Connect with us

Politik

Demokrat Sepakat dengan KPU Terkait Jadwal Pemilu

Published

on

Channel.id-Jakarta. Fraksi Demokrat DPR sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada 21 Februari 2021 dengan alasan salah satunya agar KPU memiliki waktu untuk mendesain pelaksaan Pilkada.

“Pandangan kami Fraksi Demokrat kenapa mendukung KPU, mendukung tanggal 21 Februari, pertama kita akan menghadapi Pilkada, kita perlu KPU itu mempunyai waktu, untuk bisa mendesain Pilkada itu,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Anwar Hafid dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/10).

Partai politik saat ini terbelah soal jadwal pelaksanaan pemilu 2024. Pemerintah mengusulkan pemilu 2024 yakni Pilpres-Pileg diadakan 15 Mei 2024, tapi KPU mengusulkan 21 Februari 2024.

Baca juga: KPU Usulkan Pilkada Dilaksanakan Februari 2025 

Alasan lainnya, pelaksanaan Pemilu 2024 pada 21 Februari tidak akan beririsan dengan jadwal pelaksanaan pilkada yang krusial. Hal itu berbeda apabila usul pemerintah diakomodir, pemilu digelar 15 Mei 2024.

“Kalau beririsan dengan tahapan yang biasa-biasa tidak masalah, tapi ketika dia berhadapan dan beririsan dengan tahapan-tahapan krusial,” katanya.

Apalagi, katanya, dalam tahapan krusial di pelaksanaan pemilu dan Pilkada, panitia penyelenggara memiliki beban yang berat. Dia tak ingin kejadian banyaknya petugas pemilu meninggal di Pemilu 2019 terulang kembali.

“Tahapan yang krusial ini sangat berbahaya karena penyelenggara yang sama melaksanakan dua kegiatan, panitia ad hoc pemilu itu juga yang akan melaksanakan tahapan Pilkada, kita bisa bayangkan 2019 itu, hanya pemilu yang dilaksanakan, itu masih banyak yang kelelahan akhirnya meninggal,” kata Ketua DPD Demokrat Sulteng ini.

“Ini tentu masa-masa yang rawan sehingga saya berpikir harus ada solusi supaya ini tidak terlalu beririsan pada hal-hal yang krusial itu,” kata Anwar.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan apabila pemilu diadakan 21 Februari 2024, presiden terpilih dapat berkonsultasi dahulu dengan presiden sebelumnya untuk menyusun APBN.

“Kalau kita lakukan bulan Februari terpilih misalnya 21 Februari, maka ada waktu yang sangat luang bagi presiden terpilih untuk bersama-sama dengan presiden incumbent untuk bersama-sama menyusun APBN, sehingga visi misi presiden 2024 itu, sudah mulai dilaksanakan di 2025,” pungkas dia.

Sebelumnya dua fraksi lain, yakni NasDem dan Gerindra juga menyatakan setuju dengan usul pemerintah agar Pemilu Serentak 2024 digelar pada 21 Februari.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

NasDem Buka Konvensi Capres, Khusus untuk Orang-orang Non Partai

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai calon presiden pada 2024. Surya Paloh ingin, konvensi dapat memilih sosok calon presiden yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin Indonesia. Khususnya, orang-orang yang berada di luar partai politik yang memiliki dua kriteria tersebut.

“Sebuah tawaran dari partai ini, ya Nasdem menawarkan. Kalau kita mau cari pilihan-pilihan yang tidak terbatas satu dan dua, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya, menjadi pemimpin bangsa,” katanya di Jakarta, Kamis (28/10) dilansir Republika.

Baca juga: NasDem Gelar Konvensi Calon Presiden pada 2022

Surya mengklaim, memprioritaskan kepentingan bangsa untuk mencari calon presiden lewat konvensi tersebut. Bukan untuk kepentingan segelintir kelompok saja dalam memilih pemimpin untuk periode 2024-2029.

“Barangkali memberikan sumbangsih yang lebih berarti sebagai proses edukasi, pendidikan politik untuk mengantarkan calon terbaik yang diperoleh dari berbagai calon peserta pemilu,” ujar Surya.

Adapun Partai Nasdem, hingga saat ini tengah mempersiapkan segala hal yang diperlukam untuk menggelar konvensi. Termasuk komunikasi politik dengan partai-partai yang berminat.

“Nasdem mencoba menggodok ini, mencari partner konvensi yang cocok, dianggap tepat dan tentu seiring dengan waktu juga harus bisa memastikan,” tuturnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Mardani Ali Sarankan Pemilihnya Dukung Ganjar Pranowo, Ada Apa?

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta para pemilih partainya untuk memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Hal tersebut agar Indonesia bisa terbebas dari politkik Indonesia seperti yang terjadi saat ini.

“Saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar, bagus buat saya. Pemilih PDIP memilih saya, misalkan bagus, asalkan ada dasarnya,” ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Rabu (27/10).

Menurut Mardani, memilih tokoh di luar partai tersebut dapat memperkecil potensi timbulnya politik identitas dalam Pilpres 2024. Sebab, sebuah kelompok tertentu memilih seorang pemimpin memang benar-benar berasal dari kompetensi dan integritasnya, bukan karena dia berasal dari kelompoknya.

“Sebetulnya kalau orang Jawa memilih orang Jawa, dan orang Padang memilih orang Padang misalnya, itu sih sesuatu yang tidak masalah. Tetapi politik identitas yang saya maksudkan ketika kita mulai membuat garis, menimbulkan kebencian, bahkan menghilangkan keadilan,” ujarnya.

Baca juga: Mardani Ali Sera: Dinasti Politik Sangat Buruk Untuk Demokrasi 

PKS, kata Mardani, memiliki prinsip untuk bekerja sama dengan sosok-sosok yang memiliki integritas. Tanpa memandang ras, agama, ataupun sukunya.

“Kalau selama punya integritas kita bisa kerja sama, tapi kalau anda tidak punya integritas, kita menolak untuk kerja sama,” ujar anggota Komisi II DPR itu.

IG

Continue Reading

Politik

Isu Lingkungan Belum Jadi Agenda Partai Politik di Indonesia

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Adhityani Putri mengatakan krisis lingkungan dan perubahan iklim tidak ada di dalam agenda partai politik di Indonesia. Menurutnya, isu lingkungan selalu menjadi agenda tersembunyi di dalam diskursus politik Indonesia.

“Jika di dalam agenda-agenda politik, krisis iklim selalu jadi agenda yang tersembunyi di balik lingkungan hidup dan paling bontot dari daftar pertanyaan di setiap panggung politik,” ujarnya dalam Webinar ‘Persepsi Pemilih Pemula dan Muda (Gen Z dan Milenial) atas Permasalahan Krisis Iklim di Indonesia’, Rabu (27/10).

Putri tak menampik bahwa sudah banyak politisi banyak yang fasih bicara Krisis lingkungan, namun tidak pernah jadi agenda utama. “Agenda utamanya selalu hal lain, bukan krisis iklim. Padahal krisis iklim mempunyai dampak multidimensional,” jelas Putri.

Baca juga: Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan MEF 2021, Bahas Energi dan Perubahan Iklim 

Dia menjelaskan, temuan survei Indikator Politik yang mengungkapkan mayoritas generasi muda peduli terhadap krisis lingkungan menjadi kabar yang positif. “Selama ini kan mereka, generasi muda kerap disebut generasi rebahan, hanya peduli pada lifestyle, sparkling dan sebagainya,” ungkapnya.

Senada, Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan isu perubahan iklim dan Krisis lingkungan hanya banyak didorong oleh masyarakat sipil dan NGO (Non Govermental Organization). “Sejak Climate Change di Bali 2007 jelas sekali isu ini belum mempengaruhi lanskap electoral di Indonesia,” ujar Burhanudin.

Diketahui, survei Indikator Politik bersama Yayasan Indonesia Cerah mengungkapkan bahwa mayoritas anak muda sangat khawatir terhadap masalah korupsi dan kerusakan lingkungan.

Ada 64 persen anak muda yang sangat khawatir masalah korupsi, agak khawatir 21 persen, dan sedikit khawatir 8 persen. Sedangkan, sangat khawatir terhadap kerusakan lingkungan 52 persen, agak khawatir 30 persen, dan sedikit khawatir 13 persen.

“Korupsi memang menempati posisi paling tinggi sangat khawatir, tapi isu kerusakan lingkungan itu juga mendapatkan kepedulian perhatian kalangan anak muda yang sangat besar,” kata Burhanuddin dalam paparannya, Rabu (27/10).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC