Channel9.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono berkomitmen akan melanjutkan investigasi terhadap pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR pada hari ini, Kamis (23/1/2025).
“Sebagai solusi penyelesaian permasalahan maka tindak lanjut yang akan dilakukan KKP adalah melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut,” kata Trenggono dalam rapat.
Trenggono menyatakan KKP kecolongan karena adanya keterbatasan sarana dan prasana selama ini. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang ia ajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penambahan anggaran kementerian.
“Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan laut akibat adanya sarana infrastruktur dan dukungan operasional yang memerlukan pengawalan anggaran serta pengawalan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi Undang-undang Kelautan,” ucap Trenggono.
Di depan para anggota komisi yang membawahi bidang pertanian, kehutanan dan kelautan ini, Trenggono juga memastikan KKP telah menyelesaikan penyelidikan pemagaran laut tersebut hingga tuntas.
Selain itu, pihaknya akan memperkuat konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian lembaga, serta pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan pengendalian pemanfataan ruang laut sesuai aturan perundang-udangan yang berlaku.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa KKP telah menyegel pagar laut di Tangerang pada 9 Januari 2025, dan pagar laut di Bekasi pada 15 Januari 2025. Sebab tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Lal,u pada 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang Banten kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan dan akan dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30 km.
“Hal ini diperlukan mengingat pemagaran laut yang dilakukan tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan laut tersebut mempersempit daerah penangkapan ikan merugikan nelayan dan pembudidaya serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU muara tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional,” kata Trenggono.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto meminta KKP mengambil tindakan konkrit atas masalah pagar laut ini.
Titiek juga meminta agar dilakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan. Agar memberikan efek jera kepada pelaku.
“Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain,” kata Titiek.