Connect with us

Hot Topic

DPR Minta Pemerintah Serius Pantau Implementasi PPKM

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah mengevaluasi implementasi di lapangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Saran evaluasi tersebut menyusul pengumuman perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021.

Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah serius memantau implementasi PPKM. Masih tingginya kasus positif Covid-19 terutama di zona merah, menunjukan pemberlakuan PPKM perlu diperbaiki.

“Pemda yang berada di zona merah untuk memperketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM,” ujar Azis lewat keterangan tertulisnya, Jumat 22 Januari 2021.

Azis menambahkan, aparat kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan terus menggelar operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19 dengan tetap melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes saat beraktivitas dan melindungi diri serta keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Azis.

Kemudian, pemerintah daerah perlu meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Juga meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalisir angka kematian serta kasus aktif di daerah,” katanya.

Diketahui, pemerintah mengumumkan PPKM di Jawa hingga Bali diperpanjang selama 14 hari ke depan, dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021.

PPKM ini melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan risiko rendah.

Dari 7 provinsi, terlihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus di 5 provinsi dengan 2 provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus.

“Diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy rate di atas nasional. Ini menjadi parameter yang diminta untuk evaluasi dan kemudian untuk terus dilakukan,” ucap Airlangga.

PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jokowi: Percepat Vaksinasi Massal di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi ini sangatlah jelas, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Prioritas pemerintah sejak awal pandemi sudah sangat jelas: keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah yang utama. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) dan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” ujarnya dalam pernyataan yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, (04/03).

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Mempercepat Proses Vaksinasi

Terkait vaksin Covid-19, Jokowi menyebut Indonesia cukup beruntung karena berkat pendekatan-pendekatan yang dilakukan sejak jauh hari kepada beberapa perusahaan farmasi global yang memproduksi vaksin Covid-19, stok vaksin bagi masyarakat Indonesia dipastikan akan terpenuhi.

“Hingga kini kita telah memiliki 38 juta dosis vaksin Covid-19, (dengan rincian) 3 juta dosis vaksin jadi dan 35 juta bahan baku vaksin. Insyaallah di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca (sebanyak) 4,6 juta dosis vaksin,” ucapnya.

Jokowi menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan vaksin yang akan digunakan untuk mendukung jalannya program vaksinasi massal yang diberikan pemerintah secara gratis kepada 181,5 juta rakyat Indonesia.

“Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru, awak media, juga untuk pedagang pasar. Kita ingat di Tanah Abang sudah dilakukan, juga di Pasar Beringharjo dan di kawasan Malioboro Yogyakarta juga telah dimulai,” tuturnya.

Jokowi menekankan agar pemerintah daerah turut menyambut program vaksinasi tersebut dengan segera menggelar vaksinasi massal serupa untuk memacu kekebalan kelompok yang dapat menjadi perlindungan awal terhadap virus korona.

“Semuanya akan memulai secara besar-besaran proses vaksinasi yang tentunya kita harapkan juga didukung oleh distribusi vaksin yang baik. Hingga hari ini sudah lebih dari 2 juta orang yang sudah disuntik vaksin dan sebanyak 12 juta vaksin telah kita distribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Kemelut Demokrat, Kang Emil: Kok, Nama Saya Dibawa-bawa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget namanya dibawa-bawa dalam pusaran kemelut Partai Demokrat. Sempat diisukan bergabung Golkar, kini Ridwan Kamil disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun Ridwan Kamil membantahnya. Pria yang akrab disapa Emil ini, mengaku sama sekali tidak pernah dihubungi siapa pun atau ada undangan apa pun terkait Partai Demokrat. Apalagi sampai menggantikan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY).

“Intinya saya kaget kok nama saya dibawa-bawa. Gak ada yang menghubungi saya, gak ada undangan apapun. Saya cuma baca di media,” ujar Emil kepada wartawan, Kamis (4/3).

Baca juga: Kang Emil Tertari Jadi Ketum Demokrat, DPRD: Tidak Mungkin 

Menurut Emil, dirinya sangat menghormati AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Untuk itu, Emil berharap masalah yang tengah menghantam Partai Demokrat segera selesai. “Saya berharap masalahnya selesai,” ujar dia.

Sebelum dikaitkan dengan Partai Demokrat, Emil juga santer diberitakan menjadi kandidat calon Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menilai munculnya nama Ridwan Kamil dalam letupan internal partai politik menunjukan sosoknya muncul sebagai figur elektoral.

Menurut Muradi, tokoh-tokoh muda seperti Ridwan Kamil dinilai para pengurus partai politik merupakan darah segar yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kader. Muradi melihat faktor ini yang mungkin menjadikan Ridwan Kamil masuk bursa kepemimpinan partai politik.

“Saya kira Kang Emil memungkinkan untuk itu,” ujar Muradi, Rabu (3/3).

Namun Muradi mengingatkan Ridwan Kamil tak terburu-buru. Jangan terbujuk angin surga yang muncul dari konflik internal partai politik. Menurutnya posisi Emil sebagai tokoh non-partai jauh lebih baik ketimbang buru-buru berbaju politik.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Laporan Marzuki Alie Terhadap AHY Tidak Diterima Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri belum bisa menerima laporan eks Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan pencemaran nama baik.

Kuasa Hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah, menyatakan laporan belum bisa diterima karena barang bukti masih kurang.

“Rencana sebenarnya kan langsung pelaporan ya, tapi masih ada beberapa barang bukti yang kurang terkait masalah AD/ART Partai Demokrat. Maka kami memilih untuk saat ini melakukan pengaduan terlebih dahulu,” kata Rusdiansyah di Mabes Polri, Kamis 4 Maret 2021.

Rusdiansyah menjelaskan, petugas polisi memerlukan dokumen terkait prosedur pemecatan dalam aturan Partai Demokrat untuk disertakan dalam pelaporan.

“Bukan ditolak ya, jadi belum. Jadi memang karena ada keterkaitan dengan aturan partai. Kita kan hanya pikirnya hanya pidana murni, jadi teman-teman penyidik menyarankan kita ada tidak aturan yang mengatakan misalnya di AD/ART Partai Demokrat ketentuan tentang pemberhentian dengan tidak hormat, tapi kan enggak bisa kita googling di internet lalu kita tunjukkan kan enggak bisa begitu. Karena kita pikir tadi hanya pidana murni,” ujarnya.

Rusdiansyah menyatakan, pihaknya akan kembali membuat laporan dengan dokumen lengkap tiga hari mendatang. Adapun pihak terlapor ada lima orang, termasuk AHY.

“Inisial lima orang itu pertama SH, salah satu petinggi Partai Demokrat. Terus HK, RN, HMP, AHY,” ujarnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC