Connect with us

Opini

E-Sertifikat Tanah Tragedi atau Solusi ?

Published

on

Oleh : Dr. USMAR.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Sejak keluarnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, tanggal 12 Januari 2021, dan tercatat dalam berita Negara Nomor 12 tahun 2021, telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbaurnya beragam problema yang sedang dihadapi masyarakat, antara sedang sulitnya mencari rezeki memenuhi kebutuhan ekonomi dan pandemi Covid yang makin menjadi, lalu diperparah oleh narasi negatif tentang hal ini beredar di sosial media, melahirkan tanda tanya besar, apakah E-Sertipikat ini sebuah Tragedi atau Solusi ?

Pertanyaan lanjutannya adalah Apakah E-Sertipikat ini hanya upaya sebatas terbitnya legalitas lahan dan sertifikasi, dan memenuhi ambisi pemerintah menaikkan agregat sertifikasi tanah ? atau memang sedang berupaya ingin menyelesaikan konflik yang terjadi di sektor agraria ?

Kasus Agraria

Sesungguhnya pertanyaan yang muncul di masyarakat tersebut dapat dipahami, kalau kita melihat kasus sengketa tanah dan lahan yang banyak terjadi di berbagai sudut negeri ini. Berdasarkan data dari Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir, Luas konflik sektor agraria ini mencapai 2.713.369 hektar dan tersebar di 33 provinsi. Dan tercatat, 42,3% atau 48,8 juta jiwa desa berada dalam kawasan hutan. Belum lagi kasus sering terjadinya pemalsuan kepemilikan surat sertipikat tanah dalam pemilikan perorangan dah bahkan sertipikat ganda.

Idealnya saat ini, pembenahan sektor agraria menemui momentum yang tepat, karena program unggulan pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ingin reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai salah satu program prioritas, yang bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan hingga mengurai konflik agraria.

Jika ingin menyelesaikan persoalan agraria secara fundamental, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah restrukturisasi penguasaan tanah dan distribusi kepemilikan, karena hakekatnya tata nilai yang melandasi hukum tanah Indonesia adalah komunalistik yang religius yang kemudian bergeser menjadi individualistik dan kapitalistik, sehingga dalam penguasaan dan pemilikan lahan terjadi ketidakadilan. Karena itu jika kebijakan E-sertipikat ini adalah sekedar menaikan agregat sertifikasi tanah, dengan mempermudah melalui kebijakan E-Sertipikat tersebut, maka kebijakan sektor agraria ini, sungguh menyedihkan dan ini dapat dimaknai sebagai tragedi sosial.

Penerapan Teknologi Digital

Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, jika kita ingin mengarah kepada good governance, maka Integrasi ke Big data tunggal menjadi syarat penting. Dengan kita melakukan migrasi besar-besaran ke Big data tunggal (Single identity number), maka persoalan tumpang tindih data, persoalan pajak, kependudukan dan sebagainya dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Sebenarnya kalau kita telusuri ada 4 (empat) layanan di Kemenetrian ATR/ BPN yang sudah diintegrasikan dalam layanan elektronik, yaitu Hak Tanggungan Elektronik (HT-el); Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); Pengecekan Sertipikat Tanah; serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT).

Jadi manakala terjadi kehebohan di masyarakat ketika akan dan telah keluarnya Permen ATR/BPN No.1 tahun 2021 tentang E-Sertipikat, hanyalah menggambarkan belum tersosialisasinya secara maksimal kebijakan yang berbasis elektronik tersebut.

Kekuatiran masyarakat yang muncul dari narasi yang tersebar di sosial media, bahwa BPN akan menarik sertifikat analog yang dipegang masyarakat untuk diganti dengan E-Sertipikat, tanpa penjelasan yang komprehensif, tentu sangat wajar jika masyarakat menjadi resah dan gelisah. Karena persoalan pemilikan tanah adalah persoalan sosial, kultural dan persoalan kehidupan, bukan hanya sekedar berhenti pada persoalan administrasi pencatatan saja.

Kalau kita membaca Bab II Tentang pelaksanaan sistem elektronik pendaftaran tanah di pasal 2 ayat 4, dari Permen ATR/BPN No.1 tahun 2021 tersebut, bahwa “Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri”, lumayan dapat memberikan sedikit kelegaan, meski masih menyisakan pertanyaan, dimaksud bertahap itu maknanya apa ? kapan dan bilamana itu diterapkan ?

Penegasan informasi yang disampaikan Humas BPN, bahwa Kantor Pertanahan TIDAK akan menarik sertipikat tanah yang sudah dipegang oleh masyarakat, melainkan sertipikat analog yang dipegang oleh masyarakat tersebut dapat diajukan menjadi sertipikat elektronik. Artinya disini ada pemahaman bahwa dengan keluarnya Peraturan menteri ini, tidak berarti semua sertifikat tanah yang dipegang masyarakat harus serta merta diubah menjadi E-Sertipikat. Dan ini dapat kita lihat di Bab III Pasal 6 Permen ATR/BPN.

Di era digital saat ini, dengan keterbukan informasi, dari sisi positifnya memang E-Sertipkat dapat memberikan jaminan kepastian hukum, dengan meminimalkan pemalsuan dan duplikasi, serta minimal mengurangi misinformasi yang sering menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik agraria. Namun dari sisi negatifnya bahwa dengan kemampuan dan kecanggihan para hacker dan lain sejenisnya dalam penetrasi ke situs-situs penting, dapat memberikan ketidaknyamanan dan kekuatiran dari masyarakat.

Karena itu Kementerian ATR/BPN masih perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjelaskan jaminan bahwa tingkat keamanan kepemilikan E-Sertipikat atas tanah yang mereka punya sangat aman bukan hanya sebuah retorika semata, tetapi nyata adanya. Dengan demikian E-Sertipikat dapat meningkatkan registering property yang muaranya terjadi peningkatan atas peringkat Ease of Doing Business negara kita, adalah bentuk komitmen dan kontribusi masyarakat terhadap negaranya, adalah sebuah solusi.

 

Penulis : Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama), Jakarta. & Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Terkoyaknya Harapan Nasabah Jiwasraya

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Senandung duka yang lirih terus mengiringi langkah lunglai sekitar 5,3 juta orang nasabah asuransi jiwasraya menunggu kepastian nasib simpanannya.

Bertahun mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli polis asuransi dari sebuah perusahaan asuransi tertua milik Pemerintah yang sudah berusia lebih dari satu setengah abad itu, dengan tujuan untuk menggantungkan harapan dan ketenangan masa depan dan masa tua hidupnya kelak di kemudian hari.

Dengan label perusahaan asuransi milik pemerintah, meski dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah mantera terpercaya, untuk menggaet para nasabah Jiwasraya mau berinvestasi di perusahaan tersebut.

Sesungguhnya niat para pendiri republik ini, mendorong lahirnya sebuah badan usaha Asuransi sangatlah mulia. Mereka ingin mendidik masyarakat untuk terlatih merencanakan masa depanya, di tengah dinamika kehidupan yang terkadang penuh dengan ketidakpastian itu.

Namun dengan peristiwa yang menimpa para nasabah Jiwasraya saat ini, membuat luka yang dapat merobek mimpi dan harapan mereka. Justru lahir dari badan usaha pelat merah, yang dibangun dari niat mulia para pendirinya.

Awal Masalah

Pada tanggal 17 Oktober 2019 Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu Rini M. Soemarno melaporkan ke Kejaksaan Agung perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan No.: SR–789/MBU/10/2019.

Berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT–33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, sejak itu mulailah kasus di Asuransi Jiwasraya ini menjadi ramai di publik.

Dari pemeriksaan dapatlah diketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Sehingga sampai dengan bulan Agustus 2019 PT. Asuransi Jiwasraya berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp13,7 triliun.

Potensi kerugian tersebut timbul, karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

Apa Itu JS Saving Plan

Pada tahun 2013 dengan bangga Jiwasraya memperkenalkan produk barunya yang bernama “JS Saving Plan”. Yaitu sebuah jenis produk investasi sekaligus asuransi jiwa.

Dalam produk JS Saving Plan ini, Jiwasraya menawarkan proteksi selama lima tahun tetapi memiliki masa investasi satu tahun. Artinya, setiap tahun terdapat klaim jatuh tempo yang harus dibayarkan, kecuali nasabah meminta perpanjangan polis atau roll over.

Namun nantinya, kendati klaim telah dibayarkan masa proteksi personal accident tetap berlangsung hingga tahun kelima.

Tentu ini sebuah tawaran jenis produk yang menyenangkan bagi para investor, mengingat fasilitas yang diberikan bagus, dan nilai return yang lebih tinggi dari pada bunga yang ditawarkan deposito dan obligasi saat itu. Sehingga tidak mengherankan peminatnya sangat banyak.

Adapun Investasi dalam produk JS Saving Plan, dibandrol dengan tarif mulai dari Rp100 juta hingga Rp 5 miliar untuk setiap polis. Nasabah dapat membeli lebih dari satu polis sehingga bisa memiliki nilai polis di atas Rp5 miliar.

Sehingga di tahun 2017 saja, porsi premi produk JS Saving Plan menyentuh 75,3% dari total premi jiwasraya, dan dapat kita predikis jumlah preminya pasti mencapai triliunan rupiah juga yang harus dibayarkan jiwasraya kepada nasabah.

Investasi Sembrono Manajemen Jiwasraya

Adapun investasi sembrono yang dilakukan dengan melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya adalah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan resiko tinggi (high risk) untuk mengejar keuntungan besar (high return) semata.

Seperti penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 Triliun dari Aset Finansial, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk, dan hanya 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45). .

Selain itu penempatan Reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 Triliun dari Aset Finansial, dimana 98 persennya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk, dan hanya 2 persen nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik.

Buruknya Laporan Keuangan Jiwasraya

Persoalan keuangan di PT.Asuransi Jiwasraya kalau kita membaca laporan dari OJK, sudah terjadi sejak lama, namun terjadi pembiaran masif oleh pemilik otoritas di negeri ini, hal tersebut dapat kita lihat dari kronologis masalah di bawah ini :
– Tahun 2004, perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,769 triliun.

– Tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibanding kewajiban.

– Lalu BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 karena diduga penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya.

– Tahun 2008, defisit nilai ekuitas perusahaan semakin melebar menjadi Rp 5,7 triliun dan Rp 6,3 triliun pada 2009.

– Tahun 2009, mulailah diambil langkah untuk re-asuransi (penyelamatan jangka pendek). Dan langkah tersebut membawa nilai ekuitas surplus Rp 1,3 triliun per akhir tahun 2011. Bapepam-LK meminta agar perusahaan memiliki alternatif penyelesaian jangka panjang.

– Namun perlu kita ketahui jika per akhir 2011, jika skema re-asuransi masih diterapkan maka Jiwasraya masih surplus Rp 1,6 triliun. Namun jika tidak menerapkan skema tersebut, maka Jiwasraya mengalami defisit Rp 3,2 triliun.

– Tahun 2012 Bapepam-LK memberi izin produk JS Proteksi Plan (produk bancassurances dengan Bank BTN, KEB Hana Bank, BPD Jateng, BPD Jatim dan BPD DIY).

-Tahun 2013, direksi Jiwasraya menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan konvergen IFRS (nilai buku Rp 278,2 miliar), direvaluasi menjadi Rp 6,56 triliun dan mencatatkan laba sebesar Rp 457,2 miliar.

– Tahun 2015 Audit BPK menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang perusahaan di mana laporan aset investasi keuangan overstated (melebihi realita) dan kewajiban understated (di bawah nilai sebenarnya).

– Tahun 2017 OJK memberi sanksi pada perusahaan karena terlambat menyampaikan laporan aktuaris 2017. Laporan keuangan tahun itu masih positif, pendapatan premi JS Saving Plan mencapai Rp 21 triliun, meskipun perusahaan terkena denda sebesar Rp 175 juta.

– Namun April tahun 2018, OJK dan direksi Jiwasraya mendapati adanya penurunan pendapatan premi karena guaranteed return JS Saving Plan juga turun.

Melihat rententan permasalahan yang terjadi di PT.Asuransi Jiwasraya yang dibiarkan oleh pemangku otoritas keuangan di republik ini, tentu tidaklah bijak jika kemudian kesalahan dan dosa kolektif pemangku otoritas keuangan dan Asuransi, dialihkan juga menjadi beban yang harus ditanggung oleh para nasabah Jiwasraya.

Upaya Restrukturisasi

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN telah berusaha memperbaiki kinerja perusahaan asuransi Jiwasraya dengan telah melakukan 3 kali perombakan susunan direksi Jiwasraya sejak tahun 2018 guna menyelesaikan ekuitas negatif dan memenuhi kewajiban kepada nasabah Jiwasraya. Namun tindakan itu tidak juga berhasil.

Setelah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Kanaka Puradiredja Suhartono terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun buku 2019 dengan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, memberikan energi pada manajemen Jiwasraya yang menyatakan siap menjalankan rencana strategis melalui restrukturisasi polis.

Adapun pelaksanaan restrukturisasi memiliki dua landasan hukum, yakni Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 71/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Secara teori Restrukturisasi sebuah perusahaan adalah hal yang biasa, karena pada dasarnya pengertian restrukturisasi perusahaan itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Nah sampai pada pengertian dan definisi tentu restrukturisasi bukanlah masalah, tetapi dalam konteks persoalan di perusahaan Asuransi ini, justru ini menjadi masalah bagi nasabah setia pemilik Polis Jiwasraya.

Adapun rencana strategis yang akan diimplementasikan ke dalam program restrukturisasi direncanakan akan dimulai Agustus 2020 lalu, apabila mendapat konfirmasi pendanaan dari pemegang saham.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan posisi aset perusahaan di akhir 2019 tercatat sebesar Rp 18,13 triliun. Sedangkan posisi kewajiban pada tahun buku 2019 berada di angka Rp 52,74 triliun, dengan nilai ekuitas tercatat minus Rp 34,61 triliun, sehingga angka tersebut jika ditambah sampai dengan bulan Maret 2021 ini, tentu jauh lebih besar lagi.

Dari data Laporan keuangan ini, kita dapat melihat bahwa tingginya liabilitas Jiwasraya karena produk-produk masa lalu yang tidak mencerminkan produk asuransi yang wajar karena memberikan garansi bunga tetap yang tinggi dan tidak realistis.

Dilema Restrukturisasi Bagi Nasabah

Memang melihat kondisi Jiiwasraya saat ini, maka opsi restrukturisasi adalah suatu langkah baik, jika ingin ada kepastian pengembalikan aset nasabah, yang diprediksi berkisar antara 60-70%.

Hal ini kemudian diperkuat oleh penyampaian rencana restrukturisasi oleh Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang, Mahelan Prabantarikso, yang juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya itu menjelaskan dalam menawarkan restrukturisasi kepada pemegang polis, perseroan melihat akan ada tiga kemungkinan yang terjadi.

Pertama, yakni nasabah yang menyetujui restrukturisasi; kedua, nasabah yang tidak menyetujui restrukturisasi. Dan ketiga, nasabah yang tidak mengambil keputusan apakah setuju atau tidak terhadap tawaran restrukturisasi.

Jika ada nasabah yang tidak setuju atau tidak merespon restrukturisasi, maka polis mereka akan tetap berada di Jiwasraya sebagai piutang bersama aset dan liabilitas yang tidak bersih.

Penyampaian rencana restrukturisasi kepada nasabah pemegang polis Jiwasraya beraroma ultimatum dengan ungkapan “Anda ikut serta dalam kebijakan Restruturisasi dengan kepastian pengembalian atau tinggal dengan tetap memegang polis jiwasraya dengan Ketidakpastian pengembaliannya.

Padahal menurut pemegang polis asuransi Jiwasraya Saving Plan mengaku tak pernah dilibatkan dalam penyusunan skema restrukturisasi, Bahkan, skema restrukturisasi yang ditawarkan tak dijelaskan secara gamblang kepada para pemegang polis. “Nasabah hanya disodori hasil akhir yang tidak ada satupun opsi yang adil bagi kami.

Persoalannya bukan ikut atau tidak ikut kebijakan restrukturisasi. Berdasarkan release yang disampaikan oleh Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ), kebijakan restrukturisasi ini, selain melakukan pemotongan simpanan dana nasabah sampai 40%, juga dalam restrukturisasi ini, Jiwasraya akan menghentikan pengembalian dana nasabah yang sudah jatuh tempo, dan mengembalikannya melalui cara cicilan sampai dengan maksimal 15 tahun tanpa bunga.Tentu hal ini sangat berat bagi 5,3 juta nasabah Jiwasraya.

Setelah direstrukturisasi, nantinya polis-polis dari produk baru tadi akan dipindahkan secara bertahap ke IFG Life.

Harapan Para Nasabah

Persoalan gagal bayar asuransi ini haruslah menjadi fokus utama perusahaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dimana penyelesaian yang diharapkan nasabah adalah diberikan jaminan kepastian kepada nasabah yang ada, bahwa investasi mereka aman dan hak-hak mereka akan dikembalikan sebagaimana mestinya.

Tidaklah etis tentunya, ketika kesalahan pengelolaan oleh manajemen PT. Asuransi Jiwasraya, juga dosa kolektif pengawas dan semua lembaga pemerintah yang punya otoritas mengawasi sektor keuangan dan asuransi tidak dilakukan dengan baik, menjadi beban juga para nasabah.

Juga tidaklah berlebihan ketika para nasabah Jiwasraya berharap agar perusahaan tersebut kembali ke khittah nya sesuai dengan misi perusahaan yaitu “Membantu setiap keluarga Indonesia memiliki kepastian perlindungan mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera” bukan sebaliknya justru menjadi lembaga yang terpercaya untuk merobek harapan para nasabahnya sendiri. Semoga.

Penulis: Kepala Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

KLB Demokrat dan Kemungkinan Terjadi Ke Depan

Published

on

By

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Hari ini, suka tidak suka bahwa realitas politik menunjukkan, Demokrat punya dua “Nakhoda”. Tampaknya dua Nakhoda ini punya arah politik yang berbeda. Satu ingin berlabuh ke “utara” dan satu lagi ke “selatan.”

Karena itu, menurut prediksi saya, ada empat kemungkinan yang bisa terjadi ke depan.

Pertama, Moeldoko dan AHY “bersepakat” melakukan proses pertukaran kepentingan politik, dengan memunculkan Ketum yang baru di luar Moeldoko dan AHY dan berbagi posisi struktural.

Tampaknya ini sulit terwujud karena masing-masing lebih cenderung mempertahankan posisi dan harga diri dihadapan para pendukung masing-masing di Demokrat. Selain itu, dua sosok ini berbeda jauh status dan posisi strukturnya ketika mereka berkarir di instasi yang sama sebelumnya.

Kedua, tetap berisikukuh pada posisi masing-masing sebagai Ketua Umum yang sah. Pada kemungkinan kedua ini dipastikan akan menguras tenaga, pikiran dan biaya politik yang luar biasa. Dengan situasi ini, citra dan reputasi Demokrat berpotensi semakin tergerus di mata publik.

Ketiga, SBY turun gunung sebagai mediator untuk melakukan pertukaran kepentingan politik antar Moeldoko dan AHY. Bisa saja hasilnya, melahirkan kepemimpinan transisi yang disepakati kedua pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Kongres Sangat Luar Biasa (KSLB) dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.

Keempat, melaui proses pengadilan. Pola ini tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar karena hanya memutuskan ke-legal-an dari dua kepengurusan.

Sayangnya, walaupun salah satu dari keempat kemungkinan di atas yang ditempuh, saya berhipotesa posisi Demokrat berpotensi menurun dalam kontestasi politik ke depan.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

Opini

Makna Mendalam Diksi “Benci” Produk Luar Negeri

Published

on

By

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Kemarin, Kamis 4 Maret 2021, muncul wacana terkait menggaungkan benci produk luar negeri. Perbincangan tersebut mengemuka setelah Presiden mengatakan agar menggaungkan cintai produk dalam negeri dan juga benci produk dari luar negeri.

Dari sudut Ilmu Komunikasi, khususnya dari perspektif pemaknaan simbol, diksi “benci” pada ucapan Presiden dapat dimaknai dari dua sudut.

Pertama, dari sudut denotatif. Diksi “benci”, dapat dimaknai agar  idak menyukai atau menjauhi atau tidak menggunakan produk luar negeri. Pemaknaan kata “benci” tersebut hanya dilihat berdasarkan rangkaian huruf yang membentuk kata “benci” itu sendiri.

Jadi, kata “benci” dimaknai secara eksklusif. Ini berpikir dengan menggunakan “kaca mata kuda” atau linear.

Teladan lain pada alenia ketiga dari artikel ini, saya menggunakan diksi “dilihat”. Dari aspek makna denotatif, diksi “dilihat” di situ sebagai kata pasif dari tindakan memandang atau melihat dari kata dasar lihat.

Padahal, diksi “dilihat” dalam alinea ketiga tersebut bermakna “merujuk”. Oleh karena itu, untuk menangkap hakekat makna dari suatu atau beberapa simbol dan atau kata harus holistik.

Kedua, dari sudut konotatif atau makna mendalam (paripurna). Makna diksi “benci” harus dilihat dari keseluruhan susunan kata sebelum dan sesudah munculnya kata “benci” itu dan juga harus kontekstul serta mengkorelasikan dengan seluruh simbol non-verbal yang menyertai diksi “benci” itu sendiri. Misalnya, intonasi suara dan ekspresi wajah  Presiden pada saat itu. Bahkan termasuk pandangan beberapa pembantu Presiden yang menyusul berikutnya, utamanya respon dari Menteri Perdagangan yang mengatakan, mengaku salah.

Merujuk pada rangkaian kata sebelum dan sesudah diksi “benci” dan seluruh rangkaian simbol non-verbal yang menyertainya, dari sudut konotatif, diksi “benci” dapat dimaknai menomorduakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri atau menunda menggunakan produk luar negeri.

Dengan kata lain, jika suatu barang dan jasa tertentu dari produk dalam negeri belum tersedia dan atau belum memenuhi kebutuhan, sedangkan barang dan jasa produk luar negeri telah tersedia dan atau memenuhi kebutuhan, baik dari segi efisiensi dan efektifitasnya, maka masyarakat baru membeli dan atau menggunakan produk barang serta jasa dari luar negeri. Misalnya, vaksin Covid-19.

Oleh karena itu, saya menghimbau, kita sebagai warga negara agar lebih menangkap makna holistik (tersirat) dari sebuah atau beberapa narasi daripada makna harafiah. Dengan demikian, ruang publik menjadi lebih tercerahkan.

Untuk itu, menurut hemat saya, para Juru Bicara (Jubir) Presiden sejatinya serta merta merespon dengan menyampaikan narasi pemaknaan konotatif (makna mendalam) dari diksi “benci”  agar publik tercerahkan dari pandangan yang berbasis pada pemaknaan denotatif yang linear itu.

Sayangnya, sampai saat ini, para Jubir belum menyampaikan pendapat  sejenis itu. Mengapa? Boleh jadi, saya berhipotesa, karena para Jubir Presiden bukan dari ilmuan komunikasi (Komunikolog)

*Ilmuan Komunikasi (Komunikolog) Indonesia

Continue Reading

HOT TOPIC