Connect with us

Hot Topic

Empat Hari PSBB, Pasien di Rumah Sakit Darurat Bertambah 1.066 Orang

Published

on

Wisma Atlet Kemayoran

Channel9.id-Jakarta. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran menerima pasien positif Covid-19 sebanyak 1.066 orang pada hari keempat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Penerangan Kogabwilhan I, Kolonel Marinir Aris Mudian, mengatakan semula total pasien yang dirawat di Wisma Atlet berjumlah 1.691 per Rabu, 16 September 2020.

“Per Kamis, pukul 08.00 WIB bertambah menjadi 2.757 orang,” ujarnya, Kamis, 17 September 2020.

Baca juga: Besok Wisma Atlet Siap Digunakan Sebagai RS Darurat

Dari jumlah tersebut, Aris merinci pasien laki-laki sebanyak 1.334 orang dan pasien perempuan sebanyak 1.423 orang. Dia menambahkan beberapa pasien ada yang telah dirujuk ke rumah sakit lain lantaran gejala yang diderita tak memungkinkan untuk dirawat di Wisma Atlet.

Sebanyak 238 pasien telah dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Jakarta. “Sementara pasien meninggal ada enam orang,” kata dia.

Di Wisma Atlet sendiri sejak dibuka telah ada 13.417 pasien yang dinyatakan sembuh dan pulang setelah dirawat di rumah sakit darurat tersebut.

“Jadi sepanjang dibuka pasien yang sudah dirujuk ke rumah sakit lain ada 283 orang, pasien sembuh 13.417 dan meninggal enam orang,” ujar Aris.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Tito Karnavian Inginkan Camat Mampu Terjemahkan Kebijakan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para camat mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan kepala daerah. Kebijakan yang diambil agar paralel dengan sistem administrasi pemerintahan dan sesuai dengan norma, prosedur, standar, kriteria yang berlaku di Indonesia. “Dalam konteks inilah camat menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para bupati/wali kota dan meneruskannya kepada jajaran di kecamatan termasuk desa-desa,” kata Tito, Rabu, 23 September 2020.

Menurut Tito, camat mesti menjadi jembatan antara para bupati dengan kepala desa. Kades merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat di tingkat desa. Mendagri menilai camat merupakan orang yang berpengalaman dan memahami betul dinamika di masyarakat. “Camat mesti menjadi linking pin atau jembatan agar pembuatan kebijakan yang dibuat oleh para bupati/wali kota sesuai dengan situasi lapangan,” ujarnya.

Sebagai birokrat karir yang profesional, lanjut Tito, camat diharapkan betul-betul memahami sistem administrasi pemerintahan dan aturan hukum lainnya, seperti keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Camat memiliki tugas dalam memberikan pencerahan dan meningkatkan kapasitas, serta kemampuan kades.

Untuk itu, kata Tito, camat harus memahami tentang seluruh regulasi aturan-aturan tersebut sebelum memberikan arahan kepada para kades. “Agar mereka yang dipilih oleh rakyat ini mereka memahami membuat kebijakan yang sejalan dengan seluruh aturan, regulasi, norma-norma, prosedur standar-standar pemerintahan, serta semua kriteria-kriteria yang ada,” ujarnya. “Peran camat menjadi sangat penting sebagai ujung tombak.”

Continue Reading

Hot Topic

Khofifah Klarifikasi Terkait Surat Definisi Kematian

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meluruskan kabar jika dirinya mengirim surat ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk meminta perubahan definisi kematian kasus Covid-19.

Khofifah mengaku, justru dirinya meminta agar pencatatan kasus kematian Covid-19 di Indonesia seperti yang disarankan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Tidak ada itu namanya mengubah definisi (kematian Covid-19), tidak ada. Kita ini ingin pencatatan seperti WHO. Bagaimana sebetulnya proses pencatatan seperti guidance WHO,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (23/09).

Baca juga: Satgas Covid-19: Belum Ada Wacana Ubah Definisi Kematian

Khofifah menyebut permintaan pencatatan kematian Covid-19 sesuai saran WHO itu yang disampaikan Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 dr Joni Wahyuhadi. Namun, ia tak tahu persis kapan Joni menyampaikan itu kepada media.

Mantan Menteri Sosial itu lantas mempertanyakan bukti yang menyatakan bahwa dirinya telah mengirimkan surat untuk meminta perubahan definisi kematian akibat Covid-19 ke Terawab.

“Enggak ada itu surat, mana buktinya. Kalau ada pengiriman surat terkait dengan kita minta definisi diubah, masyallah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi mengungkapkan tengah mengajukan usulan pengklasifikasian pelaporan kasus kematian kasus Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan.

“Bu Gubernur (Khofifah) sedang membuat surat ke Kementerian Kesehatan, dan tadi kebetulan bisa vidcon langsung dengan Pak Luhut, dan sudah disampaikan oleh ibu bahwa perlu klarifikasi definisi kematian,” kata Joni, Kamis (17/09).

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menanggapi usulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang meminta definisi kematian pasien akibat Covid-19 dipertegas.

“Terkait wacana definisi kematian Covid-19, pemerintah Indonesia merujuk pada acuan dari WHO. Dan itu dituangkan dalam KMK HK.01.07/MENKES/413/2020,” jelas Wiku saat menanggapi pertanyaan media dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/09).

Continue Reading

Hot Topic

Kementerian Dalam Negeri Sebut 48 Daerah Belum Susun Aturan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan masih terdapat 48 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. “Untuk provinsi, sudah 34 provinsi (100 persen) menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 48 kabupaten/kota atau 9 persen yang belum menyelesaikan, 33 kabupaten/kota (7 persen) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 432 kabupaten/kota (84 persen),” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, Rabu, 23 September 2020.

Sebelumnya, Bahtiar menargetkan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelesaikan perkada-nya paling lambat Jumat, 18 September 2020. “Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, untuk memastikan dan dikoordinasikan, dilakukan atensi khusus, dan terus di-‘update’ apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” kata dia.

Sebanyak 48 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan perkada tersebut, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, Subulussalam, Dairi, Karo, Labuan Batu, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tanjung Balai, Lebong, Seluma, Bangka Selatan, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, Kediri.

Kemudian, Sambas, Maybrat, Pegunungan Arfak, Kab Sorong, Teluk Wondama, Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberoamo Raya, Memberoamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo.

Selain itu, Kemendagri juga merilis khusus data penyusunan Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. “Ada sembilan provinsi yang melaksanakan pilkada selesai semua perkada-nya, yaitu Jambi, Bengkulu, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng,” kata Bachtiar.

Sudah ada 34 kota yang menyelesaikan, sementara tiga kota lainnya belum selesai dari total 37 kota yang melaksanakan Pilkada 37 kota, sementara dari 224 kabupaten yang melaksanakan Pilkada ada 36 kabupaten yang belum menyelesaikan perkada. Bahtiar memberikan catatan khusus bahwa kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peraturan sebagian besar di daerah yang menggelar Pilkada 2020.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC