Connect with us

Opini

Hidup Kayu Berbuah, Hidup Manusia Biar Berjasa

Published

on

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Kita semua mesti bersyukur, saat Direktorat Sejarah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud mengedarkan secara luas dalam format Pdf buku Kamus Sejarah Indonesia meski belum dicetak secara resmi.

Seperti diketahui buku Kamus Sejarah Indonesia ini mulai dibuat pada tahun 2017 yang lalu, berarti bukanlah kesalahan tunggal dari Kemendikbud era ini. Tapi akumulasi kekeliruan dari perjalanan waktu yang sudah berjalan 4 tahun.

Ini semua dapat kita jadikan pembelajaran bersama, bahwa ternyata meski peembaca utama dan editor adalah guru besar Sejarah, ternyata ketidak telitian itu dan kekhilafan itu sangat mungkin bisa terjadi.

Karenanya, setiap hal besar yang akan dibuat atau diputuskan, yang dapat mempengaruhi perjalanan bangsa dan berdampak pada kehidupan bangsa dan negara, wajib hukumnya dilakukan uji dan pendapat publik yang juga sebagai pemilik sah republik Indonesia tercinta ini.

Mungkin manusiawi, kesalahan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun. Sebagai manusia kita maksimal bisa mengikhtiarkan, tapi Allah menakdirkan.

Terpenting semangat berbuat terbaik buat bangsa dan negara, buat hidup dan kehidupan dan buat manusia dan kemanusiaan, karena seperti kata pepatah “Hidup kayu berbuah, hidup Manusia biar Berjasa”.

Baca juga: Sejarahwan Belanda Beberkan Surat-surat Pribadi Tan Malaka

Setelah Kemendikbud melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Hilmar Farid menarik semua buku yang terkait Kamus Sejarah Indonesia (KSI), yang jadi polemik, sesungguhnya ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut.

Karena dalam perspektif sejarah, peristiwa yang mendasari ditariknya peredaran buku KSI tersebut, juga akan menjadi bagian cerita sejarah dari latar belakang terbitnya Kamus Sejarah Indonesia modern itu sendiri nantinya.

Untuk itu dalam momentum perbaikan tersebut, hendaknya Direktorat Sejarah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, memeriksa secara cermat, berbagai kekurangan KSI tersebut.

Adapun usulan perbaikan sebagai hikmah dari polemik tersebut, yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini, yaitu; Pertama, adalah tentang Sistematika Periodesasi tahun dan peristiwa sejarah. Kedua, adalah tentang mendata ulang para Tokoh dan Pahlawan Nasional yang tercecer dan tidak dimasukkan dalam buku KSI, baik di Jilid 1 maupun di Jilid 2. Mungkin dapat diawali dari daftar pahlawan nasional yang jelas ada dokumen lengkapnya.

Sistematika Periodesasi Sejarah

Seperti kita ketahui bahwa buku Kamus Sejarah Indonesia yang telah dibuat tersebut terdiri dari 2 jilid, yaitu Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998).

Tapi kita kesulitan menangkap alasan sosiologis, filosofis, maupun logis, dalam membagi periodesasi tsb, kecuali yang terkesan sekedar menyederhanakan per 50 tahun-an saja.

Adapun usulan kami, sistematika Periodesasi Sejarah Indonesia, dapat dimulai dari periode tahun 1900 – 1944.

Sedangkan sebagai Titik Nol atau awal dimulainya sejarah Indonesia Merdeka ya, sudah pasti dan harusnya tahun 1945, ketika Proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jadi periode berikutnya mungkin dapat dimulai tahun 1945 – 1965. Lalu diikuti periode 1966 -1998.

Dengan periodesasi tersebut, kita dapat menjelaskan alasan historis dan sosiologis perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk generasi kini dan generasi nanti.

Inventarisir Ulang Nama Tokoh Yang Tercecer

Perlu diketahui bersama, selain Tokoh dan Ulama Besar Hadratus Syech Hasyim Asy’ari sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki anggota organisasi yang berjumlah puluhan juta dan bahkan mungkin ratusan juta, sehingga dapat lantang bersuara menggugat kealpaan di muatnya beliau dalam buku KSI.

Tetapi sesungguhnya masih banyak juga para Tokoh dan Pahlawan Nasional yang memang memilih jalan sunyi dalam kiprahnya, yang berkonsekuensi sepi dalam publikasi tentang pengabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia, sehingga ketika tidak ada dalam buku KSI tersebut, juga tak ada suara lantang memprotesnya.

Misalnya Djuanda yang pernah menjadi Menteri sebanyak 14 kali, dan menjadi Perdana Menteri terakhir sebelum jabatan itu di hapus. Dan sangat berjasa melahirkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.

deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), dikenal sebagai negara kepulauan.

Atas Jasanya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional.

Dengan peran penting sedemikian besar, beliau juga tidak masuk dalam buku KSI ini. Baik di agian alfabetis huruf “D” di halaman 50-70, juga di alfabetis huruf “J” di halaman 105-109

Selain itu ada Bapak bangsa pejuang sejati yang tanpa kompromi menuntut Indonesia harus merdeka 100% yaitu Tan Malaka juga tidak ada, di bagian alfabetis huruf “T”, di halaman 313-326.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa “Sejarah adalah guru kehidupan” atau dalam terminologi sejarah disebut “Historia magistra”, maka idealnya yang disampaikan kepada seluruh anak bangsa dan umat manusia adalah kiprahnya para Tokoh besar dalam arus utama perjuangan yang memiliki kontribusi fundamental dalam membangun lanskep Indonesia Merdeka.

Baik itu Tokoh dalam arus utama perjuangan yang memang sarat publikasi atau dengan kata lain “Media Darling”, maupun mereka yang berjuang di jalan sunyi yang sepi publikasi, harus dan wajib hukumnya untuk masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia yang akan di terbitkan itu.

Tokoh Besar di Jalan Sunyi Publikasi

Salah satu Tokoh besar dan Pahlawan Nasional yang dapat disebut Bapak Bangsa Indonesia Merdeka yang sepanjang hidupnya diwakafkan buat kemerdekaan Indonesia, yaitu Tan Malaka, tidak ditulis dan diungkapkan dalam buku KSI.

Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka, adalah seorang putra minang yang cerdas dan militan. Lahir pada tgl 2 Juni 1897, di Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.

Beliau wafat pada 21 Februari 1949 di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, pada umur 51 tahun.

Belian adalah seorang intelektual dan kaum terpelajar yang menguasai 8 bahasa dengan fasih yakni Minang, Indonesia, Belanda, Rusia, Jerman, Mandarin dan Tagalog.

Juga tidak kurang dari 26 Buku yang telah ditulisnya, yang jadi referensi penting para Tokoh pergerakan pada Pra Kemerdekaan. Selain Buku yang jadi master mindnya yaitu MADILOG dan GERPOLEK, Beliau juga sudah menulis buku tentang Indonesia Merdeka yaitu Naar de Republiek Indonesia pada tahun 1924.

Memang beliau sejak muda, perjuangannya memilih jalan sunyi publikasi. Namun bukan berarti kita dapat melupakannya sehingga tidak masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia.

Kita semua akan memiliki dosa sosial yang sulit termaafkan, jika kita melupakan peran para tokoh yang memilih jalan sunyi tersebut.

Padahal negara memberikan mengapresiasi perjuangan Tan Malaka jasa besarnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional.

Dan Tan Malaka pernah mengatakan bahwa “Nanti suaraku akan jauh nyaring terdengar dari lubang kubur”.

 

Penulis adslah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta & Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kenaikan Isa Almasih di Hari Idul Fitri

Published

on

By

Oleh: Dr. USMAR. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasarkan hasil Sidang Isbat oleh Kementerian Agama RI yang dilaksanakan pada, Selasa 11 Mei 2021 memutuskan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Idul Fitri adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Islam sebagai simbol hari kemenangan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan selama sebulan penuh.

Dan yang menarik, pelaksanaan hari raya Idul Fitri hari Kamis 13 Mei 2021 tersebut bersamaan dengan waktu perayaan Peringatan Kenaikan Isa Almasih.

Idul Fitri

Idul Fitri Sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah puasa, pada dasarnya adalah ekpresi dan manifestasi kebahagiaan dan perayaan simbol kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh.

Meski ada rasa senang dan bergembira untuk menyambut hari kemenagan, tetapi disisi lain ada rasa sedih, karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadhan yang penuh berkah, maghfiroh dan Rahmat Allah SWT.

Banyak hal yang dapat diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh.

Kita dapat memiliki pengalaman rasa lapar, yang sering dialami oleh kaum miskin tak berpunya.

Juga kita dapat belajar mengendalikan nafsu duniawi, dan menaikkan tingkat kesabaran dan ketakwaan kita, ditengah keterbatasan dan pembatasan yang dapat membatalkan puasa. Dan tentunya, semua itu akan bermuara meningkatkan kepekaan sosial kita dalam peradaban kehidupan ini.

Adapun tujuan utama dari menjalankan ibadah puasa adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kita atas apa yang diperintahkan Allah SWT. Artinya menjalankan puasa adalah wujud kepatuhan kita secara Vertikal kepadaNYA atau hablum minallah

Karena itu Idul Fitri dapat kita maknai secara umum adalah kembalinya kita kepada keadaan Suci, dalam artian terbebas dari dosa-dosa kepada Allah subhanahu wata’ala, namun TIDAK serta merta membebaskan kesalahan dan dosa kita secara sosial, atau persoalan hubungan sosial kita sesama umat manusia atau hablum minannas.

Jadi karena persoalan dan urusan duniawi antar manusia dengan manusia, adalah tanggung jawab personal antar manusia itu sendiri, maka spirit puasa bulan Ramadhan adalah bagaimana kita dapat memiliki kepekaan sosial yang lebih baik dalam menghargai manusia dan kemanusiaan.

Kenaikan Isa Almasih

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, adalah satu diantara lima hari besar penting bagi umat Nasrani, yang wajib di peringati secara khidmat, yaitu *Hari Natal, Hari Jum’at Agung, Hari Paskah, Hari Kenaikan Isa Almasih dan Hari Pentakosta.

Sesungguhnya ke lima hari besar tersebut, merupakan rangkaian peristiwa, mulai dari kelahiran Isa Almasih hingga hari penggenapan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Isa Almasih.

Karenanya dapat dipahami jika Kenaikan Isa Al Masih atau Kenaikan Yesus Kristus diperingati oleh semua umat Nasrani, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan.

Kenaikan Isa Al Masih diperingati pada 39 hari setelah Minggu Paskah, atau 40 hari setelah Sabtu Paskah, atau 41 hari setelah Jumat Agung.

Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di tahun ini, Hari Paskah jatuh pada Minggu tanggal 4 April 2021. Maka 39 hari setelahnya, adalah tanggal 13 Mei 2021, merupakan Hari Kenaikan Isa Al Masih.

Peristiwa kenaikan Isa Almasih terjadi 40 hari setelah Paskah, adalah sebuah peristiwa dimana Isa Almasih terangkat naik ke langit kemudian hilang dari pandangan tertutup awan, untuk menuju Surga sebagai pemuliaan Yesus setelah kematian dan kebangkitan-Nya

Dan Kenaikan itu disaksikan murid-murid-Nya, seperti dicatat Perjanjian Baru. Setelah kenaikan itu, umat kristiani yakin Yesus atau Isa Al Masih masih akan datang kembali pada hari Kiamat kelak.

Memaknai Dua Peristiwa Besar

Perayaan Idul Fitri bertepatan dengan Kenaikan Isa Almasih, adalah suatu peristiwa besar dan langka.

Menurut Peneliti di Pusat Sains dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Andi Pangerang Hasanuddin Peristiwa seperti ini hanya pernah terjadi pada tahun 1727 Masehi dan 1139 Hijriah.

Setelah tahun 2021 ini, maka kejadian serupa akan terulang lagi di tahun 2248 Masehi atau 1676 Hijriah atau sekitar 227 tahun lagi.

Jadi kita yang hidup saat ini, mendapat keberuntungan untuk menyaksikan dan mengalami peristiwa besar dan langka ini, karena tidak setiap generasi yang dapat mengalaminya.

Karena itu memaknai hikmah dari kejadian besar dan langka ini, sebagai pembelajaran dari Allah SWT, bahwasannya pada satu titik, hakekatnya seluruh isi alam itu dan umat manusia khususnya adalah sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Karena itu sebagai umat Islam kita memaknai idul fitri, sebagai simbol kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, dapat terus meningkatkan kesalehan sosial kita, dengan terus menjalin kebersamaan dengan saudara yang seiman maupun yang lainnya dalam perspektif kemanusiaan.

Dari perspektif peristiwa kenaikan Isa Almasih, umat Nasrani dapat memaknainya bahwa Kenaikan Yesus ke surga memperkokoh keyakinan mereka bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Dan sesuai dengan janji Yesus, bahwa dia tidak akan pergi dan akan terus menyertai mereka yang beriman. Selamat idul fitri 1442 Hijriah dan Selamat memperingati Kenaikan Isa Almasih tahun 2021.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasonal (LKN)

Continue Reading

Opini

Memaknai Idulfitri di Masa Pandemi

Published

on

By

Oleh:  Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Idul Fitri merupakan momen kemenangan seorang muslim setelah berjuang selama satu bulan melawan hawa nafsu melalui tarbiyah yang dilakukan selama Ramadan. Perjuangan yang tidak mudah ibarat mengikuti sebuah pendidikan dan latihan (diklat) kedisiplinan dan diklat penumbuhan jiwa sosial dan jiwa spiritual yang sangat intensif.

Keberhasilan diklat akan diketahui setelah proses diklat usai. Kehidupan nyata yang harus dijalani lebih lama dari proses waktu diklatnya itu sendiri. Ibarat satu berbanding sebelas maka selama sebelas bulan itulah hakikatnya kita akan memetik dan mengetahui diklat yang telah dijalani.

Ramadan telah mengajari kita untuk dekat kepada ilahi,  dekat dengan kitab suci,  mudah berintrospeksi diri, menumbuhkan jiwa berbagi dan peduli, dan puasa latihan pengendalian diri.

Pasca ramadan kita telah diwisuda sebagai alumni diklat ramadan melalui momen Idul Fitri yang ditandai dengan Shalat dan khutbah Iedul Fitri sebagai ritual wisuda sesunngguhnya. Ada pesan pesan penting wisuda yang disampaikan oleh khatib pada awal pagi syawal sebagai awal perjuangan sesungguhnya agar tidak lupa dan dilupakan oleh peserta diklat.

Pesan silaturahmi dan saling memaafkan adalah hal yang utama, karena dalam interaksi hablun minnas pasti terjadi salah dan khilaf baik di sengaja maupun tidak. Dan memaafkan sesama manusia ini bukan digaransi oleh Allah namun harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah hanya mengampuni dosa dosa hambaNya yang bersifat vertikal, hablun minallah.

Inilah hakikat kemanusiaan sesungguhnya yang harus berinteraksi dan bersosialisasi sebagai kodrat mahluk sosial yang kadang terjadi disharmonisasi dalam pelaksanaan sehingga kadang ada yang tersakiti atau yang tersinggung. Disinilah kesalahan mungkin sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh manusia.

Silaturahmi dan saling memaafkan dalam suasana normal dapat dilakukan dengan saling berkunjung dan berjabat tangan namun pada masa pandemi hal tersebut bisa dapat menjadi potensi penularan covid-19 sehingga silaturahmi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui telepon, whats app, media sosial, zoom atau pertemuan virtual lainnya. Pemerintah pun membuat aturan larangan mudik atau pulang kampung dalam lebaran ini sehingga tidak muncul klaster klaster baru serta tren kurva covid yang mulai melandai tidak naik lagi dan pada akhirnya bisa selesai seratus persen.

Kerjasama dan saling bantu dalam pengendalian Covid 19 ini sangat diperlukan, sejarah membuktikan hanya dengan persatuan dan kebersamaan, kita dapat menghadapi segala ujian dan rintangan.

Pendidikan kedisiplinan yang dijalani selama ramadan hendaknya pula mengimbas dalam praktik kehidupan keseharian. Siapapun apakah seorang guru, pegawai, pedagang, buruh, militer, atau pengusaha harus menerapkan sikap disiplin dalam tugas. Tanpa takut dengan sanksi atau perlu diawasi petugas maka dengan waskat (pengawasan melekat atau pengawasan malaikat) sesorang akan takut melakukan pelanggaran dan patuh dalam menjalankan tugas.

Sikap sosial perlu terus dipupuk apalagi di masa pandemi ini masih banyak orang orang yang terdampak sehingga kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya perlu bantuan dari orang orang yang mampu. Apabila ini bisa dilakukan maka kita pun bisa mengurangi kesengsaraan sesama dan memperdangkal jurang kesenjangan sosial yang ada.

Ketaatan kita kepada Ilahi dan kedekatan dengan kitab suci jangan sampai tergradasi sehingga kesalehan kesalehan yang dibangun selama Ramadan akan hilang menguap dan kita kembali lagi sama seperti sebelumnya. Kita pun perlu menjaga kebiasaan kebiasaan baik yang sudah dilakukan pada sebelas bulan berikutnya dan kembali ke bulan diklat lagi seterusnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Maka sangat tepat apabila setelah melewati diklat Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan taat yaitu pribadi yang Tattaqun (bertakwa).

Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain dan orang yang paling mulia di sisi ilahi adalah yang paling takwa. Marilah kita menjadi pribadi yang baik di mata manusia dan menjadi mulia di sisi Yang Maha Kuasa. Idul Fitri merupakan momen meraih keduanya. Inilah yang sering diungkapkan oleh pepatah arab terkait Idul Fitri, Laisal `id liman kana tsaubuhu jadid walakinnal `id liman kana taqwahu yazid.  Artinya Bukanlah `id itu bagi orang yang pakaiannya baru, tetapi `id itu bagi orang yang taqwanya bertambah.

Wallahu alam bishawab.

Penulis adalah Kabid Dikbud PW ISNU DKI Jakarta

Continue Reading

Opini

Peran Agama dan Kepercayaan Membangun Keadilan & Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi

Published

on

By

Oleh: Firman Jaya Daeli*

Channel9.id-Jakarta. Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan penulis, di Ruang Pertemuan Menteri Agama, di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta. Kunjungan yang berlangsung beberapa waktul lalu itu, setelah penulis menyelesaikan sejumlah kegiatan dan kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah (kota). Kegiatan pertemuan bersama dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, pada dasarnya untuk mendiskusikan sejumlah perihal strategis dan mendasar.

Yaqut Cholil Qoumas, dalam berbagai kesempatan dan media, menyampaikan pemikiran penting strategis dan paradigmatif otentik mengenai posisi dan peran Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI. Juga senantiasa meminta dukungan dan kerjasama dengan masyarakat beserta elemen dan komunitas bangsa Indonesia. Substansinya bertujuan untuk melancarkan dan menyukseskan strategi, kebijakan, program, kegiatan, aksi, dan kinerja Kementerian Agama RI, dalam rangka Membangun Indonesia Maju. penulis menyampaikan beberapa hal pokok pemikiran mengenai institusi kelembagaan negara (Kementerian Agama RI), dalam kerangka memaknai relasi dan korelasi antara Negara dan Rakyat, yaitu: Peran Agama-Agama Dan Kepercayaan Membangun Keadilan dan Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi.

Keseluruhan konstruksi dan substansi penyelenggaraan dan pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus senantiasa berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi NKRI. Juga mesti selalu berlandaskan pada konstitusi NKRI yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah dirumuskan dan diamanatkan sejumlah hak-hak dan kebebasan konstitusional Rakyat. Juga sejumlah tugas, tanggungjawab, dan kewajiban Negara (penyelenggara negara) untuk menjamin, melindungi, dan memastikan kualitas perwujudan dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Salah satu di antara beberapa hak dan kebebasan konstitusional tersebut adalah dalam hal dan dalam kaitan dengan keseluruhan hak-hak melekat dan kebebasan mendasar untuk beragama dan berkepercayaan. Kemudian seluruh sistem dan pranata serta instrumen dan kebijakan terkait, yang merupakan hak dan kebebasan lanjutan yang dimiliki Rakyat bertalian dengan keberadaan atas hak-hak dan kebebasan tersebut. Sehingga pada gilirannya, Rakyat berhak dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan kehidupan beragama dan berkepercayaan.

Hak-hak dan kebebasan tersebut secara normatif dan otentik konstitusional, semakin menjadi bermakna dan tambah berarti ketika diletakkan dan ditumbuhkan dalam satu tarikan nafas sejati dengan variabel terkait langsung lainnya. Intinya adalah relasinya dengan adanya penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara. Kehadiran yang nyata dan yang sejati mengenai penjaminan dan pemastian dari Negara secara etik hukum dasar tertinggi, pada dasarnya bermaksud dan bertujuan untuk melindungi dan melayani prinsip-prinsip penting penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut. Perihal tersebut merupakan pemakna penting yang konkrit dan otentik dari hakekat perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Kualitas penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut, harus senantiasa terlaksana secara utuh, memadai, dan berkelanjutan. Tentu tidak boleh terjadi destruksi dan distorsi dalam keseluruhan penyelenggaraannya, sehingga tidak boleh terjadi kekurangan dan kehilangan makna. Dengan demikian, ada relasi konstitusional dan substansial antara pengakuan dan penerimaan atas hak-hak dan kebebasan tersebut dengan kualitas penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara terhadap terselenggaranya hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.

Negara dan melalui keseluruhan kepemimpinan dan jajaran penyelenggaraan negara, berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjamin, melindungi, dan memastikan perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak melekat dan kebebasan mendasar Rakyat untuk beragama dan berkepercayaan. Rakyat berhak dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan secara utuh, memadai, dan berkelanjutan, juga dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Rakyat menjalankannya dan melaksanakannya dengan kondusif, aman, nyaman, tenang, teduh, dan damai tanpa campur tangan, intervensi, intimidasi, ancaman, paksaan, dan gangguan dari manapun dan oleh siapapun.

Perspektif etik hukum dasar tertinggi dan amanat ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bermakna dan berkonsekuensi serius. Perihal tersebut pada gilirannya mengharuskan dan mewajibkan semua lapisan dan komunitas Rakyat manapun, tidak berhak dan tidak boleh mencampuri, mengintervensi, mengintimidasi, mengancam, mengatur, mengganggu, memaksa, mengganggu, dan merusak hak-hak dan kebebasan Rakyat dalam beragama dan berkepercayaan. Perspektif ini justru memposisikan seluruh lapisan dan antar lapisan komunitas Rakyat untuk saling mengakui, menghormati, dan menguati secara terbuka, tulus, jujur, dan otentik. Perspektif ini semakin melahirkan dan menumbuhkan spritualitas yang berbasis dan berintikan pada kelahiran dan kesuburan pemikiran, sikap, perbuatan, pergaulan, dan perilaku yang inklusi, moderasi, dan toleransi dalam lapisan dan antar lapisan Rakyat.

Kandungan inti pemikiran ideologis dan pertimbangan amanat ketentuan konstitusional tersebut, pada dasarnya memposisikan dan mengukuhkan keberadaan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Posisi dan pengukuhan tersebut, wajib dan harus senantiasa dijamin, dilindungi, dan dipastikan oleh negara beserta keseluruhan jajaran pemimpin dan penyelenggara negara. Bahkan hak-hak dan kebebasan tersebut mesti selalu dilayani dan difasilitasi oleh Negara. Tugas dan tanggungjawab Negara melayani dan memfasilitasi tersebut, pada gilirannya mengharuskan dan mewajibkan Negara untuk tidak mencampuri, mengintervensi, mengatur, memaksa, dan mengganggu perihal spritualitas dan mengenai prinsip-prinsip teologis yang mendasar dari pemikiran, perwujudan, dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Terminologi yang hakiki dari perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan konstitusional tersebut, yaitu berintikan pada sifat personal dan transendental akan hak-hak dan kebebasan tersebut. Rakyat dari berbagai elemen apapun dan komunitas manapun, tidak memiliki otoritas politik, otiritas hukum, bahkan otoritas moral dan otoritas kultural secara teologis untuk mencampuri, mengintervensi, mengintimidasi, mengancam, mengatur, memaksa, dan mengganggu Rakyat dan warga masyarakat lainnya yang melaksanakan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Perihal ini terutama dalam hal dan dalam kerangka beribadah berdasarkan dan menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Negara justru harus senantiasa hadir untuk menjamin dan memastikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Negara jangan membiarkan secara langsung ataupun secara tidak langsung terjadinya campur tangan, intervensi, ancaman, gangguan, dan pemaksaan terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut. Negara harus senantiasa hadir secara konkrit dan otentik untuk memastikan adanya penjaminan, perlindungan, dan pelayanan terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia memiliki falsafah, dasar, ideologi bersama yaitu Pancasila. Juga memiliki konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ada pesan yang tegas dan kuat secara etik moral kenegaraan dan dengan perspektif amanat ketentuan konstitusional dari UUD NRI Tahun 1945. Prinsip amanat ketentuan konstitusional sebagai Hukum Dasar Tertulis yang tertinggi dan terutama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah : bahwa ada pengakuan, penjaminan, dan perlindungan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan ; dan hak-hak dan kebebasan ini merupakan hak yang melekat dan kebebasan mendasar. Pesan ideologis dan perspektif konstitusional ini, pada gilirannya akan melatari dan mendasari adanya sistem dan kebijakan untuk mendukung dan menumbuhkan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Konstruksi dan substansi dari Nilai-Nilai Pancasila merupakan kandungan otentik yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari dan di tengah-tengah kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia. Nilai-Nilai Pancasila terkandung dan terjiwai di dalam keseluruhan Sila-Sila Pancasila secara utuh, memadai, dan sistemik. Pancasila merupakan falsafah, dasar, dan ideologi “penjaga, penjamin, pelindung, pengarah, penuntun” terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi pemersatu dan penguat, pada dasarnya sangat berbasis dan berorientasi pada prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi.

Institusi kelembagaan Kementerian Agama RI merupakan representase absah dari Negara. Keberadaan dan kemanfaatannya sebagai wujud dan wajah Negara, pada dasarnya sangat berpengaruh dan menentukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kementerian Agama RI menjadi bermakna dan semakin berarti ketika keseluruhan sistem, pranata, strategi, kebijakan, kepemimpinan, jajaran sumber daya, dan kinerja kelembagaan, harus senantiasa diletakkan, diposisikan, diorganisasikan, diorientasikan, dan diperuntukkan untuk memastikan pembumian Nilai-Nilai Pancasila dan amanat ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Jajaran lengkap dan segenap keseluruhan kepemimpinan dan sumber daya Kementerian Agama RI, mesti selalu berfungsi, bertugas, bekerja, dan bertanggungjawab untuk menjamin, memfasilitasi, dan memastikan perlindungan dan pelayanan perihal perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan konstitusional Rakyat. Intinya yaitu dalam hal, konteks, dan kerangka beragama dan berkepercayaan. Keberadaan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah bukan “pemberian”, dan juga bukan “kado dan hadiah”, melainkan hak-hak yang melekat dan kebebasan yang mendasar. Sungguh amat personal dan transendental. Dengan demikian, harus senantiasa dijaga dan dirawat kualitasnya dan spritualitasnya.

Keseluruhan konstruksi dan substansi pengorganisasian dan pemajuan Kementerian Agama RI, sebaiknya dan seharusnya berbasis kuat dan berdiri tegak pada kawasan Pancasila dan ranah UUD NRI Tahun 1945. Terutama dan terpenting pada kualitas pelaksanaan tugas panggilan pengabdian dan tekad kemauan kuat yang utuh dan bulat dengan jujur, tulus, tegas, teguh, dan secara konsisten untuk menegakkan dan mengembangkan perihal yang prinsipil. Kualitas pelaksanaan tugas panggilan pengabdian dan tekad kemauan kuat tersebut, yaitu dalam konteks dan dalam kerangka untuk mentradisikan dan membudayakan prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi yang solider dan egaliter dengan semboyan etos semangat keragaman dan kemajemukan (Bhinneka Tunggal Ika) di tengah-tengah kehidupan Rakyat dalam wadah NKRI.

Perspektif ideologis konstitusional di atas, pada dasarnya dan pada gilirannya memastikan Kementerian Agama RI, harus senantiasa berada, berdiri, berjalan, dan bergerak dinamis dan strategis. Intinya yaitu terletak dan terfokus pada pembangunan lingkaran dan lingkungan atmosfir yang kondusif, aman, nyaman, tenang, teduh, sejuk, dan damai. Perihal ini untuk memperkuat dan mempermudah penjaminan, perlindungan, pelayanan, dan pemastian bagi perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan Rakyat untuk beragama dan berkepercayaan. Juga pembangunan atmosfir beragama dan berkepercayaan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang inklusi, moderasi, dan toleransi dengan solider dan egaliter bernilai tulus dan tinggi.

Narasi dan investasi keseluruhan doktrin, strategi, kebijakan, program, aksi, kegiatan, dan kinerja kepemimpinan beserta segenap pranata sumber daya dan jajaran Kementerian Agama RI, harus dan wajib diabdikan bagi keluhuran dan kemuliaan yang tinggi dan sejati. Juga bagi kebajikan dan keadaban kemanusiaan, keutuhan ciptaan, dan kerakyatan. Tentu juga bagi peradaban dan pemajuan kebangsaan dan kenegaraan Nusantara Indonesia Raya. Kualitas prestasi keberhasilan dan kemajuan sebuah kelembagaan, pada dasarnya dipengaruhi dan ditentukan oleh sejumlah variabel langsung maupun tidak langsung. Salah satu di antaranya yang terpenting dan berpengaruh langsung adalah variabel kepemimpinan pucuk dan puncak dari kelembagaan tersebut. Ada relasi dan korelasi antara kelembagaan dengan kepemimpinan. Demikian juga dalam konteks relasi dan korelasi antara kelembagaan Kementerian Agama RI dengan kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

Integritas, kredibilitas, kualitas, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, pada dasarnya menjadi dan merupakan simbol konkrit dan otentik yang melambangkan dan dapat mengarahkan dan membumikan keseluruhan pemikiran dan pengharapan di atas. Figur Yaqut Cholil Qoumas, memiliki potensi kepribadian dan bobot kepemimpinan yang kuat, kokoh, tegas, teguh, teduh, sederhana, dan firm ; memiliki modal sosial dan kultural yang luas dan mumpuni serta memiliki jejaring kerakyatan, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang memadai ; memiliki kekuatan massa dan dukungan politik yang kuat secara terstruktur dan masif ; memiliki perjalanan dan pengalaman yang beragam dinamis dan kompleks ; memiliki pemikiran dan pergaulan yang inklusif, moderat, dan toleran. Juga senantiasa memaknai pergumulan, peluang dan tantangan untuk membumikan falsafah, dasar, dan ideologi Pancasila.

Rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia secara bersama-sama dan dengan bergotongroyong memastikan kemajuan kinerja kelembagaan dan kepemimpinan Kementerian Agama RI. Juga optimis dan berpengharapan kepada Yaqut Cholil Qoumas untuk memimpin kelembagaan Kementerian Agama RI, menjadi sebuah dan merupakan serangkaian “perwakilan dan wajah” Negara yang sosiologis dan humanis. Kemudian yang selalu dan sejatinya setia dan taat menjamin, melindungi, melayani, dan memfasilitasi perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Kementerian Agama RI di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, semoga semakin mengalami reformasi dan transformasi secara mendasar dan menyeluruh. Kemudian bahtera kelembagaan strategis, berpengaruh, dan menentukan ini, berkemauan kuat dan bertekad bulat untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab dalam kerangka Peran Agama-Agama dan Kepercayaan Membangun Keadilan dan Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi.

*Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia

Continue Reading

HOT TOPIC