Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyampaikan, pemerintah harus mendesak PT. Freeport Indonesia untuk segera membangun smelter (fasilitas pengolahan sisa bahan tambang). Pembangunan smelter diperlukan guna memperoleh nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor oleh perusahaan tambang.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Minerba yang baru, Freeport wajib membangun smelter paling lambat tiga tahun sejak UU Minerba itu diberlakukan. UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020, maka paling lambat pada tahun 2023 PTFI harus sudah selesai membangun smleter.

“Tapi hingga kini, progresnya sangat minim, malah minta mundurkan jadwal. Pemerintah harus tegas dan berani mendesak Freeport dalam hal pembangunan smelter ini,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Pemerintah, katanya, jangan memberi toleransi kepada Freeport dalam hal pembangunan smelter. Pasalnya, pembangunan smelter ini merupakan syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) yang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika hingga tahun 2023 Freeport tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka berdasarkan Undang-Undang yang ada, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat.

“Saya menilai Freeport hanya bikin gaduh dan memaksakan kehendaknya untuk menghindari UU Minerba dan kesepakatan saat diberikan izin usaha penambangan khusus (IUPK). Ini niat yang tidak baik,” ujarnya.

Pun pemerintah jangan membuka pintu negosiasi untuk bersekongkol dengan Freeport. Lantaran, sejauh ini Freeport tidak punya itikad baik dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mulyanto, Freeport sudah dua kali melanggar target waktu yang ditentukan untuk membangun smelter. Freeport berdalih menghadapi banyak kendala yang membuat sulit untuk merealisasikan pembangunan smelter sesuai target.

“Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi covid-19 dan minta pemerintah memaklumi. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindar dari kewajiban,” kata Mulyanto.

Dia menilai, jika pemerintah selalu memberikan waktu kepada Freeport dikhawatirkan akan muncul persepsi lain dari publik. Dia khawatir pemerintah akan dinilai bekerjasama secara negatif dengan Freeport.

“Jangan sampai ada oknum pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan,” pungkasnya.

(HY)

Channel9.id-Jakarta.  Kapolri Jenderal Idham Azis mendorong jajaran hubungan masyarakat (humas) Polri menjadi sumber informasi tepercaya. Hal itu disampaikan Idham saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Humas Polri.

“Semoga Humas Polri menjadi sumber informasi yang cepat, mudah diakses, objektif, dan tepercaya,” kata Idham dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Oktober 2020.

Jenderal bintang empat itu juga meminta Humas Polri dapat berpartisipasi dalam setiap momentum. Hal ini untuk mendukung terpeliharanya kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Sehingga masyarakat semakin produktif,” kata Idham.

Baca juga: Hari Sumpah Pemuda, Kapolri: Peran Generasi Muda Penting Putus Penyebaran Covid-19

Tonggak sejarah Humas Polri dimulai saat keluarnya Surat Keputusan (Skep) berdirinya Dinas Penerangan Polisi (Dispenpol). Surat itu ditandatangani Kapolri pertama Jenderal (Purn) Raden Soekanto Tjokrodoatmojo pada 30 Oktober 1951.

Perayaan puncak HUT Humas Polri tahun ini rencananya digelar secara virtual. Kegiatan itu diikuti seluruh kepala bidang (kabid) humas di seluruh Polda pada Senin, 2 November 2020.

Channel9.id-Jakarta. Hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diumumkan hari ini, Jumat, 30 Oktober 2020. Namun, waktu pengumuman tidak serentak, tergantung masing-masing instansi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi terkait penundaan pengumuman di instansi.

“Kalau sampai saat ini masih belum ada instansi yang minta mundur pengumumannya. Jadi masih sesuai, yakni 30 Oktober 2020,” ujar Paryono di Jakarta, Jumat (30/10).

Baca juga: BKN: 17 Ribu Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Dia menuturkan, pengumuman biasanya dilakukan siang. Sangat jarang, kata dia instansi mengumumkan hasil seleksi CPNS di waktu dini hari.

“Dari mulai dini hari sampai pukul 23.59 gitu, tapi kebanyakan sih siang. Ada juga yang sore . Tapi semoga sih siang sudah pada diumumkan semua,”ujarnya.

Sebelumnya hasil nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) telah diintegrasikan. Hasil seleksi tersebut sudah ditandatangani Kepala BKN dan telah disampaikan kepada Instansi. Sehingga kemudian dapat diumumkan 30 Oktober 2020.