Channel9.id-Jakarta. Kabar penggabungan usaha atau merger Gojek dan Grab ditentang oleh para driver ojek online. Pria yang akrab disapa Ariel itu menilai adanya merger Gojek dan Grab dapat merugikan pengemudi selaku mitra. Dia meminta keduanya mengikuti regulasi yang sudah ada saja, tanpa perlu melakukan penggabungan usaha.

“Sekarang saja mereka menyusahkan kita sebagai mitranya, apalagi kalau mereka bergabung. Bagi kami besar tidaknya aplikasi nggak penting, yang penting adalah aplikasi harus mengikuti regulasi di Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafaril, Kamis (3/12/2020) dikutip detikcom.

Baca juga: 1.500 Personel Gabungan Amankan Aksi Ojol di Depan Kemenhub dan Istana Negara

Taha juga menilai, penggabungan kedua entitas itu dinilai dapat melanggar hukum dan bisa menimbulkan monopoli. Mewakili driver, ia tak setuju.

“Itu merupakan upaya penguasaan bisnis transportasi online di Indonesia dan secara UU ini pelanggaran hukum, ini monopoli,” ujarnya.

Senada, Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono juga tak setuju jika kedua perusahaan startup terbesar di Asia Tenggara itu digabung. Dia khawatir akan ada permainan pasar yang bisa mempengaruhi tarif karena keduanya sangat dominan.

“Kalau dari kami kurang setuju ada merger karena dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan tidak sehat, artinya mereka bisa melakukan monopoli pasar. Dengan adanya merger pastinya mereka akan menjadi sangat dominan nanti di pasar, sehingga bisa menimbulkan pengaruh, baik itu dari sisi tarif,” kata Igun.

Jika alasannya untuk meningkatkan pelayanan, Igun menyebut tanpa merger pun hal itu bisa dilakukan. “Tanpa merger, keduanya bisa saling bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

IG

Channel9.id-Jakarta. Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh 51 persen responden.

TII menuturkan temuan tersebut sejalan dengan tren di Asia di mana parlemen menjadi institusi publik yang paling korup.

Selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, Polisi 33 persen, Pebisnis 25 persen, Hakim/Pengadilan 24 persen.

Baca juga: ICW dan TII Beri Rapor Merah Kinerja KPK Era Firli Bahuri 

Kemudian Presiden/Menteri 20 persen, LSM 19 persen, Bankir 17 persen, TNI 8 persen dan pemuka agama 7 persen.

“Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1 persen,” tulis TII, Jumat (4/12).

Survei GCB 2020 di Indonesia ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1 persen.

Survei melibatkan 1.000 responden rumah tangga, usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam. Ada pun periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3 persen perempuan dan 49,7 persen laki-laki, serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2 persen dalam rentang usia 26-35 tahun. Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia.

“Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2 persen) dan 228 di antaranya berasal dari perkotaan (22,8),” kata TII.

IG

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Surat Keputusan  tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.), serta melantik Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama di Lingkungan Kemendagri. Acara dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung A Kemendagri, Jakarta, Kamis (03/12).

Salah satu yang dilantik adalah Nata Irawan, yang semula menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa. Nata kemudian dilantik sebagai Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama.

“Saya berterima kasih banyak kepada Dr. Nata yang telah mengabdikan diri, kemudian Bapak masuk ke jabatan fungsional, saya harap dharma bhakti Bapak tidak berhenti,” kata Tito dalam sambutannya.

Baca juga: RAPBD 2021, Mendagri: Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi

Kekosongan pejabat di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa kemudian diisi oleh Yusharto yang ditunjuk Mendagri sebagai Plt.

“Pak Yusharto saya berikan kepercayaan Bapak sebagai pelaksana tugas sehubungan dengan berakhirnya masa dinas Bapak Dr. Nata,” ujar Tito.

Tito berharap, hal ini bakal menguatkan konsolidasi dalam rangka Pilkades Serentak yang akan dilaksanakan.

“Kita tidak ingin Pilkades jadi media penularan. Oleh karena itu, tim yang sudah dibentuk segera dikonsolidasikan bergerak cepat  untuk mengadakan rapat melalui video conference dengan para bupati, agar bupati meyakinkan betul mengikuti Permendagri, dan ada hal-hal baru di dalam Permendagri, bukan hanya protokol kesehatan tetapi ada juga (soal) komisi pengawas yang sebelumnya tidak ada, sebelum ada pandemi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Tito juga menunjuk Imran untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sehubungan dengan dipindahtugaskannya Yusharto ke Ditjen Pemdes.

“Untuk Pak Imran saya minta laksanakan tugas sebagai pelaksana harian, karena Plt. Pak Yusharto pindah ke Pemdes, dan tidak lama lagi Pak Bahtiar akan menyelesaikan tugasnya sebagai Pjs. di Kepri (Kepulauan Riau),” tandasnya.