Connect with us

Hukum

Kejagung Sita Harta-Benda Tersangka Kasus Asabri Seluas 194 Hektar

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Tim pelacak aset di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) mulai menyita harta-benda milik para tersangka dugaan korupsi perusahaan plat merah PT Asabri.

Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah mengungkapkan, untuk sementara, timnya melakukan penyegelan terhadap 566 bidang tanah yang diduga terkait dengan kasus kerugian negara Rp 23,7 triliun tersebut.

“Untuk sementara, terkait penyidikan dugaan korupsi PT Asabri, tim kita sudah melakukan penyitaan, berupa tanah sebanyak 566 bidang di Maja, Lebak, Banten,” kata Febrie, di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejakgung, Jakarta, pada Senin (8/2).

Kata dia, perhitungan dari aset tak bergerak tersebut belum ditemukan angka pasti. Namun, kata Febrie, penyitaan aset-aset tersebut, bertujuan untuk menahan sementara kepemilikan agar tak berpindah tangan. “Belum dihitung. Tapi itu luasnya, 194 hektare,” terang Febrie.

Dia mengungkapkan, dari pelacakan, tim penyidik meyakini 566 bidang tanah dengan luas 194 hektare tersebut, milik tersangka Benny Tjokrosaputro. Benny Tjokro, adalah bos dari PT Hanson Internasional (MYRX), yang saat ini juga berstatus terpidana terkait korupsi dan pencucian uang (TPPU) di PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus itu, pengadilan menguatkan kerugian negara setotal Rp 16,8 triliun.

Febrie menambahkan, tim pelacakan aset dalam penyidikan Asabri, masih terus bekerja melakukan inventarisir harta-benda lainnya dari para tersangka. Sejumlah aset selain tanah, pun kata dia, sudah mulai didata kepemilikan, dan asal-usulnya.

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Korupsi PT Asabri

Namun, Febrie mengaku, belum mau membeberkan aset-aset yang sedang dalam penelusuran tersebut, karena belum dipastikan berstatus sita. “Untuk aset-aset lain, jangan dibuka dulu. Masih dalam proses,” ucap Febrie.

Ia pun mengatakan, tim pelacakan aset Jampidsus, sudah membentuk skuat khusus untuk bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mencari aset-aset tersangka Asabri, yang diduga berada di luar negeri.

“Itu yang sedang kita lakukan saat ini. Penyidikan, sangat intens untuk penelusuran aset-aset yang terkait dengan kejahatna di Asabri, untuk disita,” ujar Febrie.

Dalam dugaan korupsi di PT Asabri penyidikan di Jampidsus menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Selain Benny Tjokro, terpidana penjara seumur hidup kasus Jiwasraya lainnya, yakni Heru Hidayat, bos dari PT Trada Alam Mineral (TRAM) juga ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, dua mantan direktur utama (Dirut) Asabri, yakni Adam Rachmat Damiri, dan Sonny Widjaja juga turut ditahan setelah ditetapkan tersangka, Senin (1/2).

Adapun jejeran tersangka lainnya, para mantan direksi Asabri. Yakni, Lukman Purnomosidi, dirut PT Prima Jaringan. Adapun tersangka lain dari jajaran direksi. Yakni tersangka Hari Setiono selaku Direktur Investasi Asabri 2013-2019, juga Bachtiar Efendi mantan Direktur Keuangan Asabri 2008-2014, serta Ilham W Siregar (IWS) Kepala Divisi Investasi Asabri 2012-2017.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

Hukum

Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh istrinya atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

“Iya laporannya saat ini sedang diproses oleh penyidik,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/3). Namun, Yusri masih enggan berbicara banyak terkait pelaporan tersebut.

“Kita baru lihat LP (laporan polisi) nya saja. Sementara benar atau tidaknya dugaan kekerasan tersebut. Makanya kami dalami dulu,” ujar Yusri.

Laporan polisi diterima dengan nomor polisi LP/1117/II/YAN.2.5/2021 SPKT PMJ. Pelapor adalah RL sementara terlapor Antonius Nicholas Stephanus Kosasih.

Pelapor mengancam terlapor dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

IG

Continue Reading

Hukum

Pengendara Moge Penerobos Ring I Istana Kepresidenan Diperiksa Polisi Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah berhasil mengidentifikasi sejumlah pengendara sepeda motor gede (moge) yang menerobos kawasan ring I Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar menyampaikan, pihaknya juga telah melayangkan panggilan kepada mereka untuk klarifikasi.

“Sudah (terindentifikasi) dan sudah kami buat undangan klarifikasi,” kata Fahri, Senin 1 Maret 2021.

Fahri menyampaikan, para pengendara moge itu menyanggupi datang pada hari ini.

Namun, Fahri tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pemanggilan ini, termasuk berapa banyak pengendara yang dipanggil pun belum diketahui.

“Mereka menyanggupi hadir di kantor Subdit Gakkum hari Senin,” ujarnya.

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menendang salah satu pengendara motor gede (moge) yang tergabung dalam Sunday Morning Riding (Sunmori).

Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto menjelaskan, alasan anggotanya melakukan tindakan menendang salah satu pengendara motor lantaran menerobos Jalan Veteran III yang sedang ditutup oleh pembatas jalan.

Agus menyatakan, Jalan Veteran III tersebut merupakan Ring 1 Instalasi VVIP. Sehingga menjadi tugas pokok Paspampres untuk mengamankan segala yang dinilai sebagai ancaman.

Pengendara motor tersebut terpaksa harus dilumpuhkan oleh anggota Paspampres karena penerobosan. Itu merupakan pelanggaran batas Ring 1. Paspampres mengambil tindakan tegas tersebut karena merujuk dalam Buku Petunjuk Teknis Pam Instalasi VVIP yang disahkan oleh Keputusan Panglima TNI tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pam VVIP.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC