Channel9.id-Jakarta. Kemendagri mendorong transformasi tata kelola Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu). Penguatan diarahkan pada kelembagaan, kepemimpinan, kolaborasi, hingga pelayanan di daerah.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo mengatakan ketiga lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan potensi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, TP PKK berperan menggerakkan keluarga sebagai subjek pembangunan. Sementara Posyandu menjadi salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat melalui pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun Dekranas dan Dekranasda berperan mengembangkan potensi kerajinan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
La Ode menilai peran tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca kondisi masyarakat sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kepemimpinan yang bisa mengorkestrasi kolaborasi dengan OPD, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, macam-macam. Kepemimpinan yang menghadirkan inovasi, mengembangkan SDM, dan memastikan keberlanjutan,” kata La Ode dalam acara Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ia juga meminta perangkat daerah, termasuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD), mendukung program TP PKK. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan ruang bagi TP PKK untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat.
“Jadi Kepala Dinas Pemda, Kepala OPD, Kepala Bappeda, kalau tidak linier dengan PKK, Posyandu, hati-hati,” ujarnya.
La Ode mengatakan transformasi tersebut perlu dikawal kepala daerah dan perangkat daerah, baik dari sisi kelembagaan maupun pelayanan. Hal itu dinilai penting karena TP PKK memiliki jaringan kader yang luas hingga ke tingkat masyarakat.
“Kalau kita lihat postur hari ini, kader PKK itu salah satu organisasi terbesar di dunia Bapak-Ibu, bukan lagi terbesar di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Menurut Teni, Dekranas, Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu dapat menjadi kekuatan bersama dalam menggerakkan pembangunan berbasis potensi masyarakat di daerah.
Ia menyebut sumber pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia tidak terlepas dari masyarakat di desa dan kelurahan.
“Pembangunan, kolaborasi, dan juga ada kata-kata penguatan tata laksana keluarga. Oleh karena ini kritikal sekali, mari kita kolaborasikan kata-kata kunci yang ada di dalam lagu-lagu mars tadi, untuk kita bisa menggerakkan di daerah,” kata Teni.
Teni menambahkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan perubahan di berbagai sektor, mulai sosial, ekonomi, hingga tata kelola.
Menurutnya, pembangunan juga membutuhkan individu yang mampu menjadi penggerak sekaligus membangun kolaborasi di tengah masyarakat. Dengan begitu, potensi daerah dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau dari orang-orang yang ada di tingkat pusat saja, tetapi kebijakan itu harus bisa diterjemahkan untuk jadi perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang nyata di tingkat yang paling bawah, yaitu masyarakat di daerah, desa, dan kelurahan,” tandasnya.
Baca juga: Ketum TP PKK Ajak Pelajar Biak Cintai Tanah Air Lewat Potensi Wisata Bahari
