Connect with us

Hot Topic

Kubu Moeldoko Akan Tuntut, Syarief Hasan: Kita Akan Hadapi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan Partai Demokrat tidak akan takut menghadapi tuntutan Kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). Diketahui, kubu KLB  berencana akan mengajukan tuntutan pidana dan perdata menyikapi langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mematenkan Partai Demokrat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementeran Hukum dan HAM.

“Kita akan hadapi,” ujar Wakil Ketua MPR itu, Senin (12/4).

Syarief menegaskan bahwa SBY merupakan penggagas sekaligus pendiri Partai Demokrat sekalipun tidak terdaftar namanya. Mulai dari nama, lambang dan artinya, ideologi partai, lagu mars hingga hymne Partai Demokrat diciptakan oleh SBY. Oleh karena itu dia menilai langkah tersebut sudah benar. “Langkah Pak SBY mendaftarkannya sebagai hak paten adalah sudah benar dan harus dilakukan,” ucapnya.

Sedangkan pendiri yang terdaftar, dikatakan Syarief tidak tahu apa-apa tentang proses gagasan pendirian Partai Demokrat. “Mereka hanya untuk mengikuti syarat pendirian dan jumlah nama yang 99 orang pendiri diambil dari ulang tahun SBY 9 September,” ujarnya.

Syarief juga merespons terkait adanya surat terbuka atas nama Wisnu Herryanto Krestowo yang mengaku sebagai pencipta lambang Partai Demokrat. Ia mengatakan salah satu tujuan SBY mendaftarkan Partai Demokrat ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham adalah untuk mengantisipasi adanya pihak yang mengaku-ngaku sebagai pembuat lambang Partai Demokrat. “Justru untuk menepis klaim seperti itu dan mungkin makin banyak nantinya,” ucap wakil ketua MPR itu.

Baca juga: AHY Masuk 5 Besar Capres: Demokrat Kami Sudah di Jalur yang Tepat

Sebelumnya Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan bahwa SBY mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) Partai Demokrat atas nama pribadi dinilai naif. Hencky menegaskan Partai Demokrat bukan hanya milik SBY.

“Saya bingung mau menyampaikan apakah itu perampokan, kebohongan publik, penipuan, saya nggak ngerti saya harus menyampaikan apa, yang pasti kami akan menggugat bahwa ini adalah kebohongan publik dengan perbuatan yang sungguh-sungguh memalsukan akte pendirian partai politik,” kata Hencky dalam diskusi daring, Ahad (11/4).

Selain itu beredar juga surat terbuka dari salah satu pendiri Partai Demokrat atas nama Wisnu Heryyanto Krestowo. Dalam suratnya Wisnu menyatakan keberatan atas permohonan SBY yang mendaftarkan Partai Demokrat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham.

“Karena kami baru kembali dari luar negeri, maka kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti otentik untuk mengajukan tuntutan pidana kepada Bareksrim Polri terhadap saudara Susilo Bambang Yudhoyono dkk yang telah diduga memalsukan dokumen otentik pada Kongres Partai Demokrat 2020 dan tuntutan perdata melalui PTUN untuk membatalkan SK Menkumham yang telah mengesahkan AD/ART hasil manipulasi dan terbentuknya DPP Partai Demokrat berdasarkan nepotisme,” kata Wisnu dalam salah satu poin dasar keberatan di dalam surat terbuka tersebut.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Idulfitri Kamis 13 Mei 2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Keputusan itu merupakan hasil Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa 11 Mei 2021.

Kemenag melakukan pemantauan hilal di 88 titik di 34 provinsi. Dari 88 titik itu, tidak ada yang melaporkan melihat hilal.

“Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara rukyat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan (digenapkan 30 hari) sesuai dengan hasil sidang isbat tadi,” kata Yaqut.

“Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idulfitri secara bersama-sama,” lanjutnya.

Sidang isbat didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004. Dalam sidang Kemenag menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (melihat langsung). Kedua metode itu tidak dibenturkan, melainkan saling melengkapi satu sama lain.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Firli Bahuri Non Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menonaktifkan 75 pegawainya yang tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN.

Salah satu dari 75 orang tersebut adalah penyidik senior Novel Baswedan. Berdasarkan surat yang beredar, penonaktifan 75 pegawai KPK itu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Keputusan tersebut mengagetkan semua pihak karena sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengatakan tak akan menonaktifkan pegawai yang tak lulus tes.

Baca juga: BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Bagi KPK Beda dengan CPNS

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu seperti dilansir Antara. Berikut ini poin-poinnya: Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Setoran Kades dan Camat ke Bupati Nganjuk Kisaran Rp2 Juta – Rp50 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat diduga tidak hanya melakukan praktik jual beli jabatan. Novi juga menerima setoran dari hasil praktik jual beli jabatannya.

“Jadi untuk setorannya bervariasi ya, karena juga ada dari desa dia kumpulkan, kemudian setelah jadi kepala desa ada yang setor Rp2 juta, kemudian dikumpulkan naik ke atas, dari desa ke kecamatan,” kata Argo dalam konferensi pers, Selasa 11 Mei 2021.

Argo menjelaskan, setoran yang diberikan berbeda-beda dari kades hingga camat. Dengan kisaran dari Rp2 juta hingga Rp50 juta.

“Kemudian ada Rp15 juta juga ada, Rp50 juta juga ada, jadi bervariasi antara Rp2 juta sampai dengan Rp50 juta,” kata Argo.

Selain itu, Argo menyampaikan, pihaknya telah memeriksa 18 saksi terkait kasus ini. Usai pemeriksaan 18 saksi tersebut, polisi akan melakukan pemeriksaan tersangka dan melakukan gelar perkara. Kemudian kasus tersebut dinaikan statusnya ke penyidikan.

Baca juga: Polri Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk

Adapun Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC