Nasional

Lantik Pejabat Eselon II, Mendagri Ingatkan Pejabat Lakukan Perbaikan Pelayanan

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional Ahli Utama lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (18/08).

Dalam kesempatan itu, Tito mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik untuk terus melakukan introspeksi dan perbaikan dalam pelayanan, baik kepada masyarakat secara langsung maupun kepada pemerintah daerah, termasuk desa.

“Oleh karena itu kita sikap melayani ini diutamakan, dan mengikis mentalitas sebagai Ambtenaar,” katanya.

Lebih lanjut, Tito meminta agar dalam memberikan pelayanan terhadap Pemerintah Daerah, para ASN di Kemendagri dan BNPP untuk tidak mempersulit prosedur. Iaberharap, urusan-urusan sulit yang berkaitan dengan Pemda agar dibantu untuk dipermudah, sepanjang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, menurut Mendagri, hal itu akan berdampak terhadap citra Kemendagri.

“Citra Kemendagri di mata bukan hanya masyarakat, tapi di mata Pemerintahan Daerah. Mereka akan respek kepada kita kalau kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan profesional dan baik,” ucapnya.

Tito pun kembali mengingatkan visi Presiden yang menyangkut reformasi birokrasi. Menurutnya,  birokrasi merupakan bagian penting dalam hal administrasi dan organisasi, namun jangan sampai birokrasi justru menghambat dan membuat hal mudah menjadi sulit.

“Jadi Presiden mengingatkan agar birokrasi lebih fleksibel, cepat. Di Kemendagri sama, kita melakukan pelayanan yang langsung jelas,” tegas Mendagri.

Dalam pelantikan kali ini, juga ikut dilantik Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri yang baru, Benni Irwan. Ia dipercaya mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Bahtiar, yang kini menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Sebelumnya Benni merupakan Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15  +    =  17