Hot Topic
Mendagri Tunda 3.000 Pilkades di Seluruh Indonesia
Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan menunda 3000 pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades di seluruh Indonesia karena pandemi Covid-19. Penundaan karena pemerintah tidak bisa mengontrol penyelenggaraan pilkades.
“Pilkades saya tunda semua, ada 3.000, semuanya sudah kami tunda. Kenapa? Karena kami tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya bupati menurut undang-undang,” kata Tito, Minggu, 20 September 2020.
Baca juga: Menteri Tito: Pemerintah Siapkan Dua Perppu Terkait Pilkada
Tito mengatakan sudah mengirimkan surat edaran dan memerintahkan kepada seluruh bupati untuk menunda pilkades. Pilkades akan ditunda sampai dengan pelaksanaan pilkada tahun ini rampung. “Karena pilkada bisa kami kontrol, tapi kalau pilkades penyelenggara tiap kabupaten masing-masing. Iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak rawan sekali,” ujarnya.
Adapun untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, Tito menegaskan akan tetap digelar. Keputusan pemerintah sudah bulat, meski banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.
Tito mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Perppu akan mengatur secara keseluruhan teknis pelaksanaan pilkada, mulai dari pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan.
Opsi lain, kata Tito, merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada dalam situasi wabah. “Peraturan KPU harus segera revisi dan harus segera dalam beberapa waktu hari ini. Ini perlu ada dukungan dari semua, supaya regulasi ini, karena regulasi ini bukan hanya dari Mendagri,” ujarnya.
Sebelumnya, berbagai kalangan mendesak pemerintah Pilkada 2020 ditunda. Terutama setelah marak terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh para calon saat mendaftar ke KPU 4-6 September lalu. Bawaslu mencatat 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran.
Channel9.id-Jakarta. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dunia pada Rabu, 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 WIB.
Informasi itu diketahui berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).
“Telah berpulang ke Rahmatullah Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor pada hari Rabu, 4 Rabi’ul Awwal 1442/21 Oktober 2020 pukul 15.50 WIB di Rumah Gontor,” dikutip dari keterangan tertulis tersebut.
Baca juga: BNPB Gelontorkan Dana Rp15 Miliar untuk Ponpes Darussalam
Informasi meninggalnya Abdullah Syukri Zarkasyi juga telah dikonfirmasi melalui berita yang diunggah di website gontor.ac.id.
Merujuk pada laman tersebut, Abdullah Syukri Zarkasyi lahir di Gontor pada 19 September 1942. Ia merupakan putra pertama KH Imam Zarkasyi, salah seorang Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.
Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar di Desa Gontor pada 1954. Lalu, setelah menamatkan Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor pada 1960, ia melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga mendapatkan gelar sarjana muda tahun 1965.
Adapun gelar Lc didapat dari Al Azhar University Kairo, Mesir pada 1976. Ia kemudian melanjutkan studi di lembaga yang sama hingga meraih gelar MA pada 1978, dan gelar Doctor Honoris Causa pada 2005 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
IG
Channel9.id-Jakarta. Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan vonis pemecatan dinas terhadap Serka RR, personel TNI Angkatan Udara yang bertugas di Rumah Sakit Pangkalan TNI Angkatan Udara (RSPAU) Dr.S.Hardjolukito Yogyakarta, atas dugaan terlibat kelompok LGBT.
Selain dipecat dari TNI, Serka RR juga dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Hakim karena terbukti melanggar pasal 103 KUHP Militer atau pasal 281 KUHP tentang perbuatan asusila.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang di sengaja, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 8 bulan , dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Hakim Ketua Letkol CHK Khamdan saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-10 Semarang, Rabu (21/10).
Baca juga: Isu LGBT di Internal TNI-Polri, Polri: Tunggu Laporan Propam
Atas vonis dari Majelis Hakim, Serka RR yang diberikan waktu berkomunikasi dengan Mayor Anggoro Jati dari Tim Penasehat Hukum TNI Angkatan Udara, menyatakan pikir-pikir.
Sebaliknya, pihak Oditur menyatakan menerima karena vonis Hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan.
“Yang jelas apa yang disampaikan Majelis Hakim itu telah sesuai dengan kami,” kata Oditur Letkol CHK Lucia Rita.
Sebelum Serka RR, Pengadilan Militer II-10 Semarang juga menjatuhkan vonis atas kasus yang sama terhadap Praka P, seorang personel TNI Angkatan Darat dengan hukuman 1 tahun penjara dan dipecat dari TNI. Atas vonis tersebut, Praka P mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.
Sementara, Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa terdapat 20 berkas perkara kasasi pada Mahkamah Agung pelanggaran hukum prajurit terkait perbuatan homoseksual.
Menurut Andi, sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.
Andi juga menyatakan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi, melainkan dalam kelompok grup WhatsApp dengan nama komunitas tertentu.
IG
Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengapresiasi kinerja cepat Polri lantaran berhasil mengungkap pembunuhan wartawan online Demas Laira.
“Saya sangat mengapresiasi begitu cepatnya Polri menangani kasus pembunuhan wartawan Demas Laira,” kata Atal dalam keterangan Persnya, Rabu (21/10).
Menurutnya, kinerja Polri dalam mengusut kasus pembunuhan wartawan berbeda dengan dahulu. Sebelumnya, kasus pembunuhan wartawan kasusnya hilang dan jarang yang terungkap.
“Sekarang saya melihat ada keseriusan Polri mengungkap kasus-kasus terkait wartawan,” katanya.
Dia berharap para pelaku dikukum seberat-beratnya agar ada efek jera.
“Kami yakin Polri profesional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ancaman terhadap para pelaku,” pungkasnya.
(HT)
Luhut Binsar Pandjaitan: Omnibus Law Masih Minim Masukan
Pimpinan Ponpes Gontor KH Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat
Terlibat LGBT, Personel TNI AU Dipecat dan Dihukum 8 Bulan Penjara
PWI Apresiasi Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Pembunuhan Wartawan
Mendagri Tidak Pernah Melarang Peringatan Maulid Nabi SAW
Trend Dunia: Pilpres tanpa Presidential Threshold
‘Orang’ Sampoerna Di Balik Draft Penyederhanaan Kurikulum Kemendikbud
Komnas HAM: Perusuh Tidak Bisa Dilindungi
Tafsir Membaca UU Cipta Kerja
270 PLT Kepala Daerah dan Legitimasi Penanganan Covid 19
Jumat 23 Oktober 2020, Polri Gelar Perkara Kebakaran Kejagung
Darmawan Junaidi Resmi Menjadi Dirut Bank Mandiri
Terkait Dugaan Perilaku LGBT, Polri Jatuhkan Sanksi Kepada Brigjen EP
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, PDI Perjuangan: Masih Ada Elite Politik Merasa Iri
KSPI Desak PKS dan Demokrat Lakukan Legislative Review, Batalkan UU Ciptaker
