Connect with us

Techno

Pentingnya Aturan Over The Top Global di Indonesia

Published

on

Pentingnya Aturan Over The Top Global di Indonesia

Channel9.id-Jakarta. Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL) mengaku telah lama menanti kehadiran aturan untuk penyedia layanan over the top (OTT) global. Pasalnya, selama ini tak ada aturan yang mengatur keberadaan OTT global di Indonesia.

“Aturan yang ada hanya mengatur kewajiban mereka membayar PPN,” ujar Ketua Umum APNATEL Triana Mulyatsa, baru-baru ini.

Ia lantas mengapresiasi dan mendukung pemerintah yang tegas dalam mewajibkan kerja sama penyelenggara OTT dengan operator telekomunikasi. Adapun aturan ini tertuang dalam RPP Postelsiar.

“Kami sebagai asosiasi telekomunikasi tertua di Indonesia sangat mendukung langkah Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan OTT khususnya OTT global yang menyediakan layanan sama seperti operator telekomunikasi (voice dan messanger), yang tentunya hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator telekomunikasi. Bila hal ini didiamkan saja, maka sudah pasti akan berdampak terhadap kegiatan usaha anggota APNATEL, saat ini pun sudah mulai terasa,” ungkap Triana.

Baca juga : Alasan Kominfo Batalkan Hasil Lelang Frekuensi 2,3 GHz

Keberadaan OTT global, kata dia, merupakan salah satu penyebab turunnya pendapatan operator telekomunikasi, yang berimbas pada penurunan investasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Selain itu, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor telekomunikasi, yang didukung vendor dan kontraktor operator telekomunikasi, pun menjadi menurun.

“Dengan diwajibkannya OTT global bekerja sama dengan penyedia jaringan telekomunikasi diharapkan dapat kembali meningkatkan investasi dan penetrasi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan jaringan telekomunikasi otomatis akan mendongkrak jumlah pekerja di kontraktor telekomunikasi yang selama ini terkenal padat karya,” tutur Triana.

Jika usaha untuk bekerja sama itu direalisasikan, Triana berharap sebagian pendapatan OTT global itu bisa digunakan untuk mengakselerasi penyediaan jaringan telekomunikasi.

” Pemerintah jangan mau diintervensi oleh OTT global yang hanya mementingkan keuntungan semata, namun tak berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Sehingga diharapkan nantinya bangsa Indonesia tak hanya dijadikan pasar bagi OTT global saja, namun bisa menjadi pusat perkembangan digital di ASEAN,” tandas Triana.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Joseph Deen, Pro Player Fortnite Termuda

Published

on

By

Joseph Deen, Pro Player Fortnite Termuda

Channel9.id-Amerika Serikat. Untuk sebagian besar anak umur 8 tahun, saat ulang tahun mereka biasanya meniup lilin di kue ulang tahunnya. Tapi buat Joseph Deen, ia malah menandatangani kontrak sebesar $33,000 dolar untuk menjadi pro player di tim esport Team 33.

Joseph Deen adalah pro player Fortnite termuda setelah ia menandatangani kontrak dengan Team 33 Desember lalu.

“Aku merasa sangat senang saat diminta menandatangani kontrak,” kata Joseph kepada reporter BBC. “Aku memang bercita-cita buat jadi gamer profesional, tapi tidak ada yang menganggapku serius sampai akhirnya Team 33 mengajakku untuk menjadi pro player.”

Fortnite adalah game online tembak-tembakan yang dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Fitur unik dari game ini adalah kita bisa membuat semacam bangunan untuk berlindung atau untuk mendapatkan keuntungan lainnya.

Joseph sendiri sudah memainkan game ini sejak umurnya masih 4 tahun.

Tyler Gallagher, pendiri Team 33 menceritakan bagaimana ia bisa kenal dengan Joseph Deen “Salah satu rekruter kami kenal dengan Deen dan ia mengatakan ‘permainan dia sangatlah apik’,” kata Tyler Gallagher.

“Setelah itu mereka berdua bermain bersama sebanyak yang mereka mau setiap hari. Tak lama setelah itu, ia mengatakan ‘Kau harus mendapatkan anak ini atau tim lain yang akan mendapatkannya!’,”

Namun, menurut ESRB dan PEGI, badan sertifikasi game di dunia, Joseph masih terlalu muda untuk bermain Fortnite.

Saat Fortnite rilis pada tahun 2017, game itu mendapatkan rating PEGI 12 dan ESRB “remaja” dikarenakan adanya konten kekerasan ringan pada game tersebut.

Ibunda Joseph, Gigi, mengatakan bahwa rating itu tidak mengkhawatirkannya dan ia membiarkan Joseph untuk bermain Fortnite selama dua hingga tiga jam sepulang ia sekolah, dan pada hari libur ia bahkan membebaskannya.

“Saya sudah melihat gamenya dan saya rasa tidak ada yang salah dengan game itu,” katanya.

“Ada banyak sekali orang tua yang melarang anaknya untuk bermain. Disaat anaknya sudah masuk usia remaja dan mulai bermain, mereka akan seperti singa keluar kandang, mereka akan menggila. Saya kenal dengan tipe-tipe orang tua seperti ini dan anak-anaknya cenderung rebel ke mereka,” tambahnya.

Selain bermain game, Gigi mengatakan Joseph juga senang bermain piano, yang katanya itulah mengapa ia jago main Fortnite di komputernya.

“Main piano sangat membantuku dalam bermain game-game komputer. Saat aku mulai bermain komputer, aku sudah piawai karena sudah terbiasa main piano,” kata Joseph.

(RAG)

Continue Reading

Nasional

KPK dan Kementerian BUMN Berupaya Cegah Korupsi Lewat WBS

Published

on

By

KPK dan Kementerian BUMN Berupaya Cegah Korupsi Lewat WBS

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan korupsi. Kerja sama ini mencakup penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui “Whistleblowing System” (WBS) terintegrasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan BUMN.

“Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama apalagi hari ini didukung oleh pihak KPK,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan pers tertulis, Selasa (2/3).

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK. Erick menegaskan tak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi.

Baca juga : KPK Duga Uang Korupsi Eks Mensos Mengalir ke Sejumlah Pihak Daerah

Erick menjelaskan segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka,” ujar Erick.

Menteri BUMN menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK adalah wujud dari mendukung kinerja perusahaan BUMN. Kementerian BUMN, kata Erick, akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dan tak membebani BUMN. Erick juga meminta kepada jajaran BUMN jika ada pihak di bawah jajarannya yang justru membebani perusahaan BUMN agar segera melapor.

Erick menegaskan segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan. Salah satu terobosan adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan.

“Ini pertama kali laporan keuangan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan ke kementerian keuangan dan presiden langsung di tahun ini. Jadi bapak presiden dan menteri keuangan bisa melihat langsung berapa beban hutang perusahaan BUMN secara transparan atau keperluan pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi,” kata Erick.

Terkait kerja sama dengan KPK, Erick pun menegaskan bahwa kerja sama akan berlaku pada seluruh BUMN. Ini sesuai dengan komitmennya dengan Pimpinan KPK dalam kerja sama yang pada awalnya telah dilakukan Desember lalu. Pada Desember kerja sama melibatkan dua BUMN yakni Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

“Saya diajarkan orang tua kalau janji harus ditepati karena itu tadi pada tanggal 15 Desember, saya bicara dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK. (Saat itu) hanya dua perusahaan BUMN yang tanda tangan. Karena itu saya mendorong seluruh perusahaan BUMN yang ada di klaster untuk ikut program ini.

Hari ini Alhamdulillah KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. Ini belum cukup karena target kami seluruh BUMN harus ikut tanda tangan ini,” kata Erick. Kerja sama Kementerian BUMN dan KPK turut melibatkan 27 perusahaan milik negara. Ke-27 BUMN berkesempatan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut pada Selasa (2/3).

Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Continue Reading

Techno

PP Postelsiar Diharapkan Mampu Bikin OTT Asing Tunduk

Published

on

By

PP Postelsiar Diharapkan Mampu Bikin OTT Asing Tunduk

Channel9.id-Jakarta. Aturan pemerintah terhadap perusahaan over the top (OTT) dinilai terlambat. Sebab saat ini sudah banyak OTT yang mendapat keuntungan di Indonesia, namun rugi bagi negara. Misalnya tentang pajak.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kamilov Sagala, seorang Pengamat Telekomunikasi—yang merupakan mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

“Selama ini OTT asing tak pernah diatur. Seharusnya OTT asing tersebut bayar triliunan rupiah, tapi jumlah yang diterima negara tak signifikan. Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus bisa mengantisipasi ini,” terang Kamilov lewat keterangan tertulis, Senin (1/3).

Kamilov mengatakan bahwa itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap perusahaan OTT asing hingga lokal setelah Peraturan Pemerintah 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) terbit.

Ia berharap, melalui PP Postelsiar, Menkominfo Johnny Plate bisa bersinergi dengan penyelenggara telekomunikasi dan Menteri Keuangan, untuk menekankan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, yang dilakukan oleh penyelenggara OTT asing.

“Untuk meverifikasi pendapatan OTT asing mudah. Cukup kawal dan evaluasi kewajiban kerja sama dengan operator telekomunikasi yang memiliki data yang sangat lengkap,” jelas Kamilov.

Adapun pekerjaan rumah selanjutnya ialah Kominfo harus bisa menertibkan OTT asing yang tak punya badan hukum di Indonesia. Jika tidak, pemerintah sulit memungut pajak penghasilan (PPh) dari mereka. Namun, OTT asing yang mendaftarkan aplikasinya di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) masih minim. Padahal aturan mengenai kewajiban OTT asing untuk mendaftar sudah ada.

Kamilov menilai seharusnya regulator, dalam hal ini Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, bisa memaksa OTT asing unruk mendaftarkan aplikasi ke kementerian. “Namun, ada kesan masih dibiarkan. Karena dari sisi regulasi, Dirjen Aptika diberikan kewenangan untuk mengatur OTT. Namun ini tak dijalankan,” terang Kamilov.

Kemudian Kamilov mengatakan bahwa masih banyak konten negatif yang muncul di OTT asing. Misalnya, kata dia, Netflix masih menayangan konten berbau pornografi, LGBT dan kekerasan. Ia melanjutkan, seharusnya Menkominfo meminta atau mengevaluasi Dirjen Aptika untuk lebih tegas bertindak atau memblokir konten tersebut.

“Menkominfo punya PR untuk memaksimalkan mesin pengais (crawling) konten negatif OTT asing. Kalau efektif konten negatif seperti LGBT dan pornografi tak ada lagi,” sambung dia.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC