Channel9.id – Jakarta. Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim. Presiden Joko Widodo mendorong PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa, 16 November 2021 yang kemudian disiarkan lewat kanal Youtube, Sabtu, 20 November 2021.
“Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” ucap Presiden.
Baca juga: Indonesia Tawarkan Jepang 3 Proyek Investasi Sektor Energi Terbarukan
Kepala Negara mengatakan bahwa penyiapan transisi energi menuju energi hijau merupakan keharusan. Oleh karena itu, Presiden meminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi.
“Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” lanjut Kepala Negara.
Presiden menuturkan bahwa suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67 persen, kemudian bahan bakar atau fuel 15 persen, dan gas 8 persen. Kepala Negara memandang bahwa apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat memengaruhi mata uang (currency) Indonesia.
“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” tuturnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
