Connect with us

Hot Topic

Polri Segera Tetapkan Tersangka Kebakaran Kilang Pertamina Balongan

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polri segera menetapkan tersangka dalam peristiwa kebakaran kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah perkara naik status penyidikan.

“Saya rasa akan ada tersangka karena status perkara sudah naik ke penyidik,” kata Rusdi, Selasa 18 Mei 2021.

Rusdi menyampaikan, akan memberikan informasi ke penyidik Bareskrim Polri terkait penanganan perkara kebakaran di kilang minyak Pertamina Balongan.

“Tapi beberapa minggu lalu sudah proses penyidikan. Hanya belum dapat update siapa yang jadi tersangka,” ujar Rusdi.

Baca juga: Video Polri Temukan Unsur Pidana di Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik, ditemukan unsur-unsur kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut.

“Sudah ditemukan kemarin ada unsur-unsur kealpaan, kelalaian di sana sehingga menimbulkan kebakaran, ledakan dan segala macam, menjadi sesuatu pidana,” kata Rusdi.

Sebelumnya, penyidik telah menerima laporan polisi usai peristiwa kebakaran kilang minyak milik Pertamina pada tanggal 29 Maret 2021 dengan nomor LP 147/IV/2021/Jabar/Polres Indramayu.

Setelah menerima laporan tersebut, penyidik Polri melakukan langkah-langkah untuk mengungkap terjadinya kebakaran.

Ada 52 orang saksi yang dilakukan klarifikasi dan dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut.

Barang bukti yang dikumpulkan dari lokasi kebakaran tersebut, telah diperiksa di laboratorium forensik oleh Puslabfor Polri.

Dari hasil tersebut, pada tanggal 16 April 2021 telah dilakukan gelar perkara terhadap peristiwa kebakaran, dan penyidik menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana pada peristiwa kebakaran di Kilang Minyak Balongan.

Tindak pidana tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati,”.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

105 Orang di Gedung DPR Terkonfirmasi Positif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan, sebanyak 105 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Gedung DPR.

Hal ini diketahui usai Sekretariat Jenderal DPR menggencarkan pelaksanaan tracing dan testing untuk mendeteksi penyebaran Covid-19.

“Dari tracing kami kemarin dan hari ini ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif,” ujar Indra, Rabu 23 Juni 2021.

Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 terdiri dari anggota DPR, ASN, Tenaga Ahli hingga staf DPR. Adapun sebanyak 17 anggota DPR terkonfirmasi positif Covid-19.

“Selebihnya tersebar pada tenaga ahli, cleaning servis, Pamdal, dan ASN,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

MUI dan Dewan Masjid Serukan Sholat Jumat di Rumah Masing-Masing

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta membuat seruan bersama terkait penyelenggaraan sholat rawatib dan Sholat Jumat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tertanggal 21 Juni 2021, ditekankan bahwa seluruh pengurus/jamaah masjid atau mushola, ulama dan khatib se-DKI Jakarta, agar mengganti Sholat Jumat dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing. Selain itu, juga diimbau agar pelaksanaan sholat rawatib dilakukan di rumah masing-masing.

“Ketentuan ini berlaku mulai 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021 atau sampai ada maklumat selanjutnya,” demikian bunyi seruan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dan Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakrta, KH Ma’Mun al Ayyubi, Rabu, 23 Juni 2021.

Seruan bersama tersebut dibuat berdasarkan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dan penguatan implementasi PPKM mikro dan percepatan vaksinasi yang mulai diberlakukan 21 Juni 2021. Dalam surat edarannya,

MUI DKI menjelaskan bahwa seruan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan perkembangan penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Seperti diketahui, kasus virus corona melonjak drastis sehingga DKI Jakarta dinyatakan zona merah. Dalam hal ini, MUI DKI Jakarta mempertimbangkan perlu adanya tindakan pencegahan secara menyeluruh untuk memutus mata rantai penularan, salah satunya dengan peniadaan berkumpulnya orang banyak.

Sementara itu, dalam seruan bersama itu dinyatakan bahwa azan dan iqamah tetap dilakukan setiap waktu sholat.

Selain itu, pengeras suara masjid dan mushola dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan warga akan bahaya Covid-19 dan untuk menghindari sementara waktu tidak melakukan perkumpulan atau pertemuan.

Seruan bersama itu juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan sterilisasi masjid.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Adelin Lis Diduga Lakukan Dua Tindak Pidana Selama Buron di Singapura

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menemukan dua dugaan tindak pidana yang dilakukan Adelin Lis selama buron di Singapura.

Dua dugaan tindak pidana itu yakni menggunakan dokumen perjalanan RI (paspor) yang diduga dipalsukan dan memberikan data tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh perjalanan RI bagi dirinya sendiri.

Dua dugaan itu ditemukan usai Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Atpol Singapura.

“Hasil koordinasi dan penyelidikan bersama Ditjen Imigrasi serta dengan Atpol Diketahui dua hal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh buronan Adelin Lis (AL) alias Hendro Leonardi (HL) selama pelariannya,” kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu 23 Juni 2021.

Andi menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam proses penyidikan. Koordinasi itu termasuk bantuan penyerahan barang bukti dokumen paspor palsu yang masih diamankan oleh Kedubes RI dalam hal ini Atpol/SLO Polri di Singapura.

Sebelumnya, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pemalsuan paspor yang dilakukan Adelin Lis. Adelin adalah buron Kejaksaan Agung (Kejagung) atas perkara pembalakan liar sejak 2008 lalu.

Baca juga: Polri Ikut Usut Kasus Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Adelin Lis ditangkap di Singapura pada 4 Maret 2021 karena pemalsuan paspor atas nama Hendro Leonardi. Persidangan Singapura menjatuhi hukuman kepada Adelin Lis berupa denda 14.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 140 juta dan dideportasi dari Singapura.

Adelin Lis merupakan buron kasus pembalakan liar sejak 2008 namanya masuk dalam daftar red notice Interpol.

Adelin Lis adalah pengusaha nasional di bidang kehutanan. Dia merupakan pemilik dari PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia yang sudah berkiprah selama 50 tahun memproduksi triplek dan kayu lapis yang sebagian produknya untuk ekspor.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada Adelin pidana 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan, dan uang pengganti Rp 199,8 miliar dan reboisasi 2,938 juta dolar AS.

Untuk eksekusi denda dan uang pengganti akan dilakukan Kejaksaan Agung setelah 14 hari isolasi mandiri Adelin Lis selesai dijalankan.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC