Connect with us

Hot Topic

Satgas: Pedulilindungia.com Adalah Situs Palsu Yang Harus Diwaspadai

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Situs PeduliLindungia.com telah dinyatakan sebagai situs palsu yang menyerupai nama situs resmi pemerintah. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa situs palsu tersebut tidak digunakan pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Seluruh isi dan informasi dalam situs palsu tersebut tidak terkait situs Pedulilindungi.id (resmi) dan tidak berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan COVID-19 dalam bentuk apapun,” jelas Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jumat (10/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini, ditegaskannya bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutus akses masyarakat untuk mengunjungi situs Pedulilindungia.com. Selanjutnya pemerintah meminta masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan PeduliLindungi dalam bentuk apapun.

Baca juga: PeduliLindungi, Aplikasi Besutan Pemerintah Sudah Bisa Diunduh

“Masyarakat diminta hanya mengakses situs resmi pedulilindungi.id serta mengunduh aplikasi resminya di layanan AppStore atau google store,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KPK Minta Azis Syamsuddin Penuhi Panggilan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dapat memenuhi panggilan KPK.  Diketahui, Azis telah ditetapkan KPK  atas dugaan kasus suap penanganan perkara rasuah di Kabupaten Lampung Tengah.

“Kita berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud perhormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan,” kata Firli, Jumat (24/9).

Diketahui, nama Azis Syamsuddin dalam surat dakwaan eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Baca juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka 

Politikus Golkar itu diduga memberikan uang senilai Rp3,09 miliar dan US$36 ribu kepada Stepanus Robin, lewat pihak swasta bernama Aliza Gunado. Uang tersebut diberikan terkait dengan perkara rasuah di Lampung Tengah.

Saat ini, KPK tengah membuka penyidikan baru terkait penanganan perkara di Lampung Tengah.

“KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK pemberian hadiah atau janji (suap) terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (23/9/2021).

KPK, lanjutnya, akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologis serta konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan tentu pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka pada saatnya nanti Pengumuman tersangka, kata dia akan  dia sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan.

“Saat ini Tim Penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti dan telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Diumumkan Hari Ini, Ketua Komisi X DPR RI: Seleksi PPPK Sarat Masalah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahap I untuk 1.000.000 guru honorer memunculkan berbagai masalah, dan diprotes mayoritas guru di Indonesia.

Menurut Huda berbagai permasalahan itu di antaranya kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksana pusat.

“Kondisi itu berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menunda rencana pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK guru pada Jumat (24/9/2021), sampai ada kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan permasalahan kedua ialah tidak selarasnya kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi soal yang diujikan.

Baca juga: Gerindra: Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Menurut dia, hal itu mengakibatkan persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK tidak banyak berarti.

“Karena kisi-kisi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi untuk bahan latihan bagi para guru sebelum ikut seleksi sangat jauh melenceng dari materi soal yang diujikan ke peserta PPPK, akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi itu mubazir,” katanya.

Huda pun menambahkan rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlahnya sebanyak 100 soal dengan durasi waktu 120 menit, juga sangat jauh dari kata proporsional.

Terutama, kata dia, untuk soal-soal dengan pendekatan high order thinking skills (HOTS) yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran.

“Model soal seperti itu belum akrab bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan,” ujarnya.

Huda menyatakan berbagai kesulitan itu menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I. Akibatnya, kata dia, guru honorer pesimistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK.

Oleh karena itu, Huda berharap Kemendikbudristek dan pihak terkait mencarikan solusi persoalan itu, dan memastikan dulu tawaran penyelesaian masalah untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK.

“Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi, atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I,” katanya.

Lebih lanjut Huda mengingatkan apabila seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer merupakan tindakan afirmatif yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di Indonesia. Maka prinsip itu harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Demokrat Murka, Yusril Jadi Pengacara Kubu Moeldoko

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Langkah Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko membuat Partai Demokrat yang dibesut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) murka.

Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman bahkan mengaku sudah tidak lagi hormat dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

“Hilang respek dan hormat saya ke Pak Yusril, ketika dia memutuskan untuk jadi kuasa hukum begal partai,” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (24/9).

Taufiqurrahman tidak tahu celah mana yang akan dipakai Yusril. Hanya saja, dia memastikan bahwa Demokrat tidak akan mundur selangkahpun dalam menghadapi Yusril.

Baca juga: Yusril Bela Demokrat KLB, Max Sopacua dan Marzuki Alie Bereda Pengakuan 

Sebagai orang yang masih mempunyai nurani, Yusril diminta untuk mengundurkan diri dari posisi penasiha hukum kubu Moeldoko.

“Lebih baik lagi anda urus partai anda sendiri Pak Yusril, daripada ikut membantu begal partai untuk merebut alat perjuangan kami dalam upaya mensejahterakan rakyat, menyuarakan kegelisahan rakyat,” tegasnya.

“Betul hari ini kami di luar pemerintahan tapi kami tidak takut dan siap menang!” ujarnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC