Connect with us

Opini

Tentang Pemanggilan Komnas HAM terhadap Pimpinan KPK dan BKN

Published

on

Tentang Pemanggilan Komnas HAM terhadap Pimpinan KPK dan BKN

Oleh: Hendardi *

Channel9.id-Jakarta. Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama genderang yg ditabuh 51 pegawai KPK yg tidak lulus TWK (jumlahnya kurang dari 5,4 % pegawai KPK).

Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN). Dan hal ini merupakan perintah UU dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana.

Pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi. Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN.

Analoginya, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM? Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM, agar Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun. Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai UU untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of Human Rights).

Dalam persoalan alih status menjadi ASN dimanapun, sangat wajar jika Pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Karena untuk menjadi calon pegawai negeripun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus (kurang dari 5,4%) yang menuntut diistimewakan.

Dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM). Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid.

Sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dll. tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu.()

*SETARA Institute

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Upaya Menegasi Esensi Reformasi 1998

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Dinamika wacana tentang jabatan Presiden tiga periode sebenarnya sudah digulirkan dalam wacana publik sejak Satu setengah tahun yang lalu.

Bahkan saat perayaan HUT Ke-8 NasDem di JI. Internasional Jatim, Surabaya, Sabtu, 23 November 2019, dalam sambutannya Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan bahwa opini ini sebuah diskursus, “Kita harus bisa melihat ini sebagai sesuatu hal yang wajar sekali,”.

Selanjutnya pada hari lalu Sabtu 19 Juni 2021, sekelompok relawan dengan kemasan acara Syukuran Sekretariat Jokpro, yang dapat dibaca sebagai titik awal resmi mendeklarasikan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau Jokpro 2024.

Adapun program utama dari Jokpro ini adalah melakukan upaya mendukung kembali Presiden Jokowi untuk kali ketiganya pada saat Kontestasi Politik Plpres 2024 yang akan datang untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Ketika isu tentang jabatan Presiden tiga periode masih sekedar wacana sebuah diskursus yang digulirkan, dalam konteks kebebasan beropini tentu tidak masalah.

Namun ketika wacana ini coba diwujudkan dengan berbagai upaya untuk merealisasinya dengan membentuk barisan relawan dan lain sebagainya, sudah masuk pada wilayah kebebasan berekspresi, tentu ini sudah menjadi gerakan politik.

Karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai anak bangsa Indonesia, yang ikut berperan aktif dalam gerakan reformasi 1998 yang terjadi 23 tahun lalu itu, merasa perlu secara moral dan nalar untuk ikut urun rembug meresponnya dalam konteks dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku sekarang ini.

Esensi Agenda Reformasi 1998

Peristiwa Reformasi 1998, sejatinya adalah sebuah upaya gerakan mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang ingin melakukan perubahan untuk perbaikan kehidupan demokrasi di bidang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya di Indonesia dengan cara mengoreksi kebijakan menyimpang dan otoriterian era rezim Orde Baru.

Memang ada beberapa agenda reformasi yang diperjuangkan saat itu, tetapi yang paling utama adalah melakukan pembatasan masa jabatan Presiden.

Karena saat itu masyarakat menilai bahwa dalam ukuran ideal, jabatan seorang Presiden hanya diperbolehkan maksimal dua Periode.

Masa Jabatan Presiden RI

Sebagai respon dari tuntutan perjuangan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim orde baru, yang dibayar dengan air mata, darah dan nyawa mahasiswa, pemuda dan masyarakat, telah berhasil mewujudkan tuntutan itu secara konstitusional.

Berdasar TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diterbitkan pada 13 November 1998, telah mengatur tentang periodesasi jabatan Presiden.

Dan di UUD 1945 juga telah diatur dalam Pasal 7 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Jadi jelas sudah tak terbantahkan, bahwa konstitusi kita secara tersirat dan tersurat, telah mengatur tentang periode jabatan Presiden yang dibolehkan menurut konstitusi, adalah maksimal 2 periode.

Jadi siapapun Presidennya, tetap harus tunduk dengan ketentuan UUD 1945 ini, dimana saat dilantik oleh MPR, sudah berjanji sesuai pasal 9 UUD 1945, yang berbunyi :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsaakan memegang teguh UUD 1945”.

Dukungan Yang Menegasikan Esensi Reformasi 98

Berkembangnya wacana jabatan Presiden tiga periode yang didukung para petualang politik, sekali lagi sebagai bagian kebebasan berpikir itu harus di hormati.

Namun ketika sudah masuk pada tataran mewujudkan kebebasan berekspresi, maka itu perlu disikapi untuk tidak menjadi liar berdiri diluar konstitusi negara kita.

Kita bisa melihat, diantaranya adalah dalam acaranya syukuran sekretariat nasional Jokpro, pada jumat, 18 Juni 2021 lalu, yang agenda utamanya adalah mendukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, membuktikan bahwa gerakan politik tersebut memang sedang berlangsung.

Ada 3 orang yang menginisiasi berdirinya relawan tersebut, yaitu Baron Danardono Wibowo sebagai ketua umum, Timothy Ivan sebagai Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, dan direktur eksekutif Indo Barometer (IB) M Qodari sebagai penasihat.

Jika saja para politisi dan para relawan tersebut, dapat berpikir benar dan linear dengan perubahan dan perbaikan untuk bangsa dan negara tercinta ini, tentu tidak akan sepakat menerobos rambu-rambu konstitusi tersebut.

Atau mungkin saja, sebenarnya mereka tahu bahwa tuntutan yang mereka sedang Viralkan tersebut, sejatinya adalah upaya “Menegasikan esensi reformasi 98 tersebut”, namun semangat untuk eksis yang tidak pada tempatnya mereka tetap saja menyuarakan syahwat berkuasa itu.

Komersialisasi Jabatan Presiden

Upaya mendorong dan mewujudkan syahwat politik berkuasa dengan membangun narasi Jabatan Presiden 3 periode, tanpa mau menghormati esensi perjuangan gerakan reformasi 98, sejatinya adalah gerakan kaum oportunis yang sempurna dan memalukan.

Mengapa kita katakan gerakan kaum oportunis yang sempurna dan memalukan ?

Karena saat gerekan reformasi 98 mendorong batasan jabatan Presiden, adalah suatu keinginan mulia, yang berangkat dari semangat ingin membangun suasana yang lebih demokratis di Indonesia dalam konteks sirkulasi pergantian pimpinan khususnya Kepemimpinan Nasional yang smooth dan alami.

Jadi dengan ketentuan adanya pembatasan jabatan Predien yang berhasil diperjuangan itu, bahwa sebaik apapun anda memerintah tetap harus ada periodesasi yang membatasinya.

Dengan semangat yang luar biasa untuk menerobos rambu-rambu konstitusi, ini dapat kita maknai bahwa persoalan ikut kontestasi politik Pilpres, adalah semata soal peluang kapitalisasi sumber daya yang dimiliki bangsa dan negara ini.

Dan jika benar itu yang jadi para meternya, maka ini menjadi kewajiban kolektif anak bangsa untuk menolaknya. Karena sinyalemen pemikir politik Lord Acton, bahwa power tends to corrupt, adalah suatu kenyataan.

Memang secara teori, bahwa politik adalah seni kemungkinan. Sehingga berbagai kemungkinan dapat saja terjadi, jika memang syahwat politik semata yang mendasari pemikiran para elit politik kita.

Kita masih ingat ketika isue ini bergulir dan sampai ke Presiden, dan dengan tegas Presiden Jokowi menjawab, dengan menyatakan, “Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode,”.

Dan menurut Presiden Jokowi, usulan dan wacana itu ada 3 makna, yaitu:
Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,”.

Maka Menilik kalimat yang digunakan Jokowi dalam merespon isue ini, lugas dan tegas, tentu cukup memukul rasa dan adab mereka yang mencoba menggulirkan wacana tiga periode tersebut.

Jadi jika kita menggunakan nalar rasional, menyimak jawaban Presiden itu, dengan pilihan kalimat yang relatif keras, sesungguhnya sudah cukup buat elit politik untuk lebih kreatif mencari isue baru, jika memang sengaja ingin “mendinamisir” perpolitikan di tanah air.

Saya tetap berpendapat bahwa kekuatan masyarakat itu, bukan pada kekuatan kontrol sosialnya, tapi lebih pada kemampuannya menjadikannya dirinya realitas.

Jadi dalam realitas masyarakat yang sedang berjuang mengatasi problema pandemi Covid-19 yang telah melemahkan berbagai sendi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, janganlah para elit kegenitan membangun narasi yang sarat dengan syahwat politik semata.

Jika hal tersebut tetap dilakukan para elit politik, para petualang politik, tidak ada kata yang lebih keras untuk menolak itu. Selain kita mengatakan bahwa mereka itu adalah Penghianat bangsa.

Penulis adalah Ketua SMPT Univ.Moestopo 1993-1994/Inisiator Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FK-SMJ) dan Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading

Opini

Neokolonisasi Jakarta Pesisir Bumi Nusantara

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel.id-Jakarta. Hari ini, Selasa, 22 Juni 2021, sejumlah penggiat berlatar beragam profesi bergabung bersama dalam organisasi Forum Budaya Jakarta Pesisir (For Baja Pesisir). Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol adalah lokasi deklarasi. Organisasi ini dipersiapkan dalam waktu singkat. Satu kali pertemuan. Tanpa saling tahu siapa saja yang datang pada Senin, 14 Juni 2021 lalu. Tepat seminggu.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-494. Hari kekalahan pendudukan armada Portugis oleh pasukan Fatahillah.

Fatahillah adalah deputi dari Panglima Armada Gabungan Kesultanan Demak Pati Unus dalam perang mengusir Portugis di Malaka pada 1521. Dalam usia 25 tahun, pada 1513, Pati Unus memimpin ekspedisi Demak dalam membantu Sultan Mahmud Syah merebut kembali Malaka yang diduduki Portugis sejak 24 Agustus 1511.

Dalam ekspedisi pertama, Pati Unus gagal, namun berhasil kembali ke Demak. Kedua kalinya, Pati Unus tewas. Dipuja dengan nama Pangeran Sabrang Lor.

Fatahillah yang kalah di Malaka, diangkat Syarif Hidayatullah sebagai Panglima Armada Gabungan Demak. Butuh waktu lima tahun bagi Fatahillah menyusun, melatih, hingga memimpin armada Demak. Buah pengalaman tempur di laut bersama Pati Unus mengubah jalannya perang. Armada Portugis yang menduduki Sunda Kelapa dihancurkan. Sebagian kembali Malaka lewat ke Bintan, pangkalan militer yang direbut dari Mahmud Syah setahun sebelumnya.

Walau tanpa dokumen yang sahih tentang tanggal dan bulan, 22 Juni, terdapat kesepakatan sejarawan terkait tahun. 1527, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Hampir satu abad Jayakarta bertahan dalam kejayaan Kesultanan Demak. Belanda mengubah nama Jayakarta menjadi Stad Batavia pada 1621.

Kalah di Sunda Kelapa, tak membuat Portugis jera. Sunda Kelapa bukan hulu dari Jalur Rempah Nusantara, tetapi pelabuhan transit menuju Malaka, Goa (India), hingga Terusan Suez (Mesir), hingga bermuara di Eropa. Fransico Serrao, nahkoda kapal yang ikut menaklukkan Malaka bersama armada d’Alburquerque pada 1511, berlabuh di Ternate pada 1512.

Susul-menyusul, eskpedisi Portugis lain berdatangan. De Brito yang meneropong puncak Gunung Gamalama pada 1521, berhasil meraih kesepakatan dengan Ternate mendirikan Benteng Noestra Seiiora del Rosario di Gam Lamo. Dalam waktu setengah abad, kekayaan bumi Kepulauan Maluku berpindah ke kota-kota di Portugis. Maluku adalah hulu dari keseluruhan Jalur Rempah Nusantara yang bermuara pelabuhan-pelabuhan Eropa.

Sultan Baabullah mengakhiri era ‘blut en eisen’ (darah dan besi) armada Portugis pada 1575.

Rangkaian kisah dari wikipedia yang multi-sumber itu tentu terlalu singkat. Namun, mampu membantah sejumlah hoax besar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Angka tiga setengah abad langsung patah, apabila diambil tahun kedatangan De Brito di Ternate. Bahkan, angka 370 tahun terpapar, apabila diambil waktu pembebasan kepulauan Maluku hampir secara menyeluruh oleh Sultan Baabullah pada 1575.

Area pesisir dari Kepulauan Indonesia tercabik-cabik kolonialisme multi-negara. Kolonialisme tidak berlangsung hingga ke pedalaman, terkecuali di sejumlah daerah. Belanda membangun dua buah benteng di kota pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Barat, yakni Fort de Kock di Bukittinggi dan Fort van Der Capellen di Batusangkar lebih berbau penaklukan area pedalaman, ketimbang keseluruhan cerita kolonialisme lain yang menyasar pesisir.

Ketika membawa angka tiga setengah abad ke dalam ruang-ruang kelas pelajaran sejarah, anak-anak Indonesia tentu dihinggapi mentalitas sebagai bangsa inlander. Kekalahan demi kekalahan bakal terukir dalam jiwa. Bertumpuk menjadi penyakit kejiwaan yang berusia lebih lama ketimbang hantaman pandemi Covid-19.

Untuk itu diperlukan metodologi berbeda dengan tujuan menegakkan kepala anak-anak Indonesia. Penelusuran muara-muara sungai, area paling mudah bagi keberadaan pelabuhan-pelabuhan alam tempat armada kapal melempar sauh, adalah bagian dari arus balik itu. Kota-kota bandar yang terbentuk di pelabuhan itu menyimpan kekayaan dan kejayaan bumi nusantara, terutama keuanggulan, keberanian, dan kewaspadaan manusianya.

Kehadiran For Baja Pesisir menjadi tetes pemikiran kearah itu. Tetes yang menjadi riak dan gelombang yang membuka banyak lembaran lain. Selama berabad-abad, ilmuwan, ideolog, dan propagandis dari universitas-universitas di Eropa telah menanam ranjau-tanjau di area pesisir, pulau, dan laut bumi nusantara. Bukan berupa bahan peledak, tetapi mistisisme yang menjauhkan anak-anak bangsa Indonesia dari area yang menyimpan sejumlah keunggulan nenek moyang yang bangsa pelaut.

Teknologi perkapalan yang menjadi sabuk pengaman terdepan, ditutupi pedagogi hitam kolonial. Perempuan-perempuan perkasa seperti Ratu Kalinyamat dari Jepara, digantikan dengan hantu dan siluman yang tiap bulan purnama menyeret lelaki-lelaki perjaka ke kedalaman. Struktur, tekstur, dan arsitektur benteng-benteng kejayaan kolonial tak dipelajari, dibiarkan digerogoti air laut dan ditutupi sampah, akibat teror temurun semiotika : tempat jin buang anak.

Dalam struktur demografis, deklarator For Baja Pesisir mayoritas dihuni Generasi X. Kelompok yang termasuk paling rentan dalam berhadapan dengan virus Covid-19. Lapisan terbanyak berusia kepala lima, segelintir di bawah itu. Kelompok yang sempat belajar berenang secara otodidak, tatkala semakin banyak kanak-kanak kini yang tewas tenggelam di kubangan jalan berlubang.

Manjada Wajada!!!

*Deklarator For Baja Pesisir

 

Continue Reading

Opini

Pembentukan 121 CSIRT Untuk Mengatasi Ancaman Siber dan Memperkuat Ketahanan Siber Indonesia

Published

on

By

*Oleh: Rudi Andries

Channel.id-Jakarta. Cyberspace telah merevolusi cara hidup kita, mendisrupsi perekonomian global dan mebuat kemajuan penting dalam masyarakat. Namun keuntungan dari revolusi digital terancam oleh penggunaan cyberspace untuk tujuan tertentu.

Cyberspace adalah realitas atau alam baru yang terbentuk oleh medium internet yang menciptakan masyarakat baru sebagai warganya (netizen).

Aplikasi dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan teknologi untuk analisis dan komputasi data sangat membantu peningkatan perekonomian suatu Negara.

Studi Frost & Sullivan dan Microsoft, Inc. mengungkapkan bahwa serangan siber merugikan ekonomi Indonesia sebesar US$34.2 milyar sehingga perlu diambil langkah konkrit agar keamanan informasi dapat terjaga, demi menjaga kredibilitas pemerintah pada era revolusi industri 4.0.

Skor Global Cyber Security Index (GCI) Indonesia oleh International Telecommunication Union (ITU), adalah 0,776 (base line 2018/2019). Target 2024 adalah 0,838.

Keamanan Informasi adalah Perlindungan data dan sistem informasi meliputi akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan. Keamanan Siber adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir- sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan siber.

Tiga dimensi pertahanan siber:

  1. Perlindungan. Setiap infrastruktur vital harus memenuhi standar keamanan siber tertentu;
  2. Pertahanan. Setiap serangan yang terjadi harus dihadapi dan ditangani untuk meminimalisasi kerugian; dan
  3. Pelumpuhan. Setiap pihak yang berpotensi atau melakukan serangan harus segera dilumpuhkan.

Penanganan Insiden Siber di Indonesia

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah memiliki skuad bernama CSIRT untuk menanganani insiden siber secara terkoordinasi dan terstruktur. Tugasnya meminimalisasi kerugian akibat dari pencurian informasi atau gangguan dari layanan; Menggunakan informasi yang didapat dalam penanganan insiden sebagai referensi perbaikan penanganan insiden; Mempersiapkan langkah hukum sebagai akibat dari insiden yang terjadi.

GULIH adalah Penanggulangan (Deteksi Secepat Mungkin, Diagnosa Seakurat Mungkin, Kendalikan Insiden Setepat Mungkin), dan Pemulihan (Cegah Insiden Selanjutnya, Pulihkan Layanan Terdampak, Kendalikan Dampak Seminimal Mungkin).

CSIRT Sektor Pemerintah (Gov-CSIRT Indonesia) dibentuk untuk kemandirian dan kesiapan menghadapi ancaman siber, berperan korsup kepada CSIRT Organisasi di Sektor Pemerintah dalam penanganan insiden siber. Para anggota CSIRT menangani insiden siber di instansi / wilayahnya dan hasilnya dilaporkan Gov-CSIRT.

Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan yang meliputi respon insiden dalam bentuk: triase insiden; koordinasi insiden; dan resolusi insiden. Disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk: cyber security drill test; workshop atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah.

Strategi BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia

Di tingkat teknis, melakukan penguatan keamanan dan ketahanan siber melalui ekstensifikasi CSIRT; Penguatan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber; Penyelesaian dan Pencegahan kejahatan siber; dan peningkatan kerja sama internasional bidang siber. Di tingkat strategi ada National Security Operation Center (NSOC), tingkat taktis ada Security Operation Center (SOC).

Pada RPJMN 2020-2024, BSSN menjadi pengampu proyek Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT bersinergi dengan Polri, Kemhan/ TNI, dan BIN meliputi pembentukan Organisasi CSIRT pada sektor IIKN dan Pemerintah, peluasan cakupan area NSOC, peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE pada K/L/D, penguatan National Data Center, pembangunan Kapasitas National CSIRT dan perangkat Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.

Pengaturan keamanan siber Indonesia masih memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam melindungi infrastruktur siber. Ruang siber perlu ditempatkan menjadi wilayah pertahanan penting negara. RUU tentang Pertahanan dan Ketahanan Siber, RUU Perlindungan Data Pribadi perlu segera dituntaskan.

Dengan CSIRT Organisasi, keamanan siber sektor pemerintah khususnya program digitalisasi e-government dan digitalisasi pelayanan publik aman dan mampu memberikan kepuasan kepada para stakeholders. Sinergitas yang kuat antara Gov-CSIRT dan instansi pemerintah dari Pusat sampai pemerintah Daerah adalah kunci keberhasilan CSIRT Sektor Pemerintah. Kesemuanya itu akan sangat baik dengan menempatkan keamanan siber nasional dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional dan disarankan pemerintah terus memodernisasi C4ISR system dan mengakuisisi satelit militer.

Pengamat Geo StrategicLembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LAPEKSI)*

Continue Reading

HOT TOPIC