Connect with us

Hukum

Terkait Nurhadi, Marzuki Ali Klarfikasi soal Peminjaman Uang

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Bekas Ketua DPR RI Marzuki Ali telah merampungkan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (16/11/2020). Marzuki diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap perkara di Mahkamah Agung dengan tersangka Hiendra Soenjoto.

Kepada wartawan, Ali juga mengaku dikonfirmasi mengenai kesaksian kakak kandung Hiendra, Hengky Soenjoto dalam sidang terdakwa Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, beberapa waktu lalu.

“Ya, itu aja sih klarifikasi (peminjaman uang),” ucap Marzuki seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020).

Terkait pemeriksaan tersebut, politikus Partai Demokrat mengaku heran atas kesaksian Hengky di persidangan. Ia mengaku sama sekali tak mengetahui perkara hukum hingga menyebabkan Hiendra masuk penjara. Apalagi, tambah herannya lagi, bahwa Hengky juga menyebut meminjam sejumlah uang kepada Marzuki untuk membantu perusahaan milik Hiendra PT. Multicon Indra Jaya.

Maka itu, Marzuki menilai kesaksian Hengky sama sekali tak berdasar. Seharusnya, menurutnya, Hengky turut menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat itu.

“Iya. Saya nggak perlu membantah. Tunjukan saja kalau ada transfer. Bukti transfer-nya tunjukin kan gampang kan. Berarti gampang kok kita menelusuri kan. Jadi, nggak perlu cerita-cerita kosong lah. Tunjukkan nih ada Marzuki transfer, gitu kan. Kalau nggak nunjukin nggak usah ngomonglah,” tutup Marzuki.

Sebelumnya, nama Marzuki mencuat saat kakak Hiendra, Hengky Soenjoto menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang kasus Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Selain Marzuki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga disebut-sebut dalam persidangan.

Di depan majelis hakim, Hengky mengaku hanya diperintah untuk menghubungi orang-orang itu untuk membantu membebaskan adiknya yang memiliki perkara hukum di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, KPK turut meringkus Hiendra terlibat menyuap eks petinggi MA, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Sebelum tertangkap, nama Hiendra dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 11 Februari 2020 lalu. KPK menangkap Hiendra saat sedang berada di apartemen rekannya di kawasan BSD pada Kamis (28/10/2020) kemarin.

Baca juga: Menantu Nurhadi, Rezky Disebut Kerap Titipkan Uang Lewat Staf

Setelah tertangkap, Hiendra akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Namun, dikarenakan masih di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), Hiendra akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

Selama buron, KPK telah menetapkan Hiendra sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yang kini tengah menjalani proses persidangan, yakni mantan sekretaris MA periode 2011-2016, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Nurhadi dan menantunya telah terlebih dahulu ditangkap tim KPK di salah satu kediaman di Jakarta Selatan, Senin (1/6/2020).

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka pada 16 Desember 2019. Untuk Nurhadi dan menantunya saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Keduanya didakwa menerima suap Rp 45,726 miliar dari Hiendra terkait pengurusan dua gugatan hukum. Selain itu, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,287 miliar pada periode 2014-2017.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri: Teroris MIT Sudah Mulai Terdesak dan Kehabisan Stok Makanan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mabes Polri menyatakan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang meneror masyarakat beberapa waktu lalu sudah mulai terdesak dan sudah kehabisan stok makanan.

“Data dari salah satu tersangka yang sedang dilakukan penyidikan Densus 88 Antiteror, bahwasanya penuturannya memang 11 mereka bergerak,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Jakarta, Rabu (2/12).

Awi menjelaskan bahwa kelompok MIT pimpinan Ali Kalora sudah kehabisan stok makanan. Mereka lantas merampok masyarakat seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Polri Sebar 11 Foto DPO Kelompok Ali Kalora 

Diketahui, MIT telah meneror warga di Kabupaten Sigi, Sulteng. Sejumlah rumah warga dibakar dan membunuh 4 orang.

“Istilah kami itu mereka sudah terdesak, karena kehabisan bekal, sehingga yang terjadi dia meneror masyarakat,” ucap Awi.

Namun demikian, Awi menjelaskan kekuatan dari 11 personel MIT Poso yang buron itu tak bisa diremehkan. Pasalnya, mereka sudah menguasai wilayah persembunyiannya sehingga acapkali kabur dari kejaran aparat.

“Beberapa penuturan yang tertangkap menyampaikan, kadang-kadang satgas lewat jarak 10 meter, 20 meter mereka tiarap sudah tidak ketahuan,” kata Awi.

“Semoga permasalahan geografis, permasalahan alam ini bisa segera kami atasi,” tambahnya.

Berdasarkan data terakhir yang dirilis Polri, masih ada 11 buronan dari kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora yang berkeliaran di wilayah Poso, Sulteng.

Para buron itu antara lain Ali Ahmad alias Ali Kalora yang merupakan pimpinan dari kelompok teror itu. Ali merupakan sosok pengganti teroris Santoso yang tewas terbunuh dalam baku tembak dengan aparat kepolisian empat tahun silam.

Kemudian, buron lainnya ialah Qatar alias Farel; Askar alias Jaid alias Pak Guru; Abu Alim alias Ambo; Nae alias Galuh; Khairul alias Irul; Jaka Ramadhan alias Ikrima; Alvin alias Adam alias Alvin Anshori; Rukli; Suhardin alias Hasan Pranata; dan Ahmad Gazali.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Deklarasi Benny Wenda, Pakar:  Sebaiknya Polri Lakukan Penegakan Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana angkat suara soal manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah lewat Polri bisa melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Sebab, menurut Hikmahanto, pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional. Selain itu, pemerintahan sementara tersebut tanpa kejelasan negara mana yang berdiri, di mana lokasi dan kapan waktu deklarasi negara tersebut.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (02/12) dilansir Antara.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda 

Di samping itu, Hikmahanto mengatakan, meski negara-negara Pasifik selama ini menunjukan dukungannya terhadap Papua Barat, namun dukungan itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang diprakarsai Benny Wenda pada Desember 2020, adalah propaganda.

Awi memastikan, kondisi keamanan dan ketertiban saat ini masyarakat Papua relatif normal.

“Benny Wenda itu sekarang di mana? di Inggris kan. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah mungkin dia melakukan hal tersebut di Indonesia? dia di luar negeri,” kata Awi, Selasa (2/12).

Baca juga: Kapolri Ungkap Aktor Kerusuhan Papua dan Papua Barat 

Awi pun mengimbau kepada mayarakat, terutama yang ada di Papua maupun Papua Barat tidak terprovokasi atas peritiwa tersebut.

Papua, kata Awi, masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sampi saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final tidak ditawar-tawar lagi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC