Channel9.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan kalkulasi komprehensif atas alokasi dan nilai manfaat anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini dirancang berbasis skema intervensi sepanjang hayat (life-cycle approach) guna mengawal kesejahteraan warga negara mulai dari fase kandungan, usia dini, masa sekolah, usia kerja, hingga fase lansia.
Struktur Perlinsos 2026 disalurkan melalui tiga pilar strategis, yakni Program 0% Kemiskinan, Program Universal, dan Program Afirmatif yang memadukan bantalan sosial jangka pendek dengan investasi SDM jangka panjang.
Program 0% Kemiskinan: Jaring Pengaman Bansos dan Subsidi Energi
Pada pilar penuntasan kemiskinan ekstrem, fokus utama dialokasikan untuk memperkuat daya beli kelompok desil 1 hingga desil 5 melalui kombinasi bantuan tunai, pangan, pendidikan, dan subsidi kebutuhan dasar.
Guna menjaga konsumsi rumah tangga, pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan manfaat Rp75.000 hingga Rp250.000 per bulan (Rp900.000–Rp3,00 juta per tahun) kepada 10 juta keluarga, Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan (Rp2,40 juta per tahun) untuk 18,25 juta keluarga, serta Bantuan Pangan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter senilai Rp179.278 per bulan (Rp358.556 per tahun per paket) bagi 33,24 juta keluarga.
Dukungan pendidikan dasar hingga tinggi mencakup PIP Sekolah bagi 22,14 juta siswa (Rp37.500–Rp150.000 per bulan), Sekolah Rakyat senilai Rp4,00 juta per bulan (Rp48,00 juta per tahun) bagi 44.635 siswa desil 1–2, serta PIP Kuliah senilai Rp800.000–Rp1,40 juta per bulan (Rp9,60 juta–Rp16,80 juta per tahun) bebas UKT bagi 1,24 juta mahasiswa.
Sektor energi dan perumahan turut ditopang melalui subsidi LPG 3 kg senilai ±Rp107.000 per bulan (±Rp1,28 juta per tahun) untuk 66,40 juta rumah tangga, subsidi Solar senilai ±Rp578.139 per bulan (±Rp6,93 juta per tahun) untuk 484.087 rumah tangga, kompensasi Pertalite ±Rp89.050 per bulan (±Rp1,06 juta per tahun) bagi 33,78 juta rumah tangga, serta subsidi dan kompensasi listrik Rp130.000–Rp150.000 per bulan (±Rp1,56 juta–Rp1,80 juta per tahun) untuk 87 juta pelanggan. Di sektor perumahan, dialokasikan pembiayaan FLPP senilai Rp727.000 per bulan (Rp8,72 juta per tahun) bagi 1,87 juta rumah tangga dan BSPS sebesar Rp20,00 juta per rumah.
Program Universal: Intervensi Gizi dan Layanan Kesehatan Publik
Pilar universal dihadirkan untuk memberikan kepastian pemenuhan gizi dan proteksi kesehatan masyarakat tanpa dibatasi sekat desil ekonomi.
Penopang utamanya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan nilai manfaat ±Rp300.000 per bulan (setara ±Rp3,60 juta per tahun) untuk 74,56 juta penerima yang terdiri atas siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini secara rinci mengawal fase kandungan dan tumbuh kembang anak usia 0–6 tahun serta masa sekolah.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan simulasi nilai pemeriksaan Rp655.000 hingga Rp1,13 juta per orang yang menyasar hingga 130,80 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Program Afirmatif: Peningkatan Produktivitas Usia Kerja dan SDM Unggul
Pilar afirmatif difokuskan pada penguatan kelompok usia kerja (19–59 tahun) melalui stimulus kesempatan kerja, beasiswa pendidikan tinggi, dan insentif sektor produktif.
Di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan, pemerintah menghadirkan program Magang S1 Fresh Graduate setara UMK senilai Rp3,60 juta per bulan (rata-rata Rp21,60 juta per 6 bulan) bagi 150.000 peserta, Beasiswa Sekolah Unggul Garuda Rp9,50 juta per bulan (Rp114,00 juta per tahun) untuk 1.920 siswa, Beasiswa LPDP Luar Negeri (±Rp80,09 juta/bulan atau ±Rp1,08 miliar/tahun) dan Dalam Negeri (±Rp10,70 juta/bulan atau ±Rp128,40 juta/tahun) bagi 23.289 mahasiswa, serta beasiswa S1 Garuda, Unhan, dan Taruna Nusantara.
Untuk memacu sektor riil, pemerintah menyalurkan subsidi pupuk senilai ±Rp334.166 per bulan (±Rp4,01 juta per tahun) bagi 14,20 juta petani dan pembudidaya ikan, subsidi bunga KUR sebesar ±Rp500.000 per bulan (±Rp6,00 juta per tahun) untuk 6,08 juta debitur UMKM, serta sertifikasi halal gratis senilai ±Rp200.000 per UMK bagi 1,35 juta pelaku usaha.
Dukungan Perlindungan Sepanjang Hayat
Sinergi ketiga pilar Perlinsos tersebut secara sistematis memayungi seluruh siklus hidup warga negara:
- Fase Kandungan & Usia Dini (0–6 Tahun): Ditopang oleh program KB, PKH Ibu Hamil & Anak Usia Dini, serta Makan Bergizi Gratis.
- Usia Sekolah (7–18 Tahun): Dikawal oleh PKH SD–SMA, Beasiswa PIP/Sekolah Rakyat, Layanan Pintar IFP, Renovasi Sekolah, hingga MBG.
- Usia Kerja (19–59 Tahun): Didukung oleh KIP Kuliah, Beasiswa LPDP, Pelatihan Vokasi/BLK, Magang Dibayar Pemerintah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Pupuk, Bantuan Alat Tani/Nelayan, Koperasi Merah Putih, serta Subsidi Upah.
- Fase Lansia (60+ Tahun): Dilindungi melalui PKH Lansia, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Lansia, serta Jaminan Hari Tua (JHT).
Secara berkelanjutan, seluruh tahapan kehidupan masyarakat ditopang oleh jaring pengaman dasar, meliputi Cek Kesehatan Gratis, Perlindungan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan Ditingkat Pemerintah, Kemandirian dan Subsidi Energi, serta Kemandirian dan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah.
