Connect with us

Hot Topic

Wakil Ketua Komisi IX Yakin Pilkada 2020 Aman Covid-19

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena yakin penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 mampu berjalan dengan baik. Lantaran, KPU dan pemerintah sangat serius dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat. Melki berharap, partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik.

“Kami yakin KPU dan Pemerintah serius menanggulangi Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” kata Melki, Kamis (17/9).

Melki menyatakan, Pilkada 2020 harus dipersiapkan dengan matang supaya tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada.

“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,” ujarnya.

Melki mengakui sempat ada beberapa persoalan yang muncul dalam tahap pilkada 2020. Namun, Kemendagri sudah melayangkan teguran kepada 72 calon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung, pertama penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada. Kedua disiapkannya Pejabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Menurut Melki, pelaksanaan pemilihan umum di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemi pada 15 April 2020 bisa mejadi rujukan. Kala itu tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari – Maret di mana saat itu adalah puncak pandemi di sana.

Kini Korsel bisa menjadi rujukan best practice untuk pemilu serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Rekor Baru, Positif Corona Bertambah 4.465 Per Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah kembali mencatat rekor kasus baru, kali ini ada 4.465 kasus baru Covid-19-19 yang terkonfirmasi pada hari Rabu (23/9/2020). Total kasus terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 257.388 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia.

Baca juga: Pasien Sembuh Bertambah 3.501, Kasus Baru Covid-19 Masih Di Atas 4.000

Sementara itu rekor baru kasus Covid-19 sebelumnya dilaporkan pada Selasa (22/9/2020) sebanyak 4.176 kasus. DKI Jakarta lagi-lagi menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.133 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 516 kasus baru per 23 September.

Berikut detail sebaran 4.465 kasus baru Covid-19  pada Rabu 23 September 2020:

Provinsi Jumlah Kasus
DKI Jakarta 1.133
Jawa Barat 516
Jawa Timur 338
Jawa Tengah 257
Banten 216
Sumatera Barat 204
Kalimantan Timur 196
Riau 188
Papua 138
Bali 130
Sulawesi Selatan 124
Kepulauan Riau 117
Sumatera Selatan 110
Kalimantan Tengah 92
Sulawesi Tenggara 90
Sumatera Utara 87
Papua Barat 87
Kalimantan Selatan 82
DI Yogyakarta 63
Aceh 50
Gorontalo 48
Bengkulu 31
Kalimantan Utara 29
Nusa Tenggara Barat 24
Maluku Utara 21
Nusa Tenggara Timur 17
Lampung 16
Bangka Belitung 14
Sulawesi Tengah 14
Sulawesi Barat 10
Jambi 9
Kalimantan Barat 6
Sulawesi Utara 6
Maluku 2
Continue Reading

Hot Topic

Kombes Sulastiana: Kedepan Polwan Siap Duduki Jabatan Srategis di Bidang Penegakan Hukum

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Inspektur Bidang Anggaran dan Keuangan Wilayah II Polri, Kombes Pol Dr. Sulastiana S.IP. SH, M.SI, menyampaikan Polwan saat ini belum memiliki kesetaraan memperoleh jabatan strategis di bidang penegakan hukum Polri.

Padahal, kedudukan di bidang penegakan hukum sesuai dengan karakteristik Polwan, salah satunya ialah tidak koruptif.

“Keunggulan Polwan dalam bidang penegakan hukum di indonesia yakni disiplin, tidak kompromistis, tidak koruptif, humanis, eksploratif, multitasking, kolaboratif, dan adaptif. Ini adalah sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Kombes Sulastiana dalam Webinar “Transformasi Kepemimpinan Perempuan dalam Kelembagaan dan Bisnis”, Rabu (23/9).

Kombes Sulastiana mengaku keinginan itu tidak mudah dilakukan, lantaran ada hambatan-hambatan yang harus dilalui. Dalam segi kuantitas saja, jumlah Polwan dengan Polisi Laki-laki di bidang penegakan hukum Polri terlampau jauh.

“Jumlah anggota Polri saat ini mencapai 446.061 orang, Polki berjumlah 392.882 dan polwan 26.063 sisanya PNS 27.116. kemudian dalam Polwan di bidang penegakan hukum, Densus hanya 104, Intelkam 1625, Bareskrim 3732. Perbandinganya 1:6 di lingkungkan Polri. Kemudian, kalau melihat pangkat Polwan, Brigjen ada 3, Kombes 65, AKBP 645, Kompol 962, Pama 3232, Bintara 21156. Ini tidak setara dengan rasio laki-laki,” katanya.

Selain hambatan kuantitas, budaya patriarki di lingkungan polri masih dominan. Budaya tersebut membuat Polwan sering tidak dilibatkan dalam dalam merumuskan kebijakan strategis.

“Meski dalam performa maksimal tapi ada pandangan yang sifatnya sosial, budaya patriarki yang melekat di lingkungan kerja yang sangat maskulin. Timbul anggapan bahwa Polwan belum dianggap setara dengan laki-laki,” ujarnya.

“Sehingga kami agak terganggu, karena dari proses seleksi dan rekrutmen hampir di seluruh siklus manajemen sumber daya manusia tidak mudah kami rubah,” lanjutnya.

Masalah lainya ada pada sebagian besar individu Polwan. Banyak Polwan yang harus melakukan kerja ganda yakni mengurusi urusan domestik dan pekerjaan.

“Kami tidak menampik bahwa masalah domestik juga berpengaruh terhadap polwan karena peran ganda. Ibu rumah tangga ketika dihadapkan pada dua pilihan membuat kedudukan strategis di Polri tidak diambil,” lanjutnya.

Masalah terakhir adalah keputusan politik. Sulastiana menyampaikan, pengaruh politik dalam birokrasi Polri sangat besar. Keputusan politik mempengaruhi jabatan strategis untuk Polri.

Kendati memiliki berbagai hambatan, Sulastiana meyakini Polwan suatu saat akan menduduki jabatan strategis di bidang penegakan hukum Polri. Dia pun meminta komunitas perempuan di berbagai bidang untuk berjuang bersama-sama mencapai kesetaraan.

“Dengan tingkat kematangan dan kualitas pendidikan kami berharap dukungan semua komunitas perempuan terhadap Polwan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Jaksa Pinangki Didakwa Lakukan Pemufakatan Jahat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa melakukan pemufakatan jahat yaitu menjanjikan US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah melakukan pemufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung,” kata jaksa penuntut umum (JPU), KMS Roni, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 23 September 2020.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 Ribu Dolar

Tujuannya adalah agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut memberikan Fatwa MA agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi. Selanjutnya Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Pinangki saat itu adalah Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Awalnya, Pinangki bertemu dengan Rahmat dan Anita Dewi Kolopaking pada September 2019 di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pinangki meminta Rahmat dapat dikenalkan dengan Joko Tjandra yang berstatus daftar pencarian orang (DPO). Rahmat lalu menyanggupinya.

“Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra dengan menyampaikan bahwa terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Tjandra dan disanggupi setelah melihat data dan foto terdakwa sedang berseragam Kejaksaan,” kata Roni.

Pinangki dan Rahmat lalu bertemu dengan Joko Tjandra pada 12 November 2019 di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia. “Terdakwa mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Tjandra tapi meminta agar Joko Tjandra menjalani pidana lebih dulu kemudian terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut,” kata jaksa penuntut. Kemudian, lanjut jaksa, Joko Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat dicoba tapi tidak bisa memasukkan kembali ke Indonesia.

Namun karena Pinangki adalah jaksa, Joko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki. Terdakwa menghadirkan pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya yang bertransaksi dengan Joko Tjandra.

Pada 19 November 2019, Pinangki kembali mengajak Rahmat dan kali ini bersama dengan advokat Anita Kolopaking. Anita diketahui sering berdiskusi dengan hakim di MA untuk bertemu Joko Tjandra di Kuala Lumpur. Anita menyampaikan dokumen berisi surat kuasa dan surat penawaran jasa bantuan hukum.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 juta dolar

Anita Kolopaking meminta US$ 200 ribu sebagai success fee kemudian Joko Tjandra menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut. Untuk melancarkan rencana itu, Joko meminta Pinangkit untuk membuat action plan dan surat ke Kejagung menanyakan status hukum Joko Tjandra.

“Terdakwa akan mengajukan action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya mengurus fatwa MA itu dengan biaya sebesar US$ 100 juta,” kata jaksa Roni. “Namun saat itu Joko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar US$ 10 juta yang akan dimasukkan dalam action plan.”

Pada 25 November 2019, Pinangki bersama Anita dan Andi Irfan kemudian bertemu Joko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, Pinangki menyerahkan action plan yang terdiri dari 10 tahap dan melibatkan nama Jaksa Agung dan Ketua MA periode Maret 2012-April 2020, Hatta Ali.

Sebagai realisasi janji, maka pada 26 November 2019, adik ipar Joko Tjandra, Herriyadi Angga Kusuma (almarhum), memberikan US$ 500 ribu kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mal Senayan City. Pinangki lalu memberikan uang dari Tjoko itu sebesar US$ 50 ribu (sekitar Rp740 juta) kepada Anita Kolopaking dengan mengatakan bahwa Pinangki baru menerima US$ 150 ribu.
“Atas kesepakatan action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal joko Tjandra telah memberikan uang muka sebesar US$ 500 ribu,” kata jaksa.

Sehingga, Joko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dengan tulisan tangan no. “Kecuali pada action ke-7 dengan tulisan tangan bayar nomor 4,5 dan action ke-9 dengan tulisan bayar 10 M yaitu bonus kepada terdakwa bila Tjoko kembali ke Indonesia,” ungkap jaksa Roni.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa pasal 15 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 15 jo pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur soal “Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Selain soal pemufakatan jahat, Pinangki juga didakwa menerima suap dan melakukan pencucian uang.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC