Connect with us

Hukum

YLBHI: Koalisi Masyarakat Sipil Akan Laporkan Firli Bahuri

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyampaikan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berencana akan melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Komnas HAM dan Ombudsman RI. Menurut dia, pelaporan ini buntut dari tindakan Firli terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Dalam waktu dekat kami akan ke Ombudsman, juga ke Komnas HAM,” ujar Asfinawati dalam keterangannya, Senin (17/5).

Baca juga: Pegawai KPK Bakal Gugat Firli Bahuri, Ini Alasannya 

Dasar pelaporan jenderal bintang tiga tersebut karena tes wawasan kebangsaan yang digelar Firli tak ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang KPK. Asfinawati memastikan, perlawanan akan terus dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi karena pemberantasan korupsi sudah berada di ujung tanduk.

“TWK kan tidak ada di UU 19/2019 dan PP turunan UU ini. Karena itu, perlawanan hukum akan kami lakukan terus. Ini bukan soal 75 orang tersebut, tapi juga nasib negara hukum Indonesia. Selain itu, pemberantasan korupsi kita juga di ujung tanduk,” katanya menegaskan.

Selain ke Komnas HAM dan Ombudsman, koalisi juga berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, untuk saat ini pelaporan belum dilakukan. “PTUN belum,” ucapnya.

Sebanyak 75 pegawai KPK diberikan pembebastugasan setelah hasil asesmen TWK tidak memenuhi syarat sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sejumlah nama seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Harun Al Rasyid, dan Giri Supriandono termasuk dalam daftar pegawai yang tak memenuhi syarat.

Dalam SK tersebut terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Remaja 16 Tahun Diperkosa Oknum Polisi di Polsek Jailolo

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Seorang remaja usia 16 tahun diduga diperkosa oknum polisi Biptu II di kantor Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara.

Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Adip Rojikan menyampaikan, oknum itu sudah menjadi tersangka.

“Sesaat setelah kejadian itu langsung ditersangkakan,” kata Adip, Rabu 23 Juni 2021.

Adip menjelaskan, kasus bermula saat korban dan temannya hendak pergi ke Kota Ternate. Karena sudah terlalu malam, keduanya memutuskan untuk bermalam di sebuah penginapan di Sidangoli, wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Minggu 13 Juni 2021.

Kemudian pada pukul 01.00 Wita, korban tiba-tiba didatangi polisi dan diamankan ke Polsek Jailolo Selatan. Korban dibawa tanpa alasan yang jelas.

Di sana, korban dan temannya diinterogasi di ruangan berbeda. Korban diinterogasi oleh oknum polisi Briptu II. Di saat itu, korban menjadi korban pemerkosaan.

Saat ini kasus sedang ditangani Ditreskrimum Polda Maluku Utara.

Sementara korban telah didampingi unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Maluku Utara.

HY

Continue Reading

Hukum

Polri Bakal Tindak Tegas Jika Massa Rizieq Timbulkan Kerumunan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Petugas Kepolisian menegaskan bakal membubarkan massa simpatisan atau pendukung mantan Imam Besar FPI, M. Rizieq Shihab jika menimbulkan kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Diketahui, mantan pentolan FPI itu bakal menjalani sidang pembacaan vonis terkait perkara penyebaran kabar bohong (hoaks) hasil tes virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 24 Juni 2021.

“Yang datang bila melanggar ketentuan prokes dan berkerumun akan kami bubarkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan, Rabu, 22 Juni 2021.

Tak hanya itu, kata Erwin, jika kedapatan menimbulkan kerumunan di sekitar lokasi sidang, pihaknya juga bakal meminta pertanggungjawaban dari koordinator massa.

Disampaikan Erwin, hal ini dilakukan lantaran pandemi Covid-19 masih terjadi di Jakarta. Apalagi, peningkatan kasus terkonfirmasi positif tercatat juga masih terus meningkat.

“Dan meminta pertanggungjawabannya dari para koordinatornya, mengingat Jakarta sekarang sedang tinggi-tingginya penyebaran covid-nya,” ucap Erwin.

Terkait berapa jumlah personel yang akan diterjunkan untuk pengamanan, Erwin belum mengungkapkannya.

“Kepolisian selalu berkomitmen mengamankan persidangan dari awal agar berjalan dengan aman tertib dan lancar,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jendral PA 212, Novel Bamukmin mengklaim pihaknya tak memiliki wewenang untuk menghentikan massa yang hendak hadir di PN Jaktim saat pembacaan vonis.

“Kami tentunya tidak mampu dan tidak punya wewenang untuk menghentikan antusias pencinta Habib Rizieq [ke PN Jaktim],” kata Novel, Selasa, 22 Juni 2021.

Novel hanya menegaskan bahwa PA 212 akan terus mengawal sidang Rizieq sampai tuntas. Ia juga mengklaim berjanji akan menaati protokol kesehatan dan prosedur yang dibuat oleh pemerintah selama ini.

IG

Continue Reading

Hukum

Habib Bahar bin Smith Divonis 3 Bulan Penjara

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung memvonis Habib Bahar bin Smith dengan pidana penjara selama 3 bulan. Habib Bahar dinilai hakim terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap sopir taksi online, Andriansyah.

Vonis dibacakan majelis hakim yang dipimpin Surachmat dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Selasa, 22 Juni 2021. Bahar dinyatakan bersalah sesuai Pasal 351 KUHPidana.

“Mengadili, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa habib Bahar selama 3 bulan,” ujar Surachmat saat membacakan amar putusannya.

Dalam putusannya, hakim menilai Habib Bahar bersalah. Dia menyebut Bahar untuk tetap ditahan. Bahar sendiri saat ini tengah menjalani hukuman atas kasus sebelumnya yaitu penganiayaan dua remaja.

“Bersalah sesuai dakwaan lebih subsider Pasal 351,” kata Hakim.

Putusan hakim lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jabar. Dalam tuntutannya, Bahar dituntut 5 bulan penjara.

Baca juga: Habib Bahar Menjadi Tersangka Penganiayaan

Seperti diketahui, Habib Bahar diadili atas kasus pemukulan terhadap sopir taksi online bernama Andriansyah. Pemukulan itu dilakukan usai Andriansyah mengantar istri Bahar pada tahun 2018 lalu.

Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut Bahar dengan hukuman 5 bulan penjara. Bahar dinilai terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP Jo Pasal 55.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama lima bulan. Dengan tetap ditahan,” ujar jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat saat membacakan amar tuntutan.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC