Connect with us

Nasional

Zona Merah Meningkat, Daerah Diminta Evaluasi Kebijakan Penanganan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, zona merah kembali meningkat menjadi 70 kabupaten/kota. Padahal, sebelumnya zona merah sempat menurun secara signifikan.

Menurutnya, para pimpinan daerah harusnya tidak hanya terpaku pada daerah yang dikenakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri.

“Masing-masing wilayah perlu evaluasi kondisinya dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk PPKM. Ini adalah bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keadaan darurat nasional,” ujar Wiku di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/01).

Baca juga: Zona Merah, Jubir Satgas Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Penanganan Covid-19 

Ia menilai, penerapan PPKM ini dapat dipertimbangkan pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan masyarakatnya dari ancaman kematian Covid-19.

“Merupakan suatu prestasi apabila dalam waktu yang tidak terlalu lama, daerah-daerah ini dapat berpindah dari zona merah menjadi zona kuning, bahkan zona hijau,” kata Wiku.

Selain itu, lanjutnya, untuk perkembangan peta zonasi risiko minggu ini, jika dilihat lebih jauh, ada 39 kabupaten/kota yang minggu ini berpindah ke zona merah. Dari jumlah tersebut, ada 18 kabupaten/kota diantaranya berasal dari Pulau Jawa.

Rincian secara keseluruhan daerah-daerahnya,  yaitu Kota Palembang, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Bangka, Jakarta Barat, Garut, dan Ciamis.

Selanjutnya, Bekasi, Serang, Kota Cilegon, Banjarnegara, Purworejo, Wonogiri, Blora, Kota Tegal, Kulon Progo, Kediri, Mojokerto, Nganjuk, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Bangli, Sumbawa Barat, dan Sumba Timur.

Kemudian, Kota Waringin Barat, Kota Palangkaraya, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Parigi Moutong, Kota Palu, Kota Bau Bau, Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene.

Sementara itu, perkembangan pada zona oranye atau risiko sedang minggu ini turun menjadi 374 kabupaten/kota, zona kuning atau risiko rendah jumlahnya turun menjadi 56 kabupaten/kota.

Zona hijau tidak ada kasus baru jumlahnya menurun menjadi 10 kabupaten/kota dan zona hijau tidak terdampak jumlahnya tetap sebanyak 4 kabupaten/kota.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Pengakuan Arief Budiman Pasca Diberhentikan sebagai Ketua KPU

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman angkat suara terkait pemecatannya sebagai ketua KPU. Arief membantah dirinya mengangkat kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner.

Arief menjelaskan, surat tersebut bukanlah tindakan pribadi. Tetapi sudah disetujui seluruh anggota KPU. Ia mengatakan, surat Nomor 663 itu berisi penyampaian petikan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020.

“Di persidangan saya sampaikan, seorang anggota KPU baru dinyatakan resmi anggota KPU setelah adanya keppres. Saya menerbitkan apapun bentuknya, itu tidak bisa mengaktifkan seseorang menjadi anggota KPU,” kata Arief Budiman dalam konferensi pers, Jumat (15/1).

Oleh DKPP, Arief juga diduga membuat keputusan yang melampaui kewenangannya melalui penerbitan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 untuk mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting.

Baca juga: Dipecat DKPP, Arief Budiman: Saya Tidak Pernah Melakukan Kejahatan 

Namun, kata Arief, yang dipersoalkan adalah poin kedua dalam surat tersebut. Isinya, Arief menyebutkan: Berkenaan dengan angka 1, diminta saudari aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU periode 2017-2022.

“Jadi poin nomor 2 berkenaan dengan angka 1. Yaitu penyampaikan keppres,” ucapnya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan memberhentikan Ketua KPU Arief Budiman. DKPP menilai Arief melanggar kode etik lantaran menemani komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)saat Evi diberhentikan oleh DKPP.

Evi Novida Ginting Manik sebelumnya diberhentikan DKPP lantaran dinilai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kasus ini terkait dengan perubahan perolehan suara Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon, keduanya calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat dari Partai Gerindra.

Setelah diberhentikan, Evi kemudian menggugat ke PTUN Jakarta. Gugatannya dimenangkan dan ia kembali menjabat sebagai komisioner KPU kendati Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Keputusan Presiden memberhentikan Evi.

IG

Continue Reading

Nasional

BNPB: 21.990 Jiwa Terdampak Banjir Kalsel

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu 3 Januari 2021, pukul 10.30 WITA.

“Hal ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 15 Januari 2021 pukul 11.40 WIB,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam rilis, Jumat (15/1).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut melaporkan bahwa saat ini tinggi muka air terpantau sekitar 150 cm sampai 200 sentimeter yang merendam 6.346 unit rumah. Disamping itu, BPBD juga terus melakukan pendataan 5 titik pengungsian bagi masyarakat.

Baca juga: Banjir Membuat Ribuan Warga Bandung Mengungsi 

BPBD Kabupaten Tanah Laut juga menginformasikan akses jalan dari Palaihari ke Banjarmasin terputus akibat banjir. Saat ini tim gabungan bergotong royong dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi.

BPBD Kabupaten Tanah Laut juga mendata beberapa kebutuhan mendesak yang dibutuhkan masyarakat terdampak seperti sandang, pangan, terpal, matras, selimut dan peralatan dasar kebencanaan.

Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, ditengah musim hujan yang akan terjadi hingga Februari 2021. Masyarakat juga dapat memantau informasi prakiraaan cuaca melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

IG

Continue Reading

Nasional

MUI Berharap Kapolri Baru Bisa Kuatkan Harmoni

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap calon tunggal Kapolri baru Komjen Listyo Sigit Prabowo bisa bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan. Terutama soal harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat hukum.

Wasekjen bidang hukum dan hak asasi manusia, Ikhsan Abdullah mengatakan, komjen Listyo Sigit harus dapat menguatkan harmoni antara pemerintah dengan masyarakat. Juga secara khusus harus membangun hubungan yang harmonis dengan umat Islam dan ulama.

“Banyak persoalan yang perlu menjadi fokus utama Kapolri baru, salah satunya menguatkan harmoni hubungan anatara pemerintah dengan masyarakat, khususnya Polri dengan umat Islam dan ulama,” kata Ikhsan Abdullah, Jumat (15/1).

Baca juga: Komjen Listyo Calon Tunggal Kapolri, Idham Azis Minta Jajaran Tetap Solid

Ikhsan juga memberi catatan terkait pentingnya orang nomor satu di Korps Bhayangkara menyelesaikan berbagai persoalan penegakan hukum dan juga yang terkait dengan hak asasi manusia.

“Menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta menegakkan prinsip Equality Before the Law dalam penegakan hukum,” paparnya.

Ikhsan yang merupakan Doktor Ilmu hukum Universitas Jember ini juga meminta Listyo Sigit serius membangun kepercayaan publik dengan menegakkan hukum yang adil. Hingga masyarakat benar-benar merasakan kepastian hukum.

“Harus dibangun kepercayan masyarakat (publik) dalam penegakan hukum. Yang berkeadilan dan berkepastian,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC