Connect with us

Uncategorized

Guna Realisasikan 5G, Kominfo: Perlu Payung Hukum

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa ketersediaan frekuensi radio untuk layanan 5G sangat terbatas. Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan payung hukum yang membahas penggunaan spektrum frekuensi radio untuk layanan 5G.

“Pemerintah memasukkan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi untuk 5G dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar memiliki payung hukum,” terang Johnny, Kamis (12/11).

Baca juga : RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Dibahas

Ia berharap, dengan melakukan efisiensi spektrum frekuensi, masyarakat bisa mendapat manfaatnya. Lebih lanjut, agar Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain dalam hal pemanfaatan teknologi termutakhir.

Di lain sisi, para operator seluler yang ada Indonesia telah menguji coba penggunaan teknologi 5G—dari Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, hingga Hutchison 3 Indonesia (Tri). Masing-masing operator ini menguji teknologi jaringan 5G guna kebutuhan menjalankan mobil otonom—seperti yang diperlihatkan Telkomsel di ajang Asian Games 2018, mendukung smart city dan aktivitas layanan publik, sampai uji coba yang menyangkut layanan kesehatan.

Sebelumnya diketahui, anggota Baleg DPR RI John Kenedy Azis meminta pemerintah untuk merealisasikan jaringan 5G di Indonesia. Ia melanjutkan, sudah semestinya operator telekomunikasi diberi kemudahan untuk merealisasikan 5G, yang mana sejalan dengan UU Cipta kerja.

“Dengan kemudahan itu, para operator telekomunikasi berlomba-lomba meningkatkan investasi 5G di Indonesia. Ujung-ujungnya tercipta lapangan kerja untuk masyarakat,” kata John.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang Masuk Zona Merah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, kini zona merah di wilayah Jabar menjangkau tiga daerah yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

“Terkait dengan zona risiko di minggu ini, Jawa Barat ada tiga kabupaten kota, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” kata Setiawan dalam keterangannya, Senin (9/11).

Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Jabar itu menyampaikan, dalam dua minggu terakhir Pemprov Jabar telah menekan kasus Covid-19 hingga hanya satu daerah yang masuk zona merah, yakni Kota Depok.

“Ini perlu upaya bersama untuk bisa ditekan karena dalam dua minggu terakhir Jawa Barat sudah bisa menekan. Hanya satu kabupaten/kota di dua minggu terakhir di sana, yaitu Kota Depok lalu bergeser. Satu minggu lalu Kota Bekasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Setiawan mengungkapkan tujuh wilayah di Jabar masuk ke risiko rendah atau zona kuning.

Ketujuh wilayah tersebut yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data 9 November 2020, kasus positif covid-19 di Jabar mencapai 40.093. Jumlah ini bertambah 465 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara, angka kematian akibat Covid-19 sebanyak 762 orang meninggal dunia, dan data pasien sembuh bertambah 625 orang.

(HY)

Continue Reading

Uncategorized

Merapi Siaga, Ganjar Minta Warga Tidak Panik dan Waspada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga untuk selalu waspada dan tidak panic terkait naiknya status Gunung Merapi dari Waspada menjadi Siaga. Ganjar pun mengapresiasi warga yang bersedia mengungsi ke tempat yang lebih aman.

“Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada. Saya kira masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi semacam ini,” ujar Ganjar.

BPBD Kabupaten Magelang telah mengevakuasi sebanyak 607 warga yang termasuk dalam kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui dan disabilitas setelah status Gunung Merapi dinaikkan ke level Siaga, Jumat (6/11).

Baca juga: Merapi Status Siaga, Barak Pengungsian Mulai Disiapkan

BNPB menyebutkan warga yang dievakuasi tersebut berasal dari tiga desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, yakni Desa Krinjing, Desa Paten dan Desa Ngargomulyo di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Ganjar mengajak berdialog para warga di pengungsian agar tidak panik dan mencairkan suasana. Beberapa warga bahkan mengaku pelayanan dan fasilitas yang diberikan di pengungsian membuat mereka merasa nyaman. “Di sini nyaman,” kata seorang warga kepada Ganjar.

Sebelumnya, Balai Penyeledikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari level II atau Waspada menjadi level III atau Siaga pada Kamis (5/11) pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan pemetaan wilayah, tingkat desa dan kecamatan yang masuk dalam KRB III dan harus segera mendapat penanganan adalah Ngargomulyo, Krinjing dan Paten di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Tlogolele, Klakah dan Jrakah di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dan Tegal Mulyo, Sidorejo dan Balerante di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Kemudian wilayah administrasi desa yang masuk di dalam prakiraan daerah bahaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Glagaharjo, Kepuharjo dan Umbulharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau agar seluruh kegiatan di KRB III Gunung Merapi dihentikan, termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi. Terakhir, BNPB juga meminta Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten agar mempersiapkan segara sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana.

Continue Reading

Uncategorized

FSGI Menuntut Calon Kepala Daerah Majukan Kualitas Pendidikan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menyampaikan, pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang nanti terpilih memperhatikan pembangunan kualitas pendidikan di daerahnya.

“Intinya, calon kepala daerah memang harus memback up majunya pendidikan. Setiap daerah memiliki kekuatan penuh terhadap pendidikan,” kata Heru, Kamis (29/10).

Heru menjelaskan, untuk pendidikan menengah, pengelolaan sepenuhnya di tingkat provinsi. Sementara untuk tata kelola pendidikan SD dan SMP ada di kabupaten dan kota.

“Jadi, kepedulian pemerintah kabupaten atau kota ikut menentukan kualitas pendidikan,” katanya.

Heru pun berharap paslon di Pilkada 2020 menerapkan kebijakan yang total mendukung kemajuan pendidikan saat terpilih nanti. Heru menilai, selama ini birokrasi pendidikan di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.

“Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik.

“Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan. Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC