Connect with us

Hukum

Hakim MK Ingatkan Penggugat UU Ciptaker Hati-hati Mencantumkan Pasal

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Wahiduddin Adams mengingatkan pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar berhati-hati dalam mencantumkan pasal yang dimohonkan untuk diuji.

Dalam sidang perdana pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara daring di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11), Wahiduddin Adams menuturkan undang-undang itu mengubah 79 undang-undang ke dalam satu undang-undang sehingga pencantuman pasal yang ingin diuji harus cermat.

“Lihat lagi pasal-pasalnya, jangan keliru. Ini risiko atau beban dan mungkin baru kali ini ya. Memang undang-undang ini lebih dari 70 undang-undang yang diubah,” kata Wahiduddin.

Baca juga: Hari Ini Sidang Gugatan UU Ciptaker Dimulai

Setelah memeriksa permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa itu, Wahiduddin Adams menilai terdapat ketidaksinkronan antara objek yang diuji dengan tuntutan pemohon. Untuk itu, ia menasihati pemohon agar mengamati pasal atau nomor ayat dari undang-undang yang diuji, bukan pasal yang terdapat di dalam omnibus.

Selain mengingatkan agar pemohon cermat mencantumkan objek yang diuji, Wahiduddin juga menasihati agar pemohon membangun logika argumentasi yang kuat untuk meyakinkan majelis hakim.

“Ini nanti betul-betul kerja keras, ya,” kata dia yang diiyakan pemohon.

Adapun dalam permohonannya, DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz mengajukan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yakni Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam naskah yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, disebutkan bahwa Presiden Jokowi menandatangani dokumen UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 dan secara resmi diundangkan pada tanggal yang sama.

Naskah UU Cipta Kerja yang terdiri dari 1.187 halaman ini bisa diakses diunduh publik melalui alamat jdih.setneg.go.id, pada bagian produk hukum terbaru. Di bawah tanda tangan Menkumham, juga dituliskan bahwa dokumen ini masuk dalam Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 nomor 245.

“Salinan sesuai dengan aslinya,” bunyi keterangan dalam naskah tersebut.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KPK Amankan Uang Dalam Kardus dari OTT Pejabat Kemensos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, uang tersebut berada di dalam kardus.”KPK  amankan uang di dalam kardus,” kata Nurul, Sabtu (05/12).

Namun, Ghufron belum merinci jumlah uang di dalam kardus itu, lantaran penyidik KPK masih menghitung secara rinci dari barang bukti yang diamankan. “Masih dihitung,” ujarnya.

Baca juga: Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli Terkait Bansos

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT terjadi pada Jumat malam 4 Desember 2020 hingga Sabtu dini hari 5 Desember 2020. Dugaan tindak pidananya adalah dilakukan adalah rasuah terhadap bantuan sosial program penanganan Covid-19.

“Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12).

KPK memiliki waktu 1×24 jam guna menentukan status hukum pejabat Kemensos yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” tandas Firli.

Continue Reading

Hukum

Terbukti Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Dituntut 2 Tahun Bui

Published

on

By

Terbukti Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Dituntut 2 Tahun Bui

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anita Kolopaking dengan pidana dua tahun penjara atas kasus pemalsuan sejumlah surat untuk kepentingan buronan korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Jaksa menilai Anita yang merupakan pengacara Djoko Tjandra bersalah dalam kasus pembuatan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan.

“Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Anita Dewi A.Kolopaking dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” ucap Jaksa YeniTrimulyani saat membacakan surat tuntutan, Jumat (4/12).

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan Anita adalah berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Dituntut 25 Tahun Penjara

Selain itu, Anita sebagai praktisi hukum atau pengacara yang mengetahui hukum justru melakukan perbuatan melanggar hukum. Sementara itu, hal yang meringankan yaitu Anita belum pernah dihukum sebelumnya.

Jaksa menekankan bahwa Anita terbukti membantu pelarian buronan Djoko Tjandra.

“Dan melakukan tindak pidana dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri orang yang ditahan atas keputusan hakim,” kata jaksa.

Atas perbuatannya itu, Anita disebut melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 223 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, Djoko Tjandra sendiri juga dituntut pidana dua tahun penjara, dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, dituntut pidana 2,5 tahun penjara.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli:  Terkait Bansos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait program bantuan sosial (Bansos) dalam penanganan Covid-19.

“Betul, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12) dikutip CNNIndonesia.

Baca juga: Pejabat Kementerian Sosial Terjaring OTT KPK 

Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Kantor KPK.

“Para terperiksa sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan,” katanyaa.

OTT KPK terhadap pejabat Kemensos diduga terkait bantuan sosial  atau Bansos. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” ucap dia menambahkan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, KPK melakukan OTT terhadap eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC