Connect with us

Nasional

Tingginya Partisipasi Pemilu di AS dan Korsel, Jadi  Penyemangat Sukseskan Pilkada 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI) Reza Fahlevi mengungkapkan, antusiasme warga Amerika Serikat (AS) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020 sangat tinggi meskipun digelar di tengah pandemi Covid-19. Hal itu diharapkan dia bisa diikuti Indonesia yang pada 9 Desember nanti akan menghelat Pilkada Serentak tahun 2020.

Diungkapkan Reza, partisipasi Pilpres AS melonjak tajam sejak terakhir kali 1 abad lebih (120 tahun silam). Hampir 160 juta warga atau sekitar 67 persen dari total pemilih yang memenuhi syarat, telah berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara.

Baca juga: Unggul Sementara, Biden: Pemilu Belum Usai 

Meskipun digelar di tengah pandemi, lanjut dia, bahkan Amerika Serikat mencatat kasus dan kematian tertinggi di seluruh dunia, dengan jumlah kasus harian mencapai 84.000 pada Senin (02/11), namun partisipasi pemilih di AS mencatatkan rekor baru setelah 120 tahun terakhir.

“Mengutip US Election Project di Universitas Florida, tingkat partisipasi Pilpres di AS kali ini tertinggi selama masa modern. Kita tentu saja belum bisa langsung mengadopsi cara AS yang memberi kemudahan pemilih dengan memilih di rumah dan mengirim surat suaranya melalui pos,” tambahnya.

Menurut Reza, ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi di Pilpres AS. Beberapa diantaranya yaitu isu gagalnya Capres petahana dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

“Jumlah pemilih yang besar di Pilpres AS tampaknya didorong sejumlah masalah penting yang telah menjungkirbalikkan kehidupan hampir setiap warga AS. Kekecewaan atas tingginya angka Covid-19 dan ekonomi yang lesu, serta sejumlah kontroversi kebijakan politik nasional maupun global era Trump menjadi faktor penting warga AS begitu antusias terlibat dalam Pilpres,” paparnya.

Indonesia, menurut Reza, jelang Pilkada 2020 sebenarnya sudah on the track. Dimana dalam tahapan kampanye, Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu telah menjadikan isu penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral.

“Pekerjaan rumah penting lainnya yang harus diantisipasi ke depannya ialah sosialisasi Pilkada sehat dan aman Covid-19 serta lebih massif lagi meyakinkan publik bahwa Pilkada 2020 ini sangat penting untuk memilih pemimpin di daerah yang memiliki strategi kebijakan jitu untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” imbuhnya.

Karena itu, masih kata Reza, isu penanganan Covid-19, isu pemulihan ekonomi harus terus diangkat, agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi menentukan masa depan daerahnya.

“Jika kedua isu tersebut (Covid-19 dan pemulihan ekonomi) secara intens diangkat terus, tentu saja alam bawah sadar mereka akan tergerak karena menyangkut jaminan kesehatan dan kesejahteraan setiap warga di daerah yang menggelar Pilkada,” ungkapnya.

 

Dengan begitu, diharapkan Reza, Pilkada 2020 bisa meningkat partisipasinya. Sehingga Pemimpin di daerah yang terpilih nanti yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Disampaikan Reza, merujuk survei Exit Poll Nasional Pilpres AS yang dilakukan Edison Research dengan sampel 2.915 responden setelah mencoblos, mereka ditanya isu penting apa yang membuat mereka harus datang untuk berpartisipasi dalam Pilpres AS 2020.

“Sebagian besar responden warga AS menjawab, topik ekonomi dengan jumlah 34 persen menjadi topik terpenting yang menjadi alasan mereka menentukan Presiden. Kemudian ada kesetaraan ras sebanyak 21 persen, pandemi Covid-19 dipilih 18 persen responden, dan sebanyak 11 persen memilih topik keamanan ketertiban serta kesehatan,” tukas Reza.

Pilpres AS awal November ini dan Pemilu Legislatif di Korea Selatan 15 April 2020 lalu, sambung dia, ada banyak hal yang bisa dioptimalkan Indonesia agar Pilkada demokratis, sehat dan aman Covid-19 bisa terwujud.

Reza mencontoh bagaimana Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan (NEC) menerbitkan kode perilaku pemilih untuk mencegah agar Pemilu tindak menjadi kluster penyebaran Covid-19. Aturan itu, kata dia, wajib dipatuhi jika masyarakat ingin menggunakan hak suaranya.

“Di Korsel, Pemilih harus memakai masker saat mengantre di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih yang memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat celcius akan diamankan ke ruangan khusus. Pemilih wajib menjaga jarak satu sama lain minimal satu meter. Warga harus menggunakan sarung tangan plastik saat akan memilih. Setelah selesai memilih, sarung tangan dibuang ke tempat sampah khusus. Dan protokol itu yang juga sudah diatur dalam regulasi Pilkada 2020 di Indonesia,” urainya.

KPU Korsel memberikan pilihan bagi warga bisa menggunakan hak suara pada 10 dan 11 April. Padahal, pemilu sebenarnya berlangsung pada Rabu, 15 April.

Mengutip pemaparan Senior Program Manager International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Adhy Aman dalam sebuah pemberitaan, ia mengatakan di Pileg Korsel siapa saja berhak memilih di TPS manapun. Pemungutan suara dibuat lebih cepat dan syarat tidak kaku untuk mengurangi kerumunan orang saat hari-H Pemilu.

“Beban kerumunan berkurang karena hasilnya 25 persen pemilik hak suara memilih di tanggal 10 atau 11,” ujarnya.

Pemerintah Korsel, disampaikan Reza rutin bersosialisasi dengan warga melalui berbagai cara.

Misalnya, mengoptimalkan platform media sosial seperti kanal video Youtube yang berisi aneka infografis dan konten ciamik terkait Pemilu untuk menarik perhatian.

Pandemi, lanjut Reza, juga memengaruhi cara kampanye peserta pemilu lantaran tidak bisa berkerumun. Mereka berlomba-lomba menarik simpati masyarakat dengan realitas tertambah atau augmented reality (AR), membuat konten di media sosial, hingga berlari sejauh 400 kilometer.

Langkah krusial lainnya ialah transparansi. NEC memastikan seluruh proses pemilu bisa disaksikan dengan siaran langsung.

“Jadi walaupun tidak bisa secara fisik memantau, mereka menyediakan fasilitas agar masyarakat bisa mengikuti,” ujarnya.

Hasilnya mengejutkan. Tingkat partisipasi Pemilu Korea Selatan saat pandemi korona mencapai 66,2 persen, atau tertinggi sejak 1992.

“Terakhir, jika Pilkada di Indonesia bisa mengadopsi Pilpres AS, Pileg Korsel dan negara lain yang sukses menggelar Pemilu di tengah Pandemi, tentu saja yang menyesuaikan dengan aturan serta karakter masyarakat kita, saya optimis Indonesia dengan Pilkada 2020 di 270 daerah juga bisa sukses dan tidak akan menjadi kluster penyebaran Covid-19,” tandas Reza.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Monitor Realisasi APBD hingga Pilkada-Pilkades, Mendagri Bentuk 4 Tim

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait pembentukan empat tim khusus yang bakal mengawasi realisasi APBD hingga kesiapan Pilkada dan Pilkades.

Keempat tim tersebut terdiri dari Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan, dan Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkades 2020.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan pada Selasa, 1 Desember 2020, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Benni menjelaskan fungsi dan tugas dari keempat tim tersebut yakni pertama Surat Keputusan Mendagri Nomor 910.05-3814 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Pandemi Covid-19.

“Tim ini bertugas melakukan pemantauan di daerah, untuk memastikan penyerapan APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara optimal untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Benni.

Baca juga: Mendagri Tito: Pilkades Ditunda Usai Pilkada 2020 

Tim juga akan melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan sekaligus melakukan asistensi percepatan penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam masa pandemi Covid-19 ini.

“Selanjutnya, tim akan memberikan layanan konsultasi bagi pemerintah daerah (Pemda) apabila terdapat ketidakjelasan informasi untuk merealisasikan anggaran di daerah,” kata Benni.

Kedua, Surat Keputusan Mendagri Nomor 273-4575 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim ini diharapkan dapat mendukung sinergitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara sampai ketingkat KPPS.

“Tim tersebut akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan asistensi di 32 Provinsi dalam rangka mendukung Pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, dan secara random akan memastikan kesiapan KPPS dalam proses pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, bilik suara, kertas suara, kesiapan petugas, saksi dan sampai kepada jadwal kehadiran pemilih pada setiap jam. Intinya setiap tahapan pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 ” jelas Benni.

Ketiga, Surat Keputusan Mendagri Nomor 470.05-4026 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Untuk memastikan pemenuhan hak politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada, maka perlu dilakukan percepatan perekaman data kependudukan. Dan untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas  perekaman data kependudukan yang pada tahap awal ini diprioritaskan pada 39 daerah Kabupaten/Kota, yang target penyelesaian perekamannya di atas sepuluh ribu perekaman,” imbuh Benni.

Keempat, Surat Keputusan Mendagri Nomor 140.05-4027 tanggal 26 November 2020 tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 1.488 desa di seluruh Indonesia.

Tim akan bertugas ke 22 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkades di tahun 2020 ini untuk melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Permendagri yang sudah ditetapkan.

“Tim juga akan melakukan fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan pilkades, baik dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan tentunya dari tingkat desa itu sendiri,”tambah Benni.

“Semua harus mengikuti protokol kesehatan, maka kita harus memastikan agar kesiapan lebih matang, sosialisasi lebih masif dan terarah, serta koordinasi lebih intens dan terus menerus. Pengalaman dan pembelajaran dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada dalam masa peandemi ini  tentunya akan sangat berharga dan membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades ,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Pejuang Agraria Gunawan Wiradi Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pejuang Reformasi Agraria Gunawan Wiradi meninggal dunia pada Senin (30/11) malam.

Hal ini disampaikan kerabat yang disebarkan di pesan WA.

“Satu persatu tokoh panutan berpulang ke alam keabadian. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sugeng kondur Prof. Gunawan Wiradi,” kata kerabat tersebut, Senin.

Serikat Tani Nasional pun menyampaikam belasungkawa.

“Turut berdukacita mendalam atas berpulangnya Pak Gunawan Wiradi. Selamat jalan, bung. Terima kasih atas sumbangsihmu dalam perjuangan kemanusiaan dan reforma agraria,” tulis serikat itu di Twitter.

Gunawan Lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 28 Agustus 1932. Gunawan memang dikenal sebagai pejuang reformasi agraria.

Gunawan pernah kuliah di IPB dan menjadi dosen di sana. Gunawan dikenal sebagai pengamat agraria lintas zaman, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Anies dan Riza Positif Corona, Kemendagri Tidak Akan Tunjuk Plt

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tidak akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik.

Akmal menyebut, meskipun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar Covid-19, ia masih dapat bertugas secara efektif.

Ia pun mengutip pernyataan Anies, yang menyatakan akan tetap bekerja dari rumah seara virtual. Bahkan, Anies memastikan, hal itu tidak akan mengganggu proses pengambilan keputusan dan pemerintah di DKI Jakarta.

“Statemen Pak Anies jelas ya, semoga beliau lekas sembuh,” kata Akmal melalui keterangan tertulis pada Selasa (01/12).

Lebih lanjut Akmal menerangkan, kebijakan untuk menunjuk Plt Gubernur diambil hanya ketika Kepala Daerah (KDH) yang bersangkutan berhalangan. “Apakah Pak Gubernur DKI berhalangan?” ucapnya.

Baca juga: Gubernur Anies Baswedan Positif Covid-19 

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan jika dirinya terinfeksi corona. Anise diketahui positif terpapar virus corona berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (01/12) dini hari.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif virus corona atau Covid-19. Melalui keterangan tertulis, ia menyatakan tetap dalam kondisi baik. Sesuai arahan dokter, saat ini Ariza menjalani isolasi mandiri.

“Alhamdulillah, meskipun hasil testing pada Jumat (27/11) kemarin menunjukkan positif Covid-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali,” kata pria yang akrab disapa Ariza, Minggu (29/11).

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC