Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengatakan pihaknya hingga kini belum pernah membahas soal pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/7/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan Komisi X selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan juga tidak mengetahui dasar hukum, fungsi, tugas, maupun anggaran lembaga pendidikan tersebut.
“Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” kata Lalu kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan soal urgensi pembentukan URI di tengah banyaknya kampus atau sekolah kedinasan yang sudah ada di Indonesia. Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan URI tidak menduplikasi peran kampus-kampus tersebut.
“Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran,” kata dia.
Kendati demikian, Lalu memastikan Komisi X akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap rencana pembangunan 10 kampus URI dan penggunaan anggarannya apabila pembahasan resmi telah dimulai.
“Terkait rencana 10 URI dan pengawasan anggaran, kami tentu akan menjalankan fungsi tersebut secara akuntabel apabila pembahasan resmi telah berlangsung,
Lalu menegaskan Komisi X hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Pihaknya akan menanyakan hal itu dalam rapat kerja dengan Kemendiktisaintek usai reses Agustus mendatang.
“Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mendidik calon pejabat pemerintahan. Prabowo juga telah melantik Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI bersama Yos Sunitiyoso sebagai wakilnya pada Rabu (22/7/2026).
Usai pelantikan, Donny menjelaskan bahwa URI akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk mencetak calon pemimpin bangsa.
Donny menyampaikan, Prabowo ingin mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. URI akan menangani tiga institusi, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Jadi ini bentuknya memang universitas, ada universitasnya, ada SMA, ada LAN,” kata Donny.
Di sektor pendidikan tinggi, Donny menyebut, pemerintah akan membangun 10 kampus URI sedangkan di tingkat sekolah menengah, Donny mengatakan URI akan mengelola Sekolah Unggul Garuda.
“Kalau SD-SMP itu kan di kementerian Dikdasmen. Yang kita kelola, tidak semua SMA juga, hanya yang SMA-SMA Unggulan Garuda saja. Kalau SMA-SMA yang lain tetap seperti biasa,” ujarnya.
HT
