Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100%, khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek. Mengingat, ditemukannya banyak pelanggaran prokes, pengawasan lemah, hingga gelombang Omicron yang terus merangkak naik.
P2G sangat mengapresiasi keputusan Walikota Solo yang menunda PTM 100% karena vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas. Begitu pula Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menunda PTM 100%, ini menjadi keputusan yang tepat, sangat berhati-hati di tengah meningkatnya kasus varian Omicron.
P2G lantas mendesak dilakukannya peningkatkan pengawasan oleh Pemda, Satgas Covid-19, dan Pemerintah Pusat.
Baca juga: P2G Evaluasi PTM 100%: Pelanggaran Meningkat Hingga Pengawasan Lemah
“Kami meminta Dinas Pendidikan atau Satgas melakukan Sidak. Saya yakin, misalnya Disdik DKI atau Satgas Covid-19 DKI sidak ke sekolah-sekolah, akan banyak menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri,” tegas Sekretaris P2G DKI Jakarta, Abdul Rahman.
Menurutnya, Disdik seharusnya tidak hanya menerima laporan tertulis saja. Namun kudu langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan.
Selain itu, P2G meminta agar aparat seperti Satpol PP, Tim Satgas, atau aparat lainnya melakukan penyisiran dan pengawasan di jam-jam krusial siswa pulang sekolah, sekitar pukul 12-13 siang.
“Sebagai tindakan preventif, supaya anak-anak tidak menularkan atau tertular karena mereka nongkrong sepulang sekolah,” imbuh guru SMK ini.
P2G mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, di sela-sela waktu tersebut tim juga aktif mengontrol secara bergantian.
P2G meminta agar sekolah mengatur jam istirahat tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit saja, sehingga siswa tidak berkerumun. Guru piket pun harus aktif mengawasi tidak duduk saja pasif di meja piket.
“Guru piket jangan hanya pasif, harus berkeliling di sekitar area sekolah, memantau kegiatan olahraga atau tamu yang masuk termasuk pengantar siswa. Saat istirahat bagaimana, disiplin prokes atau nggak,” jelas guru Fisika ini.
“SKB 4 Menteri di daerah banyak penyimpangan, tetapi tidak ada tindakan yang tegas, baik oleh pusat, Kemdikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, dan Pemda,” tambahnya.
Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi Guru P2G menyampaikan, pelanggaran prokes di sekolah terus berlanjut akibat tidak adanya mekanisme pengawasan.
“Bahkan kami menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri sebelumnya, sejak Agustus 2021 PTM Terbatas, sudah banyak sekolah yang buka 100 persen siswa dan masuk setiap hari,” tambah Iman.
P2G juga mengingatkan pentingnya melakukan skrining, Pemda hendaknya melakukan tes swab acak dan berkala kepada siswa dan guru di sekolah.
“Suasana PTM 100% yang mirip kondisi normal jangan sampai membuat kita lengah. Covid-19 dan varian-variannya masih harus tetap diwaspadai. Tes swab acak salah satu cara untuk melacaknya,” tutup Iman.
HY
