Connect with us

Politik

Suharso Monoarfa Tunjuk Arwani Thomafi Jadi Sekjen Partai

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengumumkan sosok yang menggantikan Arsul Sani sebagai sekretaris jenderal partai. Orang tersebut adalah Arwani Thomafi, yang saat ini merupakan wakil ketua Komisi V DPR.

“Orang yang bersangkutan adalah anggota DPR, dari kalangan santri dan juga relatif muda, usianya baru 42 tahun. Kiprahnya sudah kita kenal,” ujar Suharso dalam tasyakuran Harlah ke-48 PPP disiarkan di akun Youtube resminya, Selasa (5/1).

Menurut Suharso, Arwani merupakan sosok untuk mengemban posisi sekjen PPP. Apalagi, ia mengatakan, mantan wakil ketua Komisi II DPR itu bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR.

“Beliau bersedia duduk sebagai sekjen dan meninggalkan posisinya di DPR RI. Namanya adalah Arwani Thomafi,” ujar Suharso.

Baca juga: Suharso Monoarfa Terpilih Menjadi Ketum PPP

Namun, Suharso belum mengumumkan secara lengkap susunan kepengurusan PPP dalam Tasyakuran Harlah ke-48 itu. Rencananya, hal tersebut akan dilakukannya pada akhir Januari ini.

“Kita ingin mencari waktu yang pas sehingga bisa punya efek yang baik dan bisa dikenang dan dikenal masing-masing dari mereka,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu.

Susunan kepengurusan PPP periode 2020-2025, Suharso mengatakan, akan diwarnai kader-kader muda. Selain itu, jumlahnya nanti tak lebih dari 45 orang.

Kendati demikian, sosok-sosok yang dinilai berkontribusi besar terhadap PPP tidak akan dilupakan. Mereka nantinya akan dijadikan calon legislatif di pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan mendongkrak suara partai berlambang Ka’bah itu.

“Penting sekarang adalah bagaimana kita lolos PT pada 2024. Pekerjaan raksasa yang luar biasa berat, apalagi kalau PT naik jadi 5 atau 7 persen, sungguh berat bagi PPP,” tandas Suharso.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Rizal Ramli Soal Presidential Treshold: “Mereka Takut Banget Saya Gugat …”

Published

on

By

Oleh: Arief Gunawan*

Channel9.id-Jakarta. Waktu Indonesia mau merdeka bumiputera terdidik jumlahnya cuma sedikit. Lebih sedikit lagi lulusan universitas. Ketika Sukarno terjun ke lapangan politik, 1927, lulusan HBS (SMA) hanya 78 orang. Orang Belanda pertama-tama bikin sekolah pertanian. Disusul sekolah kedokteran. Sekolah hukum termasuk belakangan. Ilmu-ilmu humaniora lebih dulu mereka kembangkan.

Namun konstruksi konstitusi dan ketatanegaraan Republik ini dibangun oleh para ahli hukum bumiputera yang jumlahnya tak banyak itu. Mereka umumnya bukan hanya memiliki bobot intelektualitas dan pemahaman ilmu yang tinggi, tetapi juga bernyali.

Bernyali maksudnya berani mengambil keputusan yang memihak rakyat, yang tercermin dari produk konstitusi mereka yaitu UUD 1945, yang kini banyak diselewengkan elit kekuasaan. Sutan Sjahrir yang anak jaksa studi hukum di Leiden. Ali Sastroamidjojo, Mr Soepomo,  Iwa Kusumasumantri, dan lainnya.

Mereka memandang hukum sebagai Volkgeist (Jiwa Bangsa) yang waktu itu lagi sakit. Karena itu harus disembuhkan. Penyelewengan konstitusi kini justru dipertontonkan.

Salah satunya presidential treshold, ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang diatur UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan ini seperti jagal. Menutup peluang figur potensial jadi presiden.

“Mahkamah Konstitusi sangat berwenang menghapusnya, sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan mengawal UUD ‘45, agar betul-betul diterapkan dalam pembentukan undang-undang,” kata pakar hukum tatanegara Feri Amsari.

Presidential Treshold 20 persen nyatanya memang tidak diatur UUD ‘45. Pasal 6A ayat (2) UUD ‘45 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Justru menegaskan setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen  tidak dibenarkan,” tegas Feri Amsari.

Tokoh nasional Dr Rizal Ramli sendiri menggugat peraturan tersebut melalui judicial review. Mahkamah Konstitusi menolak meski Presidential Treshold bertentangan dengan UUD ‘45.

“Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi bahwa saya tidak punya legal standing untuk menggugat presidential threshold, kekanak-kanakan,” kata Rizal Ramli.

Presidential Threshold pernah digugat duabelas kali. Sebelas diantaranya diterima dan diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Para penggugat adalah individu, termasuk Rizal Ramli, maupun individu yang mewakili organisasi.

“Mereka takut banget saya gugat,” kata Rizal lagi.

Faktanya Rizal Ramli punya legal standing dalam melakukan gugatan.  Pada 2009 Rizal didukung sembilan partai yang tergabung dalam Blok Perubahan, antara lain Partai Buruh Sejahtera, Partai Kedaulatan, Partai PNBK dan lain-lain, untuk menjadi calon presiden.

“Itu bukti saya sebetulnya bisa mencalonkan diri,” ucap Rizal.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak masuk logika, sebab menyebut Rizal Ramli tak memiliki legal standing, karena tidak mewakili partai politik sebagai pihak yang berkepentingan dengan pencalonan presiden.

“Lho, yang mau kita ubah ini pola dan perilaku partai yang selalu dapat setoran dari calon presiden, karena presidential threshold 20 persen. Mereka tidak suka kalau dihapus,” kata Rizal.

Sistem ambang batas presiden 20 persen merupakan legalitas dari sistem politik uang dan demokrasi kriminal yang merusak kehidupan bernegara. Mengakibatkan kekuatan uang jadi sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem ini adalah bandar dan cukong.

“Saya yakin kalau berdebat soal ini hakim Mahkamah Konstitusi nggak berani. Mereka tidak percaya diri bisa menang argumen. Kami memang meragukan bobot intelektual hakim Mahkamah Konstitusi,” papar Rizal Ramli.

Hal lainnya,  48 negara di dunia menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tapi tidak memberlakukan presidential threshold.

“Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ketinggalan, karena kurang baca. 48 negara  sudah meninggalkan sistem presidential treshold,” tegas Rizal.

*Wartawan Senior

 

Continue Reading

Politik

Fraksi PKS Minta Mendikbud Perhatikan Guru Honorer Swasta

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi X DPR RI, Sakinah Aljufri mengkritik minimnya perhatian pemerintah terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah swasta.

Dia menyinggung bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim hanya fokus pada sekolah negeri saja.

“Mas menteri ini bukan hanya menterinya khusus sekolah negeri saja, tapi menterinya sekolah swasta juga,” ujar Sakinah, Jumat (22/01).

Sakinah menegaskan guru di sekolah swasta harus mendapatkan perhatian yang sama, seperti guru yang mengajar di sekolah negeri.

Baca juga: Mendikbud: Guru Honorer Harus Lulus Tes Jika Ingin Jadi Guru PPPK 

Hal itu harus dilakukan karena para guru honorer yang mengajar di sekolah swasta juga turut andil dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Selama ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu menyampaikan kekurangan guru di sekolah negeri, tanpa sedikitpun menyinggung kekurangan guru di sekolah swasta,” ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, Sakinah juga meminta pemerintah hadir memberikan apresiasi kepada para guru honorer yang mengajar di sekolah swasta.

IG

Continue Reading

Politik

KPU Resmi Tetapkan Gibran Jadi Wali Kota Solo

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. KPU Kota Surakarta resmi menetapkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih, Kamis 21 Januari 2021.

“Berdasarkan SK (Surat Keputusan) Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 7/pl.02.7- Kpt-3372/Kpu-Kot/1/2021 Tentang Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta tahun 2020, menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dengan perolehan suara sebanyak 225.451 suara atau 86,54% dari total suara sah, resmi keluar sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Terpilih,” kata Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti dalam acara Rapat Pleno Terbuka di Swiss-Belhotel, Kamis 21 Januari 2021.

Nurul Sutarti menyampaikan, selanjutnya KPU akan mengusulkan pelantikan serta evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

“KPU Kota Surakarta akan menyelesaikan tahapan terakhir karena setelah penetapan ini, tugas KPU sudah selesai tinggal mengusulkan pelantikan serta evaluasi dan laporan pertanggung jawaban kepada pihak terkait,” ujarnya.

Nurul pun memastikan, penetapan ini tidak ada pelanggaran perkara di MK.

“Dipastikan tidak ada atau tidak tercatat register perkara di MK dan Pilkada Kota Surakarta tidak ada sengketa,” Nurul menambahkan.

Sementara itu, Kikin Sultanul Hakim selaku Asisten Pemerintah Kota Surakarta turut mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat yang telah menyukseskan proses demokrasi di Solo dengan kondusif dan lancar.

“Sekarang saatnya konsolidasi demokrasi, kalau pada saat pilwakot sempat terkotak-kotak, maka kali ini tidak ada lagi kelompok paslon 1 atau 2. Sekarang harus bersatu untuk bangun kota Solo,” tandasnya.

Selanjutnya KPU Surakarta akan menyampaikan surat pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih Gibran-Teguh kepada DPRD Kota Surakarta, yang untuk kemudian oleh DPRD akan diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah pada Jumat 22 Januari 2021.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC