Hot Topic
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Strategi Penanganan Covid-19
Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evaluasi total strategi penanganan Covid-19 menyusul tetap tingginya jumlah kasus Covid-19.
Puan menyatakan, jumlah penularan Covid-19 belum juga turun seperti yang diharapkan. Bahkan, akhir November 2020 menembus rekor baru yakni 6000 kasus per hari. Puan pun mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
“Dengan tembusnya rekor baru, Pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan,” kata Puan dalam keterangan resmi, Kamis (3/12).
Kendati begitu, Puan mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang sudah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan Pandemi Covid-19. Namun, perlu menjadi catatan bagi Pemerintah bahwa jumlah kasus baru per hari telah mencetak rekor baru.
“Selama ini upaya penanggulangannya sudah luar biasa, termasuk peran tenaga kesehatan dan masyarakat. Tapi Pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa,” ungkap Puan.
Puan menyampaikan, anggaran sangat besar sudah dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 dan untuk mengurangi dampaknya. Langkah tracing, testing, treatment (3T) juga sudah ditingkatkan. Kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).
Tetapi, kata Puan, pemerintah harus menangkap kekhawatiran masyarakat akibat pandemi ini. Terlebih angka penularan dan korban jiwa sangat tinggi, termasuk catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebutkan 180 dokter meninggal akibat Covid-19 hingga awal Desember 2020.
“Ada baiknya kita mawas diri, introspeksi langkah penanggulangannya. Jangan sampai masyarakat lelah dan tidak mau lagi mematuhi protokol kesehatan,” ujar Puan.
Puan pun mendorong Pemerintah menguatkan pencegahan dari sisi hulu. Misalnya dengan memperluas bantuan vitamin dan jamu agar kesehatan dan daya imunitas masyarakat terjaga. Langkah ini dinilai penting dilakukan sambil menunggu tersedianya vaksin sebagai salah satu langkah penanggulangan Covid-19.
“Negara harus hadir membantu masyarakat. Pertimbangkan lakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, berikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunnya,” kata Puan.
Tak kalah penting, pemerintah perlu menguatkan sinergi birokrasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19. Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.
“Ini tentang kemanusiaan, maka sinergi sangat penting. Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, jangan politisasi keadaan,” pungkasnya.
(HY)
Channel9.id – Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan itu dimulai dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 51 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah pembatasan sosial berskala besar. Kepgub tersebut ditandatangani Anies pada Jumat 22 Januari 2021.
“Menetapkan perpanjangan pemberlakuan, jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021,” tulis Kepgub Nomor 51 Tahun 2021.
Dalam Kepgub itu, Anies meminta semua pihak menerapkan protokol kesehatan. Adapun aturan mengenai protokol kesehatan tertuang dalam Pergub Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Diketahui, PSBB ketat di DKI Jakarta dimulai pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Aturan tersebut mengikuti periode PPKM yang diterapkan pemerintah pusat.
HY
Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia bertambah 11.788 pada hari ini, Minggu (24/01). Angka ini lebih rendah dari penambahan kasus Covid-19 kemarin.
Dengan penambahan tersebut, jumlah total kasus corona di tanah air semakin mendekati angka satu juta yaitu 989.262.
Sementara itu, kasus kematian karena Covid-19 tercatat total 27.835. Jumlah tersebut setelah adanya penambahan pasien meninggal akibat Corona sebanyak 171 orang. Angka ini merupakan terendah dalam sebulan terakhir.
Adapun pasien yang dinyatakan sembuh dari corona bertambah 7.751 orang sehingga total berjumlah 798.810. Jumlah pasien sembuh jauh lebih rendah dari hari kemarin.
Baca juga: Bertambah 12.191 Total Kasus Covid-19 Menjadi 977.474
Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 48.002, sehingga total yang telah diambil spesimen sebanyak 8.754.507.
Hingga saat ini, jumlah orang yang dites 5.848.960 orang. Jumlah tersebut didapat setelah ada penambahan 35.456 orang yang telah dites Covid-19. Adapun suspek yang diamati sejumlah 80.114.
Covid-19 saat ini sudah tersebar di 510 dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.
Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim menyesalkan tindakan pemaksaan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Nadiem menegaskan intoleransi di satuan pendidikan tak boleh terjadi lagi.
Sebagai tindakan konstruktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline (saluran siaga) pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.
“Dan pasal 4 ayat 1 UU nomor 20 tahun 1973 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Nadiem Seperti dilansir dalam video yang diunggah akun Instagram @kemdikbud.ri, dikutip Minggu (24/1).
Nadiem meminta agar pelaku yang terbukti melanggar intoleransi ini diberi sanksi tegas. Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca juga: Minta Maaf Paksa Siswi Nonmuslim Berjilbab, Komnas HAM: Tidak Berhenti di Situ
Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).
Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.
Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.
“Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” tuturnya.
Kemendikbud juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.
Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.
“Harapannya tidak terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Disdik Sumbar, Adib Alfikri mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas persoalan ini sesuai aturan yang berlaku.
Adib menegaskan, tidak ada aturan bahwa siswi SMK atau pun SMA wajib memakai jilbab. Aturan ini berlaku setelah SMA sederajat berada di bawah naungan Disdik Sumbar.
“Yang perlu ditegaskan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada aturan yang mengatur untuk itu dan semua kita mengacu pada peraturan dari kementerian,” katanya memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (22/1) malam.
Pihaknya juga mengaku telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus di SMKN 2 Padang.
“Jika nanti dalam laporan tim ada temuan yang terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dan itu tidak sesuai dengan aturan, tentu kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
IG
Warga Blitar Berinovasi Ciptakan Mie Berbahan Ikan Patin
Lelang Frekuensi 5G Dibatalkan
Anies Baswedan Perpanjang PSBB DKI Hingga 8 Februari 2021
Positif Covid-19 Tambah 11.788, Kasus Kematian Terendah dalam Sebulan
Tak Ingin Pemaksaan Pemakaian Jilbab Terulang, Kemendikbud Akan Buat Hotline
Rasio Utang Sektor Publik Atas PDB Mencapai 75%
SBN Akan Terus Diborong Bank Indonesia?
Cina Bisa Ungguli AS, Kompetisi Keduanya Kian Panas
Salafisme dan Dilema Pembaharuan Islam
(Video) Ambil Paksa Jenazah Covid RSUD Brebes Dirusak Polisi Harus Bertindak
DPR Nilai PJJ Perlu Diperbaiki Secara Menyeluruh
Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19
DPR Sudah Serahkan Surat Persetujuan Calon Kapolri Kepada Presiden
Polri Umumkan Kabareskrim Baru Setelah Pelantikan Kapolri
Penyebab Banjir Kalsel, Polri: Curah Hujan Sangat Tinggi
